Banda Aceh | SNN – Sidang Paripurna DPR Aceh (DPRA) pada Senin, 6 April 2026, menjadi saksi bisu pecahnya ketegangan internal yang selama ini terpendam di gedung parlemen tersebut. Rijaluddin, S.H., M.H., yang menjabat sebagai Ketua Komisi V dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), melakukan aksi dramatis dengan meminta kesediaan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, untuk mengadakan pertemuan khusus dengan seluruh anggota dewan tanpa melibatkan jajaran Pimpinan DPRA. Permohonan yang disampaikan dengan nada emosional tersebut langsung disambut dengan teriakan “setuju” secara serempak oleh anggota dewan lainnya, yang menandakan adanya keresahan kolektif yang mendalam terhadap kepemimpinan lembaga legislatif tersebut.
Sesaat setelah rapat usai, Rijaluddin menegaskan bahwa urgensi dari permintaan tersebut bukan sekadar urusan seremonial, melainkan menyangkut persoalan substansial yang sedang terjadi di internal dewan. Beliau mengungkapkan bahwa ada hal-hal sangat penting yang perlu dibahas langsung dengan Gubernur untuk memastikan roda pemerintahan dan fungsi pengawasan berjalan dengan semestinya. Desakan ini dipicu oleh buntunya komunikasi dan adanya dugaan sekat informasi yang sengaja diciptakan oleh jajaran pimpinan terhadap para anggota biasa terkait kebijakan-kebijakan strategis daerah.
Manuver Rijaluddin ini semakin memperjelas tabir “perang dingin” di internal legislatif yang sebelumnya telah dipantik oleh Martini, S.Pd, MH dari Fraksi Nasdem. Martini secara terbuka membongkar adanya kesepakatan tertutup antara Pimpinan Dewan dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang membatasi dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota hanya sebesar Rp4 miliar, sementara besaran nilai Pokir untuk pimpinan tetap dirahasiakan. Dengan adanya desakan dari Ketua Komisi V ini, publik kini melihat potret nyata bahwa transparansi bukan hanya menjadi tuntutan rakyat, melainkan juga kebutuhan mendesak bagi para wakil rakyat yang merasa suaranya tersumbat oleh pimpinan mereka sendiri.[red]
