BIREUEN | SNN — Pemerintah Kabupaten Bireuen menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) sebagai solusi permanen pemulihan pascabencana banjir. Kebijakan ini diambil berdasarkan aspirasi mayoritas warga terdampak dan para keuchik yang menghendaki kepastian tempat tinggal ketimbang hunian sementara, Rabu (11/2/2026).
Pemerintah daerah membantah isu penolakan terhadap pembangunan huntara, melainkan lebih mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2007 untuk menjamin hak korban atas perumahan layak. Saat ini, proses validasi data sedang dilakukan oleh BNPB sembari menunggu penerbitan SK Bupati. Selama masa transisi, para korban dipastikan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) serta bantuan pemulihan ekonomi yang disalurkan langsung secara transparan. (DI)
