SaranNews| Aceh Selatan – Anggota DPRK Aceh Selatan Mauridi angkat bicara terkait polemik dan hiruk pikuk PT.PSU yang beberapa hari lalu santer dibicarakan. Menurut politisi muda Partai Golkar itu, apa yang diresahkan oleh masyarakat tersebut merupakan sebuah hal yang wajar. Sebab, truk pengangkut material bijih besi dari menggamat ke pelabuhan Tapaktuan itu tidak memakai penutup sehingga menyebabkan debu berterbangan.
Begitupun, kondisi tak elok tersebut juga dikwatirkan berpotensi merusak lingkungan perairan laut yang ada disekitar pelabuhan Tapaktuan. Tak heran, jika ini terus menerus dibiarkan,akan merusak lingkungan perkotaan yang selama ini bersih dan rapi.
” Kita minta agar PT.PSU untuk menghentikan operasi pertambangan dikarenakan tidak ada timbal balik manfaat yang diterima oleh masyarakat dan daerah, apalagi sampai saat ini CSR yang dijanjikan PT.PSU belum disetor ke pemerintah daerah” kata Mauridi.
Lebih lanjut, legislator dapil VI Aceh Selatan ini menjelaskan setelah melakukan investigasi ke jalan yang digunakan PT.PSU selama ini merupakan aset daerah yang dibangun dengan menggunakan anggaran APBK Aceh Selatan.
” Jika hal ini terus dibiarkan maka akan merusak jalan, sementara inventasi untuk daerah tidak ada maka dengan sendirinya daerah yang rugi ” sambung Mauridi.
Mauridi menambahkan, pihak nya selaku anggota DPRK Aceh Selatan meminta kepada PT.PSU untuk menghentikan aktivitas pertambangan dan meminta kepada pemerintah pusat untuk mengevaluasi izin dari perusahaan tersebut.
” Kami DPRK Aceh Selatan meminta kepada PT PSU untuk segera menghentikan pekerjaan pengangkutannya sampai dengan adanya acuan yang jelas terhadap qanun, agar peruntukannya menjadi PAD dan manfaat yang nyata bagi Masyarakat yang menerima dampak dari pekerjaan ini,” tutup Mauridi.***
SaranNews| Aceh Selatan – Anggota DPRK Aceh Selatan Mauridi angkat bicara terkait polemik dan hiruk pikuk PT.PSU yang beberapa hari lalu santer dibicarakan. Menurut politisi muda Partai Golkar itu, apa yang diresahkan oleh masyarakat tersebut merupakan sebuah hal yang wajar. Sebab, truk pengangkut material bijih besi dari menggamat ke pelabuhan Tapaktuan itu tidak memakai penutup sehingga menyebabkan debu berterbangan.
Begitupun, kondisi tak elok tersebut juga dikwatirkan berpotensi merusak lingkungan perairan laut yang ada disekitar pelabuhan Tapaktuan. Tak heran, jika ini terus menerus dibiarkan,akan merusak lingkungan perkotaan yang selama ini bersih dan rapi.
” Kita minta agar PT.PSU untuk menghentikan operasi pertambangan dikarenakan tidak ada timbal balik manfaat yang diterima oleh masyarakat dan daerah, apalagi sampai saat ini CSR yang dijanjikan PT.PSU belum disetor ke pemerintah daerah” kata Mauridi.
Lebih lanjut, legislator dapil VI Aceh Selatan ini menjelaskan setelah melakukan investigasi ke jalan yang digunakan PT.PSU selama ini merupakan aset daerah yang dibangun dengan menggunakan anggaran APBK Aceh Selatan.
” Jika hal ini terus dibiarkan maka akan merusak jalan, sementara inventasi untuk daerah tidak ada maka dengan sendirinya daerah yang rugi ” sambung Mauridi.
Mauridi menambahkan, pihak nya selaku anggota DPRK Aceh Selatan meminta kepada PT.PSU untuk menghentikan aktivitas pertambangan dan meminta kepada pemerintah pusat untuk mengevaluasi izin dari perusahaan tersebut.
” Kami DPRK Aceh Selatan meminta kepada PT PSU untuk segera menghentikan pekerjaan pengangkutannya sampai dengan adanya acuan yang jelas terhadap qanun, agar peruntukannya menjadi PAD dan manfaat yang nyata bagi Masyarakat yang menerima dampak dari pekerjaan ini,” tutup Mauridi.***
