ACEH BARAT DAYA | SaranNews – Penunjukan Drs. Rusman Alian sebagai Plt Ketua KONI Aceh Barat Daya (Abdya) oleh KONI Provinsi Aceh menuai sorotan dari Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMAKI). LSM tersebut menilai, penunjukan tersebut harus dibarengi dengan evaluasi menyeluruh terhadap konflik internal dan penyelesaian dugaan penyimpangan anggaran hibah KONI sebelumnya.
“Kami mempertanyakan, apakah kisruh di tubuh KONI Abdya yang selama ini menjadi polemik sudah benar-benar diselesaikan secara organisasi dan hukum? Jangan sampai pergantian pimpinan hanya menjadi kosmetik belaka,” tegas Ketua FORMAKI, Alizamzami, dalam keterangannya kepada SaranNews, Selasa (23/7/2025).
Menurutnya, publik Abdya juga masih menunggu kejelasan terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah KONI dari APBK Abdya tahun-tahun sebelumnya yang menjadi temuan BPK, yang sempat mencuat namun tak kunjung jelas penanganannya.
“Apakah kasus dugaan penyimpangan dana hibah KONI sudah selesai? Ataukah masih mengendap di meja elite atau dimeja aparat penegak hukum?, Ini penting dijawab secara transparan agar tidak menjadi preseden buruk dalam pengelolaan anggaran olahraga,” kata ketua Formaki
FORMAKI meminta KONI Provinsi Aceh agar tidak hanya fokus pada kelangsungan program, tetapi juga berani melakukan audit internal dan membuka ruang klarifikasi atas segala permasalahan yang pernah terjadi, termasuk potensi maladministrasi.
“Kita tidak ingin dunia olahraga lokal dijadikan ladang bancakan oleh segelintir oknum. Harus ada pembenahan serius secara struktural dan kultural,” pungkasnya.
Sebelumnya, KONI Aceh menetapkan Rusman Alian sebagai Plt Ketua KONI Abdya menggantikan Romi Syah Putra yang mundur usai dilantik menjadi anggota DPR Aceh. Penunjukan ini tertuang dalam SK KONI Aceh Nomor KEP. 53 Tahun 2025 dan disebut sebagai langkah untuk memastikan kelangsungan program pembinaan olahraga di Abdya.(Red)
ACEH BARAT DAYA | SaranNews – Penunjukan Drs. Rusman Alian sebagai Plt Ketua KONI Aceh Barat Daya (Abdya) oleh KONI Provinsi Aceh menuai sorotan dari Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMAKI). LSM tersebut menilai, penunjukan tersebut harus dibarengi dengan evaluasi menyeluruh terhadap konflik internal dan penyelesaian dugaan penyimpangan anggaran hibah KONI sebelumnya.
“Kami mempertanyakan, apakah kisruh di tubuh KONI Abdya yang selama ini menjadi polemik sudah benar-benar diselesaikan secara organisasi dan hukum? Jangan sampai pergantian pimpinan hanya menjadi kosmetik belaka,” tegas Ketua FORMAKI, Alizamzami, dalam keterangannya kepada SaranNews, Selasa (23/7/2025).
Menurutnya, publik Abdya juga masih menunggu kejelasan terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah KONI dari APBK Abdya tahun-tahun sebelumnya yang menjadi temuan BPK, yang sempat mencuat namun tak kunjung jelas penanganannya.
“Apakah kasus dugaan penyimpangan dana hibah KONI sudah selesai? Ataukah masih mengendap di meja elite atau dimeja aparat penegak hukum?, Ini penting dijawab secara transparan agar tidak menjadi preseden buruk dalam pengelolaan anggaran olahraga,” kata ketua Formaki
FORMAKI meminta KONI Provinsi Aceh agar tidak hanya fokus pada kelangsungan program, tetapi juga berani melakukan audit internal dan membuka ruang klarifikasi atas segala permasalahan yang pernah terjadi, termasuk potensi maladministrasi.
“Kita tidak ingin dunia olahraga lokal dijadikan ladang bancakan oleh segelintir oknum. Harus ada pembenahan serius secara struktural dan kultural,” pungkasnya.
Sebelumnya, KONI Aceh menetapkan Rusman Alian sebagai Plt Ketua KONI Abdya menggantikan Romi Syah Putra yang mundur usai dilantik menjadi anggota DPR Aceh. Penunjukan ini tertuang dalam SK KONI Aceh Nomor KEP. 53 Tahun 2025 dan disebut sebagai langkah untuk memastikan kelangsungan program pembinaan olahraga di Abdya.(Red)
