ACEH SELATAN | SNN – Bayang-bayang krisis air yang pernah melanda areal persawahan Kecamatan Kluet Utara pada tahun lalu tampaknya berpotensi besar untuk kembali terulang. Hanya berselang dua hari menjelang jadwal pelaksanaan tahapan turun ke sawah serentak yang telah ditetapkan pada 10 April 2026, kondisi infrastruktur pengairan di lapangan justru menunjukkan ketidaksiapan yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan terkini serta dokumentasi visual yang diterima oleh redaksi pada hari Rabu (8/4), terlihat jelas bahwa saluran Daerah Irigasi (DI) Gunung Pudung, khususnya di kawasan Gampong Ruak, Gunung Pudung dan sekitarnya, dalam kondisi memprihatinkan akibat tumpukan sampah, sedimen lumpur yang menebal, dan debit air yang menyusut drastis.
Kondisi lapangan yang berbanding terbalik dengan semangat hasil rapat koordinasi ini memicu keresahan mendalam di kalangan kelompok tani. Zamzami KR, yang merupakan Ketua Kelompok Tani Tumpuk Padang di Kemukiman Sejahtera, Kecamatan Kluet Utara, menyampaikan keluhannya terkait lambannya penanganan infrastruktur vital tersebut menjelang tenggat waktu tanam. Ia menegaskan bahwa “fungsi irigasi belum siap untuk mendukung program tersebut, yaitu saat ini masih terjadi penyumbatan dan pendangkalan”.
Keresahan para petani ini sangat beralasan mengingat jadwal pengolahan tanah atau pembajakan sawah sudah berada di depan mata. Lebih lanjut, Zamzami menyoroti lambannya respons dari pihak-pihak yang berwenang untuk turun tangan menuntaskan persoalan infrastruktur pengairan ini. Ia sangat berharap “hal ini harus ada solusi secepatnya agar program tanam serentak bisa terwujut dan masalah petani akan teratasi, apa lagi kita sudah jadwalkan mulai turun kesawah tinggal dua hari lagi, tetapi persoalan yang menjadi kendala dilapangan belum terlihat ada tanda-tanda penanganan dari instansi terkait”.
Desakan agar pemerintah tidak tinggal diam juga disuarakan dengan lantang oleh generasi muda setempat. Salah seorang petani milenial dari Gampong Ruak, Aidil Mubarak, turut menyoroti lambannya pergerakan birokrasi dalam menangani persoalan teknis di lapangan yang mengancam nasib ribuan hektare lahan sawah. Dengan tegas, ia menyampaikan desakannya “agar bupati Aceh Selatan secepat mengambil langkah kongkrit dengan memerintahkan istansi terkait untuk menurunkan alat berat ke DI irigasi Gunung Pudung untuk mengatasi masalah dengan melakukan Normalisasi”.
Menanggapi desakan dan keresahan masyarakat petani tersebut, Camat Kluet Utara, Alman Faluti, saat dikonfirmasi oleh redaksi membenarkan adanya kendala teknis di lapangan dan memastikan bahwa pihaknya di tingkat kecamatan tidak tinggal diam. Ia menjelaskan bahwa langkah pelaporan dan koordinasi secara berjenjang telah dilakukan. “Terkait permasalahan yang terjadi camat kluet utara sudah menyampaikan prihal tersebut ke kepala ranting pengairan kluet utara dan kabid SDA PUPR kabupaten, bahkan waktu musyawarah juga ada di undang walau. Berdasarkan konfirmasi kami ke kabid SDA, sedang di upayakan dan di koordinasikan dengan dinas SDA provinsi, karena irigasi tersebut menjadi kewenangan provinsi” tegasnya.
Mengonfirmasi persoalan kewenangan dan lambatnya penanganan tersebut, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Selatan akhirnya angkat bicara dan membenarkan adanya kebuntuan di tingkat provinsi. Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR Aceh Selatan, Ir. Rima Eved Hendedy, ST.MSP, mengungkapkan bahwa kendala utama saat ini disinyalir berkaitan dengan persoalan anggaran di tingkat Dinas Pengairan Provinsi Aceh yang merupakan instansi berwenang penuh atas aset irigasi tersebut.
Dalam keterangan resminya, Insinyur Rima memaparkan situasi tersebut secara rinci kepada publik. “Benar jadwal yang disampaikan ke kami, dinas PUPR dasar musyawarah kecamatan kluet utara akan melakukan olah tanah di bulan april ini, secara teknis irigasi gunung pudung perlu penanganan sedimen di mulut intake agar debit yang masuk ke intak cukup, penanganan ini selalu dilaksanakan oleh dinas pengairan Aceh. Pada tahun ini kabarnya terjadi kendala teknis pasca efesiensi anggaran di dinas pengairan Aceh. Permasalahan dilapangan sudah kami sampaikan beberapa kali untuk diambil tindakan konkrit agar petani dapat mengikuti jadwal yang telah direncanakan. Pihak kita tinggal menunggu langkah kongkrit dan cepat dari dinas pengairan aceh dalam beberapa hari ini. nanti perkembangannya akan kita sampaikan kembali” ungkapnya.
Terkait hal tersebut, redaksi Sarannews telah berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Dinas Pengairan Provinsi Aceh melalui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, M. Nasir, ST, M.Si., untuk mempertanyakan kebenaran informasi mengenai kendala efisiensi anggaran serta menagih langkah penanganan nyata di lapangan. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan. Pesan konfirmasi yang dilayangkan melalui aplikasi WhatsApp hanya menunjukkan status tersampaikan dengan tanda centang dua, sementara panggilan telepon yang dilakukan oleh redaksi juga tidak mendapat respons jawaban meskipun dalam keadaan berdering. Hal ini membuat publik dan para petani terus menanti kepastian di tengah sempitnya sisa waktu sebelum dimulainya jadwal tanam serentak.[red]
