ACEH SELATAN | SNN – Di tengah gairah pembangunan infrastruktur pesisir di Aceh Selatan, sosok Adi Darmawan muncul sebagai pemikir strategis di balik integrasi ekonomi nelayan. Sebagai Business Assistant Kementerian Koperasi Republik Indonesia (Kemenkop RI) sekaligus pendamping Koperasi Desa Merah Putih, Adi tidak hanya melihat pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nelayan di Bakongan Timur sebagai pencapaian fisik semata, melainkan sebagai batu loncatan menuju kedaulatan ekonomi yang berkeadilan.
Visi Adi melampaui seremoni peletakan batu pertama. Baginya, SPBU Nelayan adalah wujud nyata dari kehadiran negara dalam menjawab jeritan panjang masyarakat pesisir akan keterbatasan akses energi.
“Ini bukan sekadar seremoni pembangunan. Ini adalah bentuk keadilan energi bagi nelayan. Persoalan BBM yang selama ini menjadi beban utama kini mulai dijawab secara konkret,” tegas Adi, seraya menunjuk pada lompatan strategis yang diinisiasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Aceh Selatan tersebut.
Integrasi Koperasi: Kunci Kedaulatan Ekonomi
Sebagai pendamping Koperasi Desa Merah Putih, Adi memiliki keahlian dalam menghubungkan titik-titik kebutuhan nelayan dengan instrumen ekonomi modern. Titik kritis dari keberhasilan SPBU Nelayan, dalam pandangannya, terletak pada integrasi. Ia tidak ingin SPBU tersebut menjadi entitas yang terpisah dari komunitasnya.
“SPBU Nelayan ini tidak boleh berdiri sendiri. Harus terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya dengan nada tegas. “Dengan integrasi ini, seluruh rantai nilai, mulai dari distribusi BBM, pengelolaan usaha, hingga akses permodalan benar-benar kembali kepada nelayan.”
Bagi Adi, koperasi bukanlah sekadar formalitas organisasi, melainkan instrumen utama untuk menguasai rantai nilai sektor perikanan. “Jika ingin membangun kedaulatan ekonomi nelayan, maka koperasi harus menjadi instrumen utama,” tambahnya, menekankan bahwa peran koperasi adalah strategis untuk mengontrol dari hulu (produksi) hingga hilir (pemasaran).
Visi Holistik: Perlindungan Sosial dan Keberlanjutan Ekosistem
Keunggulan pandangan Adi terletak pada pendekatannya yang holistik. Ia tidak hanya bicara tentang mesin produksi dan ekonomi, tetapi juga tentang manusia dan lingkungannya. Adi mengingatkan bahwa keberpihakan terhadap nelayan harus diperkuat melalui kebijakan daerah yang sistematis dan berkelanjutan.
Pertama, ia menyoroti kerentanan ekonomi nelayan. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk segera merumuskan kebijakan jaring pengaman sosial. “Nelayan adalah kelompok rentan. Ketika cuaca buruk atau hasil tangkapan menurun, harus ada perlindungan sosial yang jelas dari pemerintah daerah,” jelasnya, menunjukkan kepedulian mendalam terhadap kesejahteraan sosial.
Kedua, ia melangkah lebih jauh ke ranah ekologis. Sebagai bagian dari keberlanjutan sektor perikanan, Adi menekankan pentingnya kebijakan konservasi laut. Ia mendorong pemerintah daerah menetapkan wilayah konservasi terumbu karang berbasis zonasi.
“Kita tidak bisa hanya bicara produksi. Keberlanjutan adalah kunci. Tanpa kebijakan zonasi yang kuat, eksploitasi sumber daya laut berisiko merugikan nelayan dalam jangka panjang. Perlindungan ekosistem laut harus menjadi fondasi ekonomi pesisir,” katanya, menyajikan argumen berbasis data dan keberlanjutan jangka panjang.
Bagi Adi Darmawan, momentum kehadiran SPBU Nelayan harus dikawal dengan komitmen kebijakan yang lebih luas.
