Pencarian
ACEH SELATAN | SaranNews – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, melalui Plt Sekda Diva Samudera, telah secara resmi membantah isu adanya pertemuan tertutup antara Bupati nonaktif H. Mirwan dengan sejumlah pejabat daerah di Banda Aceh. Bantahan ini penting dan kita hargai sebagai bentuk klarifikasi resmi pemerintah di tengah simpang siur informasi.
Namun, dalam bantahan yang disiarkan melalui media rekanan tersebut, terselip satu poin yang perlu kami luruskan secara tegas. Disebutkan bahwa media kami (sarannews.net), bersama media lainnya, memuat informasi yang “dinilai tidak akurat, berpotensi menyesatkan,” dan yang paling krusial: dituding “tidak melalui proses konfirmasi yang memadai”.
Sebagai institusi pers yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, tudingan “tidak melakukan konfirmasi” adalah hal yang serius. Untuk itu, redaksi perlu membuka fakta sebenarnya agar publik mendapatkan gambaran yang utuh.
Pertama, terkait asal-muasal informasi. Sarannews.net bukanlah pihak pertama yang memunculkan isu pertemuan tersebut. Jauh sebelum kami menayangkan analisis dalam bentuk Tajuk Rencana, informasi ini telah menjadi bola liar di berbagai ruang publik, termasuk di grup-grup WhatsApp (seperti “Aceh Selatan Dalam Berita”) dan telah diberitakan oleh media siber lain (salah satunya https://www.google.com/search?q=targetkriminal.com). Sebagai media, tugas kami adalah menangkap kegelisahan dan pertanyaan publik yang berkembang masif tersebut.
Kedua, dan ini yang terpenting: kami telah melakukan upaya konfirmasi.
Data redaksi kami menunjukkan, sebelum menayangkan Tajuk Rencana berjudul “Mewaspadai ‘Pemerintahan Bayangan’ dan Runtuhnya Etika Birokrasi Aceh Selatan”, Pimpinan Redaksi kami telah berupaya menghubungi Plt Sekda Aceh Selatan, Bapak Diva Samudera, melalui pesan WhatsApp pada pukul 16.15 WIB.
Dalam pesan tersebut, kami menanyakan secara langsung mengenai kebenaran informasi pertemuan khusus dengan Bupati nonaktif di Banda Aceh. Kami memberikan jeda waktu (tenggang) yang cukup memadai, yakni sekitar dua jam, menunggu respons dari beliau. Namun, hingga berita analisis tersebut kami tayangkan pada pukul 18.10 WIB, pesan konfirmasi kami tidak berbalas.
Dalam kerja jurnalistik, upaya konfirmasi yang tidak direspons dalam waktu yang patut, sementara isu di masyarakat semakin liar, memaksa redaksi untuk mengambil sikap. Sikap kami adalah menayangkan analisis (Tajuk Rencana) yang basisnya adalah “dugaan” dan “pertanyaan publik” yang sudah beredar luas, dengan menggunakan kata-kata pengandaian (“jika benar”) sebagai bentuk kehati-hatian.
Kami menegaskan, tulisan yang kami muat adalah Tajuk Rencana sebuah opini institusi media yang menganalisis potensi bahaya jika rumor yang beredar di masyarakat itu benar adanya. Tulisan tersebut lahir dari keprihatinan mendalam atas kondisi psikologis birokrasi dan masyarakat Aceh Selatan yang sedang berada dalam ketidakpastian kepemimpinan.
Jika hari ini Pemkab membantah pertemuan itu ada, kita patut bersyukur. Artinya, kekhawatiran akan adanya “pemerintahan bayangan” semoga tidak terbukti.
Namun, menuding media tidak melakukan konfirmasi padahal upaya itu telah ditempuh namun diabaikan, adalah tindakan yang kurang bijak. Pejabat publik seharusnya memahami bahwa merespons pertanyaan wartawan sebelum berita tayang jauh lebih efektif untuk meredam isu daripada mengeluarkan bantahan setelah isu menjadi bola salju.
