Pelantikan Birokrasi Harus Menjadi Titik Balik Tata Kelola, Bukan Sekadar Seremonial
Pencarian
Banda Aceh|SaranNews.Net – Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMAKI) menanggapi pelantikan 74 pejabat struktural Pemerintah Aceh hari ini sebagai langkah awal yang layak diapresiasi, namun belum sepenuhnya menjawab akar masalah lemahnya tata kelola pemerintahan dan rendahnya kinerja birokrasi di Aceh selama ini.
Pelantikan yang dilakukan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, termasuk lima pejabat eselon II, datang di tengah sorotan publik terhadap rendahnya realisasi anggaran hingga pertengahan Mei 2025 yang masih di bawah 15 persen.
FORMAKI sebelumnya telah merilis opini tajam yang menyoroti adanya gejala pembangkangan struktural dari sejumlah SKPA yang tidak mengindahkan mandat percepatan pembangunan dari kepala daerah.
“Langkah rotasi dan promosi adalah bagian dari hak prerogatif Gubernur. Namun pelantikan ini tidak akan bermakna strategis jika tidak didasarkan pada evaluasi kinerja yang terbuka, transparan, dan berbasis data,” ujar ketua FORMAKI Ali Zamzami dalam rilis yang diterima Redaksi SaranNews Senin 19 Mei 2025.
Lebih lanjut, Ali Zamzami menjelaskan, pelantikan hari ini belum disertai dengan publikasi resmi hasil evaluasi kinerja kepala SKPA, termasuk data serapan anggaran triwulan I.
Padahal, instruksi Gubernur melalui Surat Edaran Nomor 903/2227 tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan telah terbit sejak awal tahun.
“Jika mutasi dilakukan tanpa dasar evaluasi publik, maka birokrasi akan tetap merasa nyaman dalam stagnasi. Publik tidak butuh seremoni pelantikan, publik menuntut tata kelola yang disiplin dan akuntabel,” lanjut Ali Zamzami.
Menurut Ali Zamzami, sebagai bentuk kontrol sipil dan dorongan terhadap perbaikan tata kelola, FORMAKI kembali menegaskan tiga tuntutan strategis. Begitupun, pemerintah Aceh harus membuka secara berkala data realisasi anggaran, progres fisik dan pengadaan, serta kendala pelaksanaan program di tiap SKPA.
Ali Zamzami menambahkan, Gubernur wajib menyampaikan hasil evaluasi kepada publik dan menjadikan kinerja sebagai dasar mutasi, bukan pendekatan relasi personal.
Misalnya dengan melibatkan unsur LSM, akademisi, dan media dalam tim pemantau percepatan realisasi anggaran agar tidak ada lagi pembiaran terhadap birokrasi lamban.
Tak hanya itu, pelantikan hari ini hanya akan berarti bila menjadi titik balik bagi reformasi birokrasi yang selama ini abai terhadap rakyat.
Jika tidak ada langkah korektif lanjutan dalam 30 hari ke depan, FORMAKI siap merilis Indeks Kinerja SKPA serta temuan lapangan terkait stagnasi program prioritas Pemerintah Aceh.
“Aceh tak butuh birokrat yang nyaman duduk di belakang meja. Aceh butuh eksekutor yang bekerja nyata untuk rakyat.” tutup Ali Zamzami.[]
Banda Aceh|SaranNews.Net – Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMAKI) menanggapi pelantikan 74 pejabat struktural Pemerintah Aceh hari ini sebagai langkah awal yang layak diapresiasi, namun belum sepenuhnya menjawab akar masalah lemahnya tata kelola pemerintahan dan rendahnya kinerja birokrasi di Aceh selama ini.
Pelantikan yang dilakukan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, termasuk lima pejabat eselon II, datang di tengah sorotan publik terhadap rendahnya realisasi anggaran hingga pertengahan Mei 2025 yang masih di bawah 15 persen.
FORMAKI sebelumnya telah merilis opini tajam yang menyoroti adanya gejala pembangkangan struktural dari sejumlah SKPA yang tidak mengindahkan mandat percepatan pembangunan dari kepala daerah.
“Langkah rotasi dan promosi adalah bagian dari hak prerogatif Gubernur. Namun pelantikan ini tidak akan bermakna strategis jika tidak didasarkan pada evaluasi kinerja yang terbuka, transparan, dan berbasis data,” ujar ketua FORMAKI Ali Zamzami dalam rilis yang diterima Redaksi SaranNews Senin 19 Mei 2025.
Lebih lanjut, Ali Zamzami menjelaskan, pelantikan hari ini belum disertai dengan publikasi resmi hasil evaluasi kinerja kepala SKPA, termasuk data serapan anggaran triwulan I.
Padahal, instruksi Gubernur melalui Surat Edaran Nomor 903/2227 tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan telah terbit sejak awal tahun.
“Jika mutasi dilakukan tanpa dasar evaluasi publik, maka birokrasi akan tetap merasa nyaman dalam stagnasi. Publik tidak butuh seremoni pelantikan, publik menuntut tata kelola yang disiplin dan akuntabel,” lanjut Ali Zamzami.
Menurut Ali Zamzami, sebagai bentuk kontrol sipil dan dorongan terhadap perbaikan tata kelola, FORMAKI kembali menegaskan tiga tuntutan strategis. Begitupun, pemerintah Aceh harus membuka secara berkala data realisasi anggaran, progres fisik dan pengadaan, serta kendala pelaksanaan program di tiap SKPA.
Ali Zamzami menambahkan, Gubernur wajib menyampaikan hasil evaluasi kepada publik dan menjadikan kinerja sebagai dasar mutasi, bukan pendekatan relasi personal.
Misalnya dengan melibatkan unsur LSM, akademisi, dan media dalam tim pemantau percepatan realisasi anggaran agar tidak ada lagi pembiaran terhadap birokrasi lamban.
Tak hanya itu, pelantikan hari ini hanya akan berarti bila menjadi titik balik bagi reformasi birokrasi yang selama ini abai terhadap rakyat.
Jika tidak ada langkah korektif lanjutan dalam 30 hari ke depan, FORMAKI siap merilis Indeks Kinerja SKPA serta temuan lapangan terkait stagnasi program prioritas Pemerintah Aceh.
“Aceh tak butuh birokrat yang nyaman duduk di belakang meja. Aceh butuh eksekutor yang bekerja nyata untuk rakyat.” tutup Ali Zamzami.[]
