BANDA ACEH | SNN — Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh Tahun Anggaran 2026 memunculkan sejumlah tanda tanya besar. Salah satu yang paling mencolok adalah alokasi anggaran fantastis senilai Rp 4,9 Miliar (Rp 4.912.067.200) yang semata-mata diperuntukkan bagi pengadaan atribut lapangan Penyuluh Pertanian se-Aceh.
Anehnya, saat dikonfirmasi terkait kewajaran harga dan spesifikasi teknis barang tersebut, pihak Distanbun Aceh memilih bungkam. Surat permohonan konfirmasi dan wawancara jurnalistik yang dilayangkan redaksi sarannews sejak Senin (22/6/2026) lalu yang dibuktikan dengan stempel tanda terima dinas bernomor agenda 045/RED-SN/W/VI/2026 diabaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Distanbun Aceh hingga batas waktu yang ditentukan.
Rincian Harga Satuan yang Fantastis
Berdasarkan penelusuran dokumen RUP Distanbun Aceh yang diperbaharui per 20 Juni 2026, proyek pengadaan atribut lapangan ini akan menyasar 2.458 orang penyuluh. Jika total pagu dibedah secara matematis berdasarkan volume penerima, ditemukan rincian harga satuan (unit cost) yang tergolong mewah untuk standar pengadaan massal pemerintahan.
Dari total alokasi, anggaran disebar ke dalam empat paket pengadaan terpisah melalui metode E-Purchasing yang seluruhnya dijadwalkan pada bulan Oktober 2026. Rinciannya meliputi:
Setiap penyuluh diestimasikan “menggendong” alokasi APBD senilai hampir Rp 2 juta (Rp 1.998.400) hanya untuk perlengkapan nempel di badan.
Angka Rp 550.000 untuk satu buah tas ransel massal dan Rp 813.000 untuk pakaian dinas dinilai sangat rawan markup apabila tidak dibarengi dengan transparansi Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan standar material yang ekstrem (seperti standar militer/tactical tinggi). Pertanyaan redaksi mengenai rincian material barang inilah yang enggan dijawab oleh pihak dinas.
Aroma Pemecahan Paket dan Kejar Tayang
Selain indikasi ketidakwajaran harga, tata kelola eksekusinya juga mengundang curiga. Keempat perlengkapan yang ditujukan bagi subjek yang sama (Penyuluh Lapangan) justru dipecah ke dalam empat paket E-Purchasing terpisah.
Tidak hanya itu, jadwal eksekusi lelang yang diset serentak pada Oktober 2026 (Triwulan IV) sangat berisiko. Di akhir tahun anggaran, proses distribusi fisik ribuan pasang seragam, sepatu, dan tas ke puluhan kabupaten/kota di Aceh rentan mengalami hambatan logistik, yang sering kali berujung pada pelaporan administrasi fiktif demi mengejar serapan anggaran akhir tahun.
Sikap tertutup Distanbun Aceh ini tentu bertolak belakang dengan semangat transparansi informasi publik dan good governance dalam pengelolaan uang rakyat. Redaksi sarannews.net akan terus mengawal kasus ini dan segera melakukan uji petik silang kepada para Penyuluh Pertanian Lapangan di berbagai wilayah untuk memastikan validitas kuota penerima dan kualitas barang yang pernah direalisasikan sebelumnya. (Redaksi)
