Banda Aceh | sarannews – Transparansi Tender Indonesia TTI menilai Kabinet Gubernur Aceh Mualem tidak peka dengan kebutuhan Masyarakat, Pembangunan Rumah Sakit Regional Yulidin Away Tapaktuan Aceh Selatan senilai Rp.15,9 Milyar dibatalkan pembangunan nya padahal berdasarkan data di LPSE Aceh sudah diumumkan pemenangnya yaitu PT.TSARAYA BANGUN ABADI Nilai Penawaran Rp.15.629.731.312. Pada informasi LPSE Aceh disebutkan Tender Batal dengan alasan tidak cukup waktu pelaksanaan.
Sungguh sangat disayangkan Pejabat di Pemerintahan Aceh tidak mempunyai tanggung jawab dan hati nurani sama sekali seolah olah gagal nya sebuah kegiatan tidak menjadi persoalan serius. Pembangunan Rumah Sakit Regional Tapaktuan misalnya jauh jauh hari diawal tahun anggaran kenapa tidak ditender kenapa harus menunggu akhir tahun. Pejabat pada Pemerintahan Aceh wajib dievaluasi kepada yang tidak bertanggung jawab sebaiknya diganti saja.
Sekda Aceh selaku Penanggung Jawab Anggaran seharusnya melakukan Evaluasi mingguan sehingga daya serap anggaran dapat dipantau dan jika ada kendala dapat segera diselesaikan. Secara Umum kinerja Pemerintahan Aceh layak diberikan Rapor Merah.
Gagalnya Pembangunan Rumah Layak Huni RLH misalnya terdapat 530 Unit Rumah bantuan untuk orang miskin tidak dapat dibangun tahun ini dengan alasan hanya karena tidak lulus verifikasi padahal 2.000 unit rumah sudah disediakan dana nya, bayangkan Rp.50 Milyar Anggaran untuk Pembangunan Rumah Layak Huni harus dikembalikan ke kas Negara atau sengaja dialihkan untuk kegitan lain yang dinilai tidak begitu bermanfaat untuk Rakyat. Tim Verifikasi yang ditunjuk oleh Mualem perlu diminta pertanggung jawaban, sejak januari 2025 Tim Verifikasi bekerja sampai Agustus 2025 masak masih banyak penerima bantuan rumah tidak memenuhi syarat ini ada apa menjadi pertanyaan besar.
Kepala Dinas Kesehatan dan Anggota DPRA dari Dapil 9 Aceh Selatan seharusnya ikut bertanggung jawab atas gagalnya Pembangunan Rumah Sakit Regional Tapaktuan. Masyarakat diwilayah Abdya,A.Selatan,A.Singkil dan Kota Subulussalam sangat membutuhkan sebuah Rumah Sakit yang layak menjadi Rumah Sakit Rujukan di Regional Wilayah 4 Kabupaten tersebut.
TTI meminta Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh bertanggung jawab dan menjelaskan alasan yang logis kenapa Anggaran Pembangunan Rumah 530 unit untuk orang miskin dan Pembangunan Rumah Sakit Regional dibatalkan. Mualem didesak mengambil langkah langkah strategis mengevaluasi kinerja bawahannya. Jangan giliran pengadaan barang yang banyak untungnya dilaksakan secepat mungkin.[red]
Banda Aceh | sarannews – Transparansi Tender Indonesia TTI menilai Kabinet Gubernur Aceh Mualem tidak peka dengan kebutuhan Masyarakat, Pembangunan Rumah Sakit Regional Yulidin Away Tapaktuan Aceh Selatan senilai Rp.15,9 Milyar dibatalkan pembangunan nya padahal berdasarkan data di LPSE Aceh sudah diumumkan pemenangnya yaitu PT.TSARAYA BANGUN ABADI Nilai Penawaran Rp.15.629.731.312. Pada informasi LPSE Aceh disebutkan Tender Batal dengan alasan tidak cukup waktu pelaksanaan.
Sungguh sangat disayangkan Pejabat di Pemerintahan Aceh tidak mempunyai tanggung jawab dan hati nurani sama sekali seolah olah gagal nya sebuah kegiatan tidak menjadi persoalan serius. Pembangunan Rumah Sakit Regional Tapaktuan misalnya jauh jauh hari diawal tahun anggaran kenapa tidak ditender kenapa harus menunggu akhir tahun. Pejabat pada Pemerintahan Aceh wajib dievaluasi kepada yang tidak bertanggung jawab sebaiknya diganti saja.
Sekda Aceh selaku Penanggung Jawab Anggaran seharusnya melakukan Evaluasi mingguan sehingga daya serap anggaran dapat dipantau dan jika ada kendala dapat segera diselesaikan. Secara Umum kinerja Pemerintahan Aceh layak diberikan Rapor Merah.
Gagalnya Pembangunan Rumah Layak Huni RLH misalnya terdapat 530 Unit Rumah bantuan untuk orang miskin tidak dapat dibangun tahun ini dengan alasan hanya karena tidak lulus verifikasi padahal 2.000 unit rumah sudah disediakan dana nya, bayangkan Rp.50 Milyar Anggaran untuk Pembangunan Rumah Layak Huni harus dikembalikan ke kas Negara atau sengaja dialihkan untuk kegitan lain yang dinilai tidak begitu bermanfaat untuk Rakyat. Tim Verifikasi yang ditunjuk oleh Mualem perlu diminta pertanggung jawaban, sejak januari 2025 Tim Verifikasi bekerja sampai Agustus 2025 masak masih banyak penerima bantuan rumah tidak memenuhi syarat ini ada apa menjadi pertanyaan besar.
Kepala Dinas Kesehatan dan Anggota DPRA dari Dapil 9 Aceh Selatan seharusnya ikut bertanggung jawab atas gagalnya Pembangunan Rumah Sakit Regional Tapaktuan. Masyarakat diwilayah Abdya,A.Selatan,A.Singkil dan Kota Subulussalam sangat membutuhkan sebuah Rumah Sakit yang layak menjadi Rumah Sakit Rujukan di Regional Wilayah 4 Kabupaten tersebut.
TTI meminta Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh bertanggung jawab dan menjelaskan alasan yang logis kenapa Anggaran Pembangunan Rumah 530 unit untuk orang miskin dan Pembangunan Rumah Sakit Regional dibatalkan. Mualem didesak mengambil langkah langkah strategis mengevaluasi kinerja bawahannya. Jangan giliran pengadaan barang yang banyak untungnya dilaksakan secepat mungkin.[red]
