BANDA ACEH | SNN – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa secara resmi telah merilis Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk tahun anggaran 2026. Dokumen yang mencakup 77 paket pengadaan tersebut mengungkapkan postur anggaran yang didominasi oleh kewajiban penyelesaian utang tahun sebelumnya serta fokus pada belanja medis skala besar.
Berdasarkan data yang dihimpun tim redaksi Sarannews.net, total pagu anggaran yang direncanakan mencapai lebih dari Rp72 miliar, dengan sumber pendanaan utama berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan sebagian kecil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu poin krusial dalam postur anggaran ini adalah adanya alokasi sebesar kurang lebih Rp24,6 miliar yang secara eksplisit diperuntukkan bagi pembayaran utang belanja tahun 2025.
Beban utang tersebut tersebar pada sektor-sektor vital pelayanan rumah sakit. Pos belanja bahan material obat-obatan mencatatkan utang sebesar Rp7,6 miliar, disusul oleh bahan dan alat habis pakai farmasi sebesar Rp5,5 miliar, serta alat kesehatan yang mencapai Rp3,3 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari kapasitas fiskal rumah sakit pada tahun 2026 akan terserap untuk menutupi kewajiban masa lalu.
Selain penyelesaian utang, RSUD Meuraxa juga memplot anggaran besar untuk operasional tahun berjalan. Beberapa item menonjol di antaranya adalah belanja bahan material implan sebesar Rp12,5 miliar, pengadaan obat-obatan murni sebesar Rp10,4 miliar, serta proyek fisik revitalisasi IGD senilai Rp3 miliar yang akan dilaksanakan melalui mekanisme tender.
Di sektor publikasi, pihak rumah sakit mengalokasikan dana total sebesar Rp1,2 miliar. Anggaran ini terbagi dalam enam paket pariwara dan sosialisasi layanan di media cetak, di mana satu paket bersumber dari PAD melalui skema APBD senilai Rp200 juta, dan lima paket lainnya memiliki nilai pagu yang serupa.
Langkah publikasi RUP ini menjadi basis awal bagi publik dan lembaga swadaya masyarakat untuk memantau transparansi pengelolaan keuangan di institusi kesehatan milik pemerintah kota tersebut. Fokus pengawasan selanjutnya diharapkan tertuju pada efektivitas penggunaan dana BLUD agar beban utang yang cukup tinggi tidak mengganggu kualitas pelayanan medis kepada masyarakat di tahun 2026 mendatang.[red]
