Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami
Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.
JAKARTA | SNN — Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial terus menggenjot percepatan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang menjadi korban bencana di wilayah Sumatra. Bantuan dengan total nilai mencapai sekitar Rp1,83 triliun ini dialokasikan khusus untuk tiga provinsi yang terdampak paling parah, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sebanyak 1,7 juta keluarga penerima manfaat menjadi sasaran utama dari program ini yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan kondisi daerah pascabencana.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa program percepatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan reguler, tetapi juga menyentuh aspek perbaikan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh melalui bantuan sosial adaptif. “Bantuan sosial sudah mulai disalurkan sejak awal Februari, mencakup kebutuhan dasar hingga pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak,” ungkap Menteri Sosial saat menghadiri Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Bersama Pimpinan DPR RI di Jakarta. Beliau menambahkan bahwa program adaptif ini meliputi banyak hal penting seperti dukungan logistik, pendirian dapur umum, hingga pemberian jaminan hidup.
Data kementerian menunjukkan bahwa proses penyaluran santunan bagi keluarga korban yang meninggal dunia sudah mulai berjalan, di mana sekitar 990 keluarga telah menerima santunan masing-masing sebesar Rp15 juta. Selain itu, catatan sementara memaparkan ada lebih dari 133 ribu keluarga yang telah dimasukkan ke dalam skema pemulihan sosial ekonomi, serta sekitar 473 ribu jiwa lainnya akan menerima bantuan jaminan hidup. Seluruh tahapan penyaluran ini dilakukan dengan sangat hati-hati merujuk pada data nasional kebencanaan yang sebelumnya telah diverifikasi secara berlapis oleh pemerintah daerah agar tepat sasaran.
Hingga saat ini, sebanyak 29 dari total 53 kabupaten atau kota yang terdampak bencana telah dinyatakan valid datanya oleh pemerintah daerah masing-masing dan siap untuk menerima penyaluran bantuan lanjutan. Secara keseluruhan, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk memulihkan kondisi sosial masyarakat pascabencana ini akan menelan dana lebih dari Rp2 triliun. Menteri Sosial memberikan jaminan penuh bahwa kementeriannya akan terus mengawal kelancaran distribusi bantuan ini hingga tuntas ke tangan masyarakat. “Kami memastikan prosesnya berbasis data, transparan, dan terus dimonitor agar masyarakat terdampak bisa segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal,” tegasnya di akhir pemaparan.[red]
JAKARTA | SNN — Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial terus menggenjot percepatan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang menjadi korban bencana di wilayah Sumatra. Bantuan dengan total nilai mencapai sekitar Rp1,83 triliun ini dialokasikan khusus untuk tiga provinsi yang terdampak paling parah, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sebanyak 1,7 juta keluarga penerima manfaat menjadi sasaran utama dari program ini yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan kondisi daerah pascabencana.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa program percepatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan reguler, tetapi juga menyentuh aspek perbaikan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh melalui bantuan sosial adaptif. “Bantuan sosial sudah mulai disalurkan sejak awal Februari, mencakup kebutuhan dasar hingga pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak,” ungkap Menteri Sosial saat menghadiri Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Bersama Pimpinan DPR RI di Jakarta. Beliau menambahkan bahwa program adaptif ini meliputi banyak hal penting seperti dukungan logistik, pendirian dapur umum, hingga pemberian jaminan hidup.
Data kementerian menunjukkan bahwa proses penyaluran santunan bagi keluarga korban yang meninggal dunia sudah mulai berjalan, di mana sekitar 990 keluarga telah menerima santunan masing-masing sebesar Rp15 juta. Selain itu, catatan sementara memaparkan ada lebih dari 133 ribu keluarga yang telah dimasukkan ke dalam skema pemulihan sosial ekonomi, serta sekitar 473 ribu jiwa lainnya akan menerima bantuan jaminan hidup. Seluruh tahapan penyaluran ini dilakukan dengan sangat hati-hati merujuk pada data nasional kebencanaan yang sebelumnya telah diverifikasi secara berlapis oleh pemerintah daerah agar tepat sasaran.
Hingga saat ini, sebanyak 29 dari total 53 kabupaten atau kota yang terdampak bencana telah dinyatakan valid datanya oleh pemerintah daerah masing-masing dan siap untuk menerima penyaluran bantuan lanjutan. Secara keseluruhan, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk memulihkan kondisi sosial masyarakat pascabencana ini akan menelan dana lebih dari Rp2 triliun. Menteri Sosial memberikan jaminan penuh bahwa kementeriannya akan terus mengawal kelancaran distribusi bantuan ini hingga tuntas ke tangan masyarakat. “Kami memastikan prosesnya berbasis data, transparan, dan terus dimonitor agar masyarakat terdampak bisa segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal,” tegasnya di akhir pemaparan.[red]
