Pencarian
BANDA ACEH | SNN – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) dan Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gender dan Perubahan Iklim (RAD-GPI) Kota Banda Aceh di Amel Convention Hall, Rabu (8/7/2026).
Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kota untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan mampu memberikan perlindungan dan manfaat yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Aceh Climate Change Initiative Universitas Syiah Kuala (ACCI USK) bersama Tim RAD-GPI Kota Banda Aceh, dengan dukungan penuh dari Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women).
Respons Terhadap Kerentanan Iklim Pesisir
Inisiatif penyusunan RAD-GPI ini lahir dari urgensi perubahan iklim yang telah menjadi tantangan nyata bagi Banda Aceh sebagai kawasan perkotaan pesisir. Berbagai risiko lingkungan seperti banjir, genangan air, cuaca ekstrem, abrasi, hingga gangguan layanan dasar dan tekanan perekonomian warga, menuntut respons kebijakan daerah yang tanggap, inklusif, berbasis bukti, dan responsif gender.
Dalam sambutannya, Wali Kota Illiza menegaskan bahwa penyusunan RAD-GPI ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi erat dengan kerangka perencanaan pembangunan daerah secara makro. Dokumen ini diselaraskan dengan:
Tolok Ukur Keberhasilan RAD-GPI
Wali Kota juga mengingatkan seluruh pihak agar dokumen yang disusun dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan.
“Keberhasilan RAD-GPI tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen, tetapi dari sejauh mana dokumen tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, program, dan pelayanan publik yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegas Illiza.
Pemerintah Kota Banda Aceh terus memegang teguh komitmennya untuk memperkuat pembangunan yang tangguh iklim, adil bagi laki-laki dan perempuan, ramah terhadap anak dan penyandang disabilitas, serta inklusif bagi seluruh warga kota.
“Bagi Pemko Banda Aceh, membangun ketahanan iklim harus berjalan seiring dengan perlindungan sosial, kesetaraan, dan keadilan. Melalui program prioritas pada perempuan, disabilitas, dan anak untuk lingkungan yang inklusif, kami ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan memberi perlindungan dan manfaat setara, khususnya bagi kelompok yang menghadapi kerentanan lebih besar,” tutupnya.
FGD dan lokakarya ini berlangsung interaktif dan dihadiri oleh 145 peserta lintas sektor, yang terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, organisasi masyarakat sipil (CSO), komunitas, serta mitra pembangunan. [red]
BANDA ACEH | SNN – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) dan Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gender dan Perubahan Iklim (RAD-GPI) Kota Banda Aceh di Amel Convention Hall, Rabu (8/7/2026).
Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kota untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan mampu memberikan perlindungan dan manfaat yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Aceh Climate Change Initiative Universitas Syiah Kuala (ACCI USK) bersama Tim RAD-GPI Kota Banda Aceh, dengan dukungan penuh dari Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women).
Respons Terhadap Kerentanan Iklim Pesisir
Inisiatif penyusunan RAD-GPI ini lahir dari urgensi perubahan iklim yang telah menjadi tantangan nyata bagi Banda Aceh sebagai kawasan perkotaan pesisir. Berbagai risiko lingkungan seperti banjir, genangan air, cuaca ekstrem, abrasi, hingga gangguan layanan dasar dan tekanan perekonomian warga, menuntut respons kebijakan daerah yang tanggap, inklusif, berbasis bukti, dan responsif gender.
Dalam sambutannya, Wali Kota Illiza menegaskan bahwa penyusunan RAD-GPI ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi erat dengan kerangka perencanaan pembangunan daerah secara makro. Dokumen ini diselaraskan dengan:
Tolok Ukur Keberhasilan RAD-GPI
Wali Kota juga mengingatkan seluruh pihak agar dokumen yang disusun dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan.
“Keberhasilan RAD-GPI tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen, tetapi dari sejauh mana dokumen tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, program, dan pelayanan publik yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegas Illiza.
Pemerintah Kota Banda Aceh terus memegang teguh komitmennya untuk memperkuat pembangunan yang tangguh iklim, adil bagi laki-laki dan perempuan, ramah terhadap anak dan penyandang disabilitas, serta inklusif bagi seluruh warga kota.
“Bagi Pemko Banda Aceh, membangun ketahanan iklim harus berjalan seiring dengan perlindungan sosial, kesetaraan, dan keadilan. Melalui program prioritas pada perempuan, disabilitas, dan anak untuk lingkungan yang inklusif, kami ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan memberi perlindungan dan manfaat setara, khususnya bagi kelompok yang menghadapi kerentanan lebih besar,” tutupnya.
FGD dan lokakarya ini berlangsung interaktif dan dihadiri oleh 145 peserta lintas sektor, yang terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, organisasi masyarakat sipil (CSO), komunitas, serta mitra pembangunan. [red]
