TAPAKTUAN | SNN — Program Bajak Sawah Gratis (BASAGA) yang dicanangkan sebagai program unggulan 100 hari kerja Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, kini tak ubahnya menjadi bumerang. Alih-alih mendongkrak produktivitas pangan, program senilai miliaran rupiah ini justru menorehkan kerugian fatal bagi petani dan mengabaikan hak-hak pekerja kecil di lapangan.
Berdasarkan penelusuran dan laporan terbaru yang diterima redaksi hingga awal Agustus 2026, sengkarut BASAGA kini mengerucut pada dua tragedi utama: ancaman gagal tanam total di sejumlah wilayah dan mandeknya upah pekerja operasional.
Kritik paling keras datang dari kawasan Labuhanhaji Barat. Harapan petani untuk menekan biaya produksi pupus akibat lambatnya armada traktor BASAGA turun ke sawah.
Salah seorang tokoh masyarakat Labuhanhaji Barat mengungkapkan realita miris yang tengah dihadapi para petani di wilayahnya. Keterlambatan eksekusi program ini telah merusak seluruh siklus kalender tanam.
“BASAGA mulai bulan Mei sampai Agustus belum persemaian, sudah gagal tanam sekali. Ini sangat merugikan petani dengan kondisi sekarang,” ungkap tokoh masyarakat tersebut dengan nada kecewa.
Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa imbas dari karut-marut manajerial Dinas Pertanian bukan lagi sekadar potensi keterlambatan, melainkan hilangnya satu musim tanam penuh bagi petani yang menggantungkan nasibnya pada program pemerintah tersebut.
Berbanding terbalik dengan kondisi di Labuhanhaji Barat yang gagal tanam, areal persawahan seluas kurang lebih 200 hektare di Gampong Ujung Batu dan Pasar Lama, Kecamatan Labuhanhaji justru sudah memasuki fase menjelang panen. Namun, ironi kembali terjadi.
Para sopir mesin traktor yang menjadi ujung tombak program BASAGA di kawasan tersebut mengaku belum menerima pelunasan upah kerja mereka. Padahal, kewajiban mereka telah selesai di awal musim tanam beberapa bulan lalu. Janji dari pihak Dinas Pertanian Aceh Selatan untuk melunasi upah pada akhir Mei 2026 terbukti hanya isapan jempol belaka hingga memasuki Agustus ini.
Dua persoalan di atas semakin memperkuat dugaan adanya masalah serius dalam tata kelola anggaran BASAGA yang bersumber dari Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) senilai kurang lebih Rp 2,5 miliar.
Indikasi ketidakberesan administrasi ini tercium tajam dengan munculnya beberapa isu krusial:
Catatan Redaksi: Melihat deretan polemik dari hilir (pekerja yang tak dibayar) hingga hulu (petani gagal tanam), publik kini mendesak adanya transparansi dan intervensi langsung dari Inspektorat maupun aparat penegak hukum. Jika tidak segera diaudit, program yang diklaim sebagai “pahlawan” ketahanan pangan ini justru akan dicatat sebagai sejarah kelam pertanian Aceh Selatan.[red]
