ACEH SELATAN | SNN – Acara “Kenduri Raya Tanam Serentak 2026” di Gampong Kreung Baru, Kecamatan Labuhanhaji Barat pada Minggu (3/5) berlangsung penuh khidmat dan meriah. Acara yang sarat kearifan lokal ini membawa harapan besar bagi terwujudnya swasembada pangan di Kabupaten Aceh Selatan.
Apalagi, potensi lahan yang akan digarap sangat masif. Camat Labuhanhaji Barat, Hasri Efendi, S.Pt, menyampaikan bahwa untuk tahun ini, terdapat lahan persawahan seluas sekitar 511,5 hektare yang siap menjadi garapan masyarakat.
Namun, di balik seremonial dan potensi lahan ratusan hektare tersebut, para petani sebenarnya tengah dihadapkan pada tantangan ganda di lapangan. Target penanaman serentak terancam tidak berjalan mulus akibat infrastruktur pengairan dasar yang belum memadai dan minimnya fasilitas alat bajak.
Ancaman Gagal “Serentak” di Area Ujung Saluran
Fokus utama permasalahan pertama terletak pada bangunan pembagi tangkapan air (intake) dari Irigasi Krueng Baro menuju saluran area persawahan yang dinilai tidak lagi berfungsi optimal. Konsep tanam serentak secara teknis mensyaratkan ketersediaan debit air yang cukup dan merata di seluruh area persawahan pada waktu yang bersamaan.
Dengan kondisi bangunan pembagi air yang bermasalah, sirkulasi aliran air menjadi timpang. Area persawahan yang berada di ujung saluran dari total 511,5 hektare tersebut terancam kekeringan. Ketimpangan suplai air ini secara otomatis akan menggugurkan esensi dari program “Tanam Serentak” dan membuat padi yang ditanam tidak bersamaan lebih rentan terhadap serangan hama.
Respons Cepat PUPR Terbentur Kewenangan Provinsi
Permasalahan ini langsung mendapat atensi dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Selatan, Skar Fharabi. Usai acara, pihaknya langsung melakukan peninjauan lapangan dan membenarkan adanya kendala teknis tersebut.
“Untuk PUPR, ranah kami hanya pada cakupan kebutuhan air irigasi. Sehabis acara, kita minta cek langsung ke lapangan, dan memang ditemukan adanya bangunan pembagi tangkapan air dari Krueng Baro yang belum optimal,” ungkap Skar Fharabi.
Namun, upaya perbaikan dari Pemkab Aceh Selatan ternyata terbentur aturan yurisdiksi. Skar menjelaskan bahwa Sungai Krueng Baro merupakan kewenangan pemerintah provinsi. “Ke depan akan kita lihat peluang penanganannya, dan hal ini akan segera kita koordinasikan ke Dinas Pengairan Aceh,” tegasnya.
Krisis Ganda: Minimnya Traktor Tunda Jadwal Garap
Di tengah antrean koordinasi birokrasi soal air, masalah lain justru muncul di tingkat akar rumput. Salah seorang Keujruen Blang (pimpinan adat pengatur urusan persawahan) setempat mengungkapkan bahwa kendala di lapangan tidak hanya soal air, tetapi juga minimnya Alat Mesin Pertanian (Alsintan), khususnya traktor atau alat bajak.
Untuk mengejar target tanam serentak di atas lahan seluas 511,5 hektare, ketersediaan traktor dalam jumlah yang proporsional adalah syarat mutlak. Minimnya armada traktor memaksa para petani harus mengantre panjang dan bergantian untuk membajak sawah. Akibatnya, penggarapan lahan terpaksa dilakukan secara estafet, yang lagi-lagi membuat jadwal “serentak” menjadi mustahil dicapai.
Kondisi ini bertolak belakang dengan harapan yang disampaikan Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, yang sebelumnya menjanjikan dukungan sarana dan prasarana agar petani tidak “berjuang sendirian di tengah sawah”.
