Langsung ke konten utama

Aplikasi PPID Banda Aceh Diperbarui, Admin Pelajari Layanan Permohonan Informasi

Arif Rama
SNN
Penulis: Arif RamaEditor: SNN
Peserta bimbingan teknis aplikasi PPID di Balee Keurukon Banda Aceh
Foto: Diskominfotik Banda Aceh

BANDA ACEH | SNN – Layanan permohonan informasi warga menjadi fokus pembaruan aplikasi PPID versi 2.0 yang dipelajari admin perangkat daerah dalam bimbingan teknis Diskominfotik Banda Aceh, Selasa (17/11/2026), di Balee Keurukon, Balai Kota.

Menurut keterangan Diskominfotik Kota Banda Aceh, pembaruan itu mencakup tampilan yang lebih ramah pengguna, penyederhanaan alur permohonan, penyempurnaan notifikasi, serta fitur pelaporan dan rekapitulasi. Perubahan tersebut diarahkan untuk membantu pengelola mencatat dan menindaklanjuti permintaan informasi masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, Muhammad Zubir, mengatakan keterbukaan informasi merupakan kebutuhan masyarakat, bukan semata kewajiban administratif badan publik. Ia merujuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar pelayanan tersebut.

“Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengharuskan setiap badan publik memberikan pelayanan informasi secara cepat, tepat, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Zubir dalam keterangan resmi Diskominfotik.

Permohonan dan Keberatan Dicatat dalam Sistem

Zubir menjelaskan, aplikasi PPID Kota Banda Aceh telah dibangun sejak 2014. Fungsinya mencakup pengajuan permohonan informasi, penyampaian keberatan, dan pemantauan proses pelayanan oleh masyarakat.

Bagi pengelola informasi, aplikasi itu disebut menjadi sarana agar penanganan permohonan lebih tertib, tercatat, dan terukur. Pembaruan versi 2.0, menurut Zubir, mengikuti perkembangan kebutuhan pelayanan informasi publik.

“Harapan kami, tidak ada lagi permohonan informasi yang terlambat ditanggapi, berkas yang tercecer, maupun masyarakat yang merasa dipersulit dalam memperoleh informasi publik,” ucapnya.

Pernyataan tersebut merupakan harapan terhadap penggunaan sistem, bukan laporan bahwa seluruh permohonan telah selesai ditangani. Rilis kegiatan tidak mencantumkan jumlah permohonan maupun hasil pengukuran waktu respons setelah pembaruan aplikasi.

Dalam panduan pengajuan keberatan yang tersedia pada situs resmi Diskominfotik, pemohon dapat mengisi formulir keberatan melalui desk layanan, surat, atau surat elektronik. Petugas selanjutnya memeriksa dan meregister formulir sebelum meneruskannya kepada atasan PPID.

Panduan itu menjelaskan bahwa PPID Utama Kota Banda Aceh berkoordinasi dengan atasan PPID dan PPID Pelaksana terkait untuk memproses tanggapan. Informasi prosedural tersebut memberi konteks bahwa layanan tidak berhenti pada pengiriman permohonan, tetapi juga menyediakan jalur keberatan bagi pemohon.

Dalam bimbingan teknis tersebut, Zubir meminta admin PPID Pelaksana dari berbagai organisasi perangkat daerah aktif bertanya dan mempraktikkan aplikasi. Ia mengarahkan peserta agar mampu mengoperasikan sistem secara mandiri di instansi masing-masing dan memanfaatkannya untuk pelayanan informasi yang tercatat. (red)

Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami

Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.