TKD Dipangkas, Gubernur Aceh Khawatir Gaji ASN Tak Terbayar!
TKD Dipangkas, Gubernur Aceh Khawatir Gaji ASN Tak Terbayar!
Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami
Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.
Pencarian
Jakarta | sarannews – Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengeluhkan pemotongan transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Pemotongan tersebut, menurutnya akan berimbas pada program pemerintah hingga gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah.
“Soal TKD, nanti kalau ada pengurangan daerah harus memberikan gaji ASN itu pasti ada kekhawatiran Itu jadi masalah besar kita semuanya,” ungkapnya usai bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025)
Pada 2025, anggaran TKD mencapai Rp919,9 triliun. Sementara itu untuk 2026, anggaran yang diajukan awalnya adalah Rp650 triliun.
Di tengah pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah menambah anggaran Rp43 triliun menjadi Rp693 triliun.
Aceh sendiri dipangkas sekitar 25% dari anggaran tahun sebelumnya. Daerah lain kena pemangkasan 30-35%. “Itu sebenarnya jadi permasalahan kita semuanya,” terangnya.
Muhazir juga meminta pemerintah pusat memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerah.
“Masalah infrastruktur, di semua provinsi, Kabupaten Kota banyak masalah. Jadi kami sampaikan kepada Pak Menteri supaya agar dapat dibenahi lah semaksimal mungkin di provinsi masing-masing,”tegasnya.[red]
Jakarta | sarannews – Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengeluhkan pemotongan transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Pemotongan tersebut, menurutnya akan berimbas pada program pemerintah hingga gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah.
“Soal TKD, nanti kalau ada pengurangan daerah harus memberikan gaji ASN itu pasti ada kekhawatiran Itu jadi masalah besar kita semuanya,” ungkapnya usai bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025)
Pada 2025, anggaran TKD mencapai Rp919,9 triliun. Sementara itu untuk 2026, anggaran yang diajukan awalnya adalah Rp650 triliun.
Di tengah pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah menambah anggaran Rp43 triliun menjadi Rp693 triliun.
Aceh sendiri dipangkas sekitar 25% dari anggaran tahun sebelumnya. Daerah lain kena pemangkasan 30-35%. “Itu sebenarnya jadi permasalahan kita semuanya,” terangnya.
Muhazir juga meminta pemerintah pusat memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerah.
“Masalah infrastruktur, di semua provinsi, Kabupaten Kota banyak masalah. Jadi kami sampaikan kepada Pak Menteri supaya agar dapat dibenahi lah semaksimal mungkin di provinsi masing-masing,”tegasnya.[red]
