Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami
Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.
TAPAKTUAN | SNN – Tuntasnya pelaksanaan Uji Kompetensi (UKOM) bagi belasan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan kini memunculkan dinamika birokrasi yang semakin menghangat. Saat ini, santer beredar isu di ruang publik mengenai akan segera dilakukannya mutasi dan pelantikan pejabat baru yang didasarkan pada hasil evaluasi yang digelar pada bulan Februari lalu. Kabar yang berkembang menyebutkan bahwa sejumlah pejabat eselon II yang selama ini berstatus definitif akan mengalami pergeseran posisi, di mana kekosongan jabatan yang ditinggalkan nantinya akan diisi oleh sosok Pelaksana Tugas guna memastikan jalannya roda pemerintahan.
Dua instansi yang menjadi sorotan utama dan perbincangan hangat dalam isu pergeseran ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan. Posisi Kepala Dinas PUPR yang saat ini dijabat secara definitif oleh Saiful Kamal, S.T., M.T., dikabarkan akan mengalami pergantian. Seiring dengan menguatnya kabar tersebut, bursa calon Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR mulai ramai diperbincangkan oleh publik dan kini mengerucut tajam pada dua kandidat kuat. Kedua figur tersebut adalah Ir. Rima Eved Hendedy, ST.MSP., yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengairan, serta Skar Fharaby yang kini menduduki posisi sebagai Sekretaris pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
Selain di lingkungan Dinas PUPR, pergeseran jabatan definitif juga dikabarkan akan menyentuh sektor krusial lainnya yakni pertanian. Posisi Kepala Dinas Pertanian yang saat ini dijabat oleh H. Nyaklah, SP., santer diisukan akan digeser dalam waktu dekat. Berdasarkan informasi yang beredar luas di kalangan masyarakat dan pegawai, kepemimpinan strategis di instansi tersebut kabarnya akan dipercayakan kepada Zulkiflinur untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas. Saat ini, Zulkiflinur sendiri masih aktif bertugas sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada dinas pertanian setempat.
Menanggapi isu pergeseran jabatan yang tengah beredar luas, Kepala Dinas PUPR Aceh Selatan definitif, Saiful Kamal, memberikan tanggapan yang sangat tenang saat dikonfirmasi oleh media. Beliau menunjukkan sikap profesionalisme sebagai seorang abdi negara dalam menyikapi segala bentuk kebijakan penataan birokrasi dari atasan. Mengenai rumor pergeseran dirinya yang akan digantikan oleh sosok Pelaksana Tugas, ia menegaskan, “selaku PNS tentu saya harus siap ditempatkan dimana saja. Dimana pimpinan membutuhkan tenaga & fikiran kita” ujarnya singkat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pengumuman resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terkait jadwal pasti pelantikan maupun rincian akhir nama-nama pejabat yang akan terkena rotasi pascauji kompetensi. Publik dan berbagai pemangku kepentingan kini masih menanti keputusan akhir dari pimpinan daerah terkait susunan birokrasi yang baru. Keputusan ini dinilai akan sangat krusial dalam memaksimalkan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan, terlebih dengan situasi jalannya roda pemerintahan yang diharapkan semakin optimal setelah Bupati Aceh Selatan resmi kembali aktif bertugas pasca menjalani masa sanksi sebelumnya.
TAPAKTUAN | SNN – Tuntasnya pelaksanaan Uji Kompetensi (UKOM) bagi belasan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan kini memunculkan dinamika birokrasi yang semakin menghangat. Saat ini, santer beredar isu di ruang publik mengenai akan segera dilakukannya mutasi dan pelantikan pejabat baru yang didasarkan pada hasil evaluasi yang digelar pada bulan Februari lalu. Kabar yang berkembang menyebutkan bahwa sejumlah pejabat eselon II yang selama ini berstatus definitif akan mengalami pergeseran posisi, di mana kekosongan jabatan yang ditinggalkan nantinya akan diisi oleh sosok Pelaksana Tugas guna memastikan jalannya roda pemerintahan.
Dua instansi yang menjadi sorotan utama dan perbincangan hangat dalam isu pergeseran ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan. Posisi Kepala Dinas PUPR yang saat ini dijabat secara definitif oleh Saiful Kamal, S.T., M.T., dikabarkan akan mengalami pergantian. Seiring dengan menguatnya kabar tersebut, bursa calon Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR mulai ramai diperbincangkan oleh publik dan kini mengerucut tajam pada dua kandidat kuat. Kedua figur tersebut adalah Ir. Rima Eved Hendedy, ST.MSP., yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengairan, serta Skar Fharaby yang kini menduduki posisi sebagai Sekretaris pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
Selain di lingkungan Dinas PUPR, pergeseran jabatan definitif juga dikabarkan akan menyentuh sektor krusial lainnya yakni pertanian. Posisi Kepala Dinas Pertanian yang saat ini dijabat oleh H. Nyaklah, SP., santer diisukan akan digeser dalam waktu dekat. Berdasarkan informasi yang beredar luas di kalangan masyarakat dan pegawai, kepemimpinan strategis di instansi tersebut kabarnya akan dipercayakan kepada Zulkiflinur untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas. Saat ini, Zulkiflinur sendiri masih aktif bertugas sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada dinas pertanian setempat.
Menanggapi isu pergeseran jabatan yang tengah beredar luas, Kepala Dinas PUPR Aceh Selatan definitif, Saiful Kamal, memberikan tanggapan yang sangat tenang saat dikonfirmasi oleh media. Beliau menunjukkan sikap profesionalisme sebagai seorang abdi negara dalam menyikapi segala bentuk kebijakan penataan birokrasi dari atasan. Mengenai rumor pergeseran dirinya yang akan digantikan oleh sosok Pelaksana Tugas, ia menegaskan, “selaku PNS tentu saya harus siap ditempatkan dimana saja. Dimana pimpinan membutuhkan tenaga & fikiran kita” ujarnya singkat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pengumuman resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terkait jadwal pasti pelantikan maupun rincian akhir nama-nama pejabat yang akan terkena rotasi pascauji kompetensi. Publik dan berbagai pemangku kepentingan kini masih menanti keputusan akhir dari pimpinan daerah terkait susunan birokrasi yang baru. Keputusan ini dinilai akan sangat krusial dalam memaksimalkan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan, terlebih dengan situasi jalannya roda pemerintahan yang diharapkan semakin optimal setelah Bupati Aceh Selatan resmi kembali aktif bertugas pasca menjalani masa sanksi sebelumnya.