Ke depan, kami berharap saluran komunikasi pejabat publik di Aceh Selatan dapat lebih terbuka. Transparansi adalah kunci untuk membunuh rumor. Ketika pintu konfirmasi tertutup, jangan salahkan jika publik (dan media) terpaksa menganalisis kegelapan melalui celah jendela yang tersisa.[redaksi]
ACEH SELATAN | SaranNews – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, melalui Plt Sekda Diva Samudera, telah secara resmi membantah isu adanya pertemuan tertutup antara Bupati nonaktif H. Mirwan dengan sejumlah pejabat daerah di Banda Aceh. Bantahan ini penting dan kita hargai sebagai bentuk klarifikasi resmi pemerintah di tengah simpang siur informasi.
Namun, dalam bantahan yang disiarkan melalui media rekanan tersebut, terselip satu poin yang perlu kami luruskan secara tegas. Disebutkan bahwa media kami (sarannews.net), bersama media lainnya, memuat informasi yang “dinilai tidak akurat, berpotensi menyesatkan,” dan yang paling krusial: dituding “tidak melalui proses konfirmasi yang memadai”.
Sebagai institusi pers yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, tudingan “tidak melakukan konfirmasi” adalah hal yang serius. Untuk itu, redaksi perlu membuka fakta sebenarnya agar publik mendapatkan gambaran yang utuh.
Pertama, terkait asal-muasal informasi. Sarannews.net bukanlah pihak pertama yang memunculkan isu pertemuan tersebut. Jauh sebelum kami menayangkan analisis dalam bentuk Tajuk Rencana, informasi ini telah menjadi bola liar di berbagai ruang publik, termasuk di grup-grup WhatsApp (seperti “Aceh Selatan Dalam Berita”) dan telah diberitakan oleh media siber lain (salah satunya https://www.google.com/search?q=targetkriminal.com). Sebagai media, tugas kami adalah menangkap kegelisahan dan pertanyaan publik yang berkembang masif tersebut.
Kedua, dan ini yang terpenting: kami telah melakukan upaya konfirmasi.
Data redaksi kami menunjukkan, sebelum menayangkan Tajuk Rencana berjudul “Mewaspadai ‘Pemerintahan Bayangan’ dan Runtuhnya Etika Birokrasi Aceh Selatan”, Pimpinan Redaksi kami telah berupaya menghubungi Plt Sekda Aceh Selatan, Bapak Diva Samudera, melalui pesan WhatsApp pada pukul 16.15 WIB.
Dalam pesan tersebut, kami menanyakan secara langsung mengenai kebenaran informasi pertemuan khusus dengan Bupati nonaktif di Banda Aceh. Kami memberikan jeda waktu (tenggang) yang cukup memadai, yakni sekitar dua jam, menunggu respons dari beliau. Namun, hingga berita analisis tersebut kami tayangkan pada pukul 18.10 WIB, pesan konfirmasi kami tidak berbalas.
Dalam kerja jurnalistik, upaya konfirmasi yang tidak direspons dalam waktu yang patut, sementara isu di masyarakat semakin liar, memaksa redaksi untuk mengambil sikap. Sikap kami adalah menayangkan analisis (Tajuk Rencana) yang basisnya adalah “dugaan” dan “pertanyaan publik” yang sudah beredar luas, dengan menggunakan kata-kata pengandaian (“jika benar”) sebagai bentuk kehati-hatian.
Kami menegaskan, tulisan yang kami muat adalah Tajuk Rencana sebuah opini institusi media yang menganalisis potensi bahaya jika rumor yang beredar di masyarakat itu benar adanya. Tulisan tersebut lahir dari keprihatinan mendalam atas kondisi psikologis birokrasi dan masyarakat Aceh Selatan yang sedang berada dalam ketidakpastian kepemimpinan.
Jika hari ini Pemkab membantah pertemuan itu ada, kita patut bersyukur. Artinya, kekhawatiran akan adanya “pemerintahan bayangan” semoga tidak terbukti.
Namun, menuding media tidak melakukan konfirmasi padahal upaya itu telah ditempuh namun diabaikan, adalah tindakan yang kurang bijak. Pejabat publik seharusnya memahami bahwa merespons pertanyaan wartawan sebelum berita tayang jauh lebih efektif untuk meredam isu daripada mengeluarkan bantahan setelah isu menjadi bola salju.
Ke depan, kami berharap saluran komunikasi pejabat publik di Aceh Selatan dapat lebih terbuka. Transparansi adalah kunci untuk membunuh rumor. Ketika pintu konfirmasi tertutup, jangan salahkan jika publik (dan media) terpaksa menganalisis kegelapan melalui celah jendela yang tersisa.[redaksi]