“Ini momentum kebangkitan. Tapi harus diikuti dengan kebijakan konkret: perlindungan sosial, penguatan koperasi, dan konservasi laut. Jika ini berjalan, Aceh Selatan berpotensi menjadi model pembangunan ekonomi pesisir berbasis keadilan dan keberlanjutan,” pungkasnya, meninggalkan sebuah cetak biru untuk masa depan pesisir Aceh Selatan.[red]
ACEH SELATAN | SNN – Di tengah gairah pembangunan infrastruktur pesisir di Aceh Selatan, sosok Adi Darmawan muncul sebagai pemikir strategis di balik integrasi ekonomi nelayan. Sebagai Business Assistant Kementerian Koperasi Republik Indonesia (Kemenkop RI) sekaligus pendamping Koperasi Desa Merah Putih, Adi tidak hanya melihat pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nelayan di Bakongan Timur sebagai pencapaian fisik semata, melainkan sebagai batu loncatan menuju kedaulatan ekonomi yang berkeadilan.
Visi Adi melampaui seremoni peletakan batu pertama. Baginya, SPBU Nelayan adalah wujud nyata dari kehadiran negara dalam menjawab jeritan panjang masyarakat pesisir akan keterbatasan akses energi.
“Ini bukan sekadar seremoni pembangunan. Ini adalah bentuk keadilan energi bagi nelayan. Persoalan BBM yang selama ini menjadi beban utama kini mulai dijawab secara konkret,” tegas Adi, seraya menunjuk pada lompatan strategis yang diinisiasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Aceh Selatan tersebut.
Integrasi Koperasi: Kunci Kedaulatan Ekonomi
Sebagai pendamping Koperasi Desa Merah Putih, Adi memiliki keahlian dalam menghubungkan titik-titik kebutuhan nelayan dengan instrumen ekonomi modern. Titik kritis dari keberhasilan SPBU Nelayan, dalam pandangannya, terletak pada integrasi. Ia tidak ingin SPBU tersebut menjadi entitas yang terpisah dari komunitasnya.
“SPBU Nelayan ini tidak boleh berdiri sendiri. Harus terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya dengan nada tegas. “Dengan integrasi ini, seluruh rantai nilai, mulai dari distribusi BBM, pengelolaan usaha, hingga akses permodalan benar-benar kembali kepada nelayan.”
Bagi Adi, koperasi bukanlah sekadar formalitas organisasi, melainkan instrumen utama untuk menguasai rantai nilai sektor perikanan. “Jika ingin membangun kedaulatan ekonomi nelayan, maka koperasi harus menjadi instrumen utama,” tambahnya, menekankan bahwa peran koperasi adalah strategis untuk mengontrol dari hulu (produksi) hingga hilir (pemasaran).
Visi Holistik: Perlindungan Sosial dan Keberlanjutan Ekosistem
Keunggulan pandangan Adi terletak pada pendekatannya yang holistik. Ia tidak hanya bicara tentang mesin produksi dan ekonomi, tetapi juga tentang manusia dan lingkungannya. Adi mengingatkan bahwa keberpihakan terhadap nelayan harus diperkuat melalui kebijakan daerah yang sistematis dan berkelanjutan.
Pertama, ia menyoroti kerentanan ekonomi nelayan. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk segera merumuskan kebijakan jaring pengaman sosial. “Nelayan adalah kelompok rentan. Ketika cuaca buruk atau hasil tangkapan menurun, harus ada perlindungan sosial yang jelas dari pemerintah daerah,” jelasnya, menunjukkan kepedulian mendalam terhadap kesejahteraan sosial.
Kedua, ia melangkah lebih jauh ke ranah ekologis. Sebagai bagian dari keberlanjutan sektor perikanan, Adi menekankan pentingnya kebijakan konservasi laut. Ia mendorong pemerintah daerah menetapkan wilayah konservasi terumbu karang berbasis zonasi.
“Kita tidak bisa hanya bicara produksi. Keberlanjutan adalah kunci. Tanpa kebijakan zonasi yang kuat, eksploitasi sumber daya laut berisiko merugikan nelayan dalam jangka panjang. Perlindungan ekosistem laut harus menjadi fondasi ekonomi pesisir,” katanya, menyajikan argumen berbasis data dan keberlanjutan jangka panjang.
Bagi Adi Darmawan, momentum kehadiran SPBU Nelayan harus dikawal dengan komitmen kebijakan yang lebih luas.
“Ini momentum kebangkitan. Tapi harus diikuti dengan kebijakan konkret: perlindungan sosial, penguatan koperasi, dan konservasi laut. Jika ini berjalan, Aceh Selatan berpotensi menjadi model pembangunan ekonomi pesisir berbasis keadilan dan keberlanjutan,” pungkasnya, meninggalkan sebuah cetak biru untuk masa depan pesisir Aceh Selatan.[red]