Kini, ribuan petani di Labuhanhaji Barat menanti langkah cepat pemerintah. Janji menjadikan wilayah ini sebagai lumbung pangan butuh lebih dari sekadar perayaan kenduri; ia membutuhkan solusi konkret berupa perbaikan irigasi Krueng Baro dan penambahan armada traktor sebelum masa semai bibit terlewatkan.[red]
ACEH SELATAN | SNN – Acara “Kenduri Raya Tanam Serentak 2026” di Gampong Kreung Baru, Kecamatan Labuhanhaji Barat pada Minggu (3/5) berlangsung penuh khidmat dan meriah. Acara yang sarat kearifan lokal ini membawa harapan besar bagi terwujudnya swasembada pangan di Kabupaten Aceh Selatan.
Apalagi, potensi lahan yang akan digarap sangat masif. Camat Labuhanhaji Barat, Hasri Efendi, S.Pt, menyampaikan bahwa untuk tahun ini, terdapat lahan persawahan seluas sekitar 511,5 hektare yang siap menjadi garapan masyarakat.
Namun, di balik seremonial dan potensi lahan ratusan hektare tersebut, para petani sebenarnya tengah dihadapkan pada tantangan ganda di lapangan. Target penanaman serentak terancam tidak berjalan mulus akibat infrastruktur pengairan dasar yang belum memadai dan minimnya fasilitas alat bajak.
Ancaman Gagal “Serentak” di Area Ujung Saluran
Fokus utama permasalahan pertama terletak pada bangunan pembagi tangkapan air (intake) dari Irigasi Krueng Baro menuju saluran area persawahan yang dinilai tidak lagi berfungsi optimal. Konsep tanam serentak secara teknis mensyaratkan ketersediaan debit air yang cukup dan merata di seluruh area persawahan pada waktu yang bersamaan.
Dengan kondisi bangunan pembagi air yang bermasalah, sirkulasi aliran air menjadi timpang. Area persawahan yang berada di ujung saluran dari total 511,5 hektare tersebut terancam kekeringan. Ketimpangan suplai air ini secara otomatis akan menggugurkan esensi dari program “Tanam Serentak” dan membuat padi yang ditanam tidak bersamaan lebih rentan terhadap serangan hama.
Respons Cepat PUPR Terbentur Kewenangan Provinsi
Permasalahan ini langsung mendapat atensi dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Selatan, Skar Fharabi. Usai acara, pihaknya langsung melakukan peninjauan lapangan dan membenarkan adanya kendala teknis tersebut.
“Untuk PUPR, ranah kami hanya pada cakupan kebutuhan air irigasi. Sehabis acara, kita minta cek langsung ke lapangan, dan memang ditemukan adanya bangunan pembagi tangkapan air dari Krueng Baro yang belum optimal,” ungkap Skar Fharabi.
Namun, upaya perbaikan dari Pemkab Aceh Selatan ternyata terbentur aturan yurisdiksi. Skar menjelaskan bahwa Sungai Krueng Baro merupakan kewenangan pemerintah provinsi. “Ke depan akan kita lihat peluang penanganannya, dan hal ini akan segera kita koordinasikan ke Dinas Pengairan Aceh,” tegasnya.
Krisis Ganda: Minimnya Traktor Tunda Jadwal Garap
Di tengah antrean koordinasi birokrasi soal air, masalah lain justru muncul di tingkat akar rumput. Salah seorang Keujruen Blang (pimpinan adat pengatur urusan persawahan) setempat mengungkapkan bahwa kendala di lapangan tidak hanya soal air, tetapi juga minimnya Alat Mesin Pertanian (Alsintan), khususnya traktor atau alat bajak.
Untuk mengejar target tanam serentak di atas lahan seluas 511,5 hektare, ketersediaan traktor dalam jumlah yang proporsional adalah syarat mutlak. Minimnya armada traktor memaksa para petani harus mengantre panjang dan bergantian untuk membajak sawah. Akibatnya, penggarapan lahan terpaksa dilakukan secara estafet, yang lagi-lagi membuat jadwal “serentak” menjadi mustahil dicapai.
Kondisi ini bertolak belakang dengan harapan yang disampaikan Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, yang sebelumnya menjanjikan dukungan sarana dan prasarana agar petani tidak “berjuang sendirian di tengah sawah”.
Kini, ribuan petani di Labuhanhaji Barat menanti langkah cepat pemerintah. Janji menjadikan wilayah ini sebagai lumbung pangan butuh lebih dari sekadar perayaan kenduri; ia membutuhkan solusi konkret berupa perbaikan irigasi Krueng Baro dan penambahan armada traktor sebelum masa semai bibit terlewatkan.[red]
