Pencarian
Pencopotan T. Heri Suhadi (Abu Heri) dari keanggotaan Badan Anggaran (Banggar) DPRA baru-baru ini menyisakan tanda tanya besar, khususnya bagi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 9. Di tengah riuhnya manuver elite di Banda Aceh, respons Abu Heri yang meminta pendukungnya untuk “tetap tenang” dan menerima keputusan partai dengan dalih “ada hikmahnya” justru memicu diskursus baru: Apakah ini wujud kedewasaan politik, atau sekadar etalase dari krisis daya tawar wakil rakyat wilayah selatan di mata elite partai?
Banggar bukanlah alat kelengkapan dewan yang biasa. Di sanalah urat nadi pembangunan Aceh ditentukan. Di meja Banggar, Rencana Umum Pengadaan (RUP), alokasi dana Pokir, hingga rasionalisasi anggaran dibedah dan diputuskan. Kehilangan kursi di Banggar sama artinya dengan kehilangan hak veto informal untuk melindungi jatah pembangunan daerah.
Ilusi “Legawa” di Tengah Kebutuhan Mendesak
Bagi konstituen Dapil 9, sikap legawa tanpa perlawanan dari sang wakil rakyat adalah sebuah kerugian. Masyarakat memilih representasi bukan sekadar untuk menjadi prajurit partai yang patuh, melainkan untuk menjadi petarung yang memastikan kue APBA mengalir deras ke pesisir selatan.
Sikap pasrah ini menjadi sangat ironis ketika dihadapkan pada realitas lapangan. Wilayah selatan masih dihadapkan pada berbagai persoalan infrastruktur dasar dan transparansi anggaran. Mengingat nasib proyek vital seperti SPAM di Kota Bahagia yang hingga kini terkesan mangkrak dan jalan di tempat, serta desas-desus seputar pengaturan fee proyek tahun 2026 yang kian meresahkan, kehadiran “mata dan telinga” Dapil 9 di Banggar adalah harga mati. Tanpa pengawalan ketat dari dalam, siapa yang berani menggaransi bahwa proyek-proyek mangkrak ini tidak akan sekadar dicoret dari prioritas atau menjadi korban rasionalisasi sepihak?
Loyalitas Buta vs. Tersandera Kepentingan
Publik berhak bersikap skeptis. Ketika seorang politisi senior rela melepaskan instrumen paling strategis di parlemen tanpa argumen pembelaan yang memadai, ada dua kemungkinan yang terjadi di balik layar.
Pertama, hegemoni elite dan loyalitas buta. Hal ini menunjukkan betapa sentralistisnya pengambilan keputusan di internal partai. Suara dan aspirasi dari Dapil 9 dianggap tidak cukup kuat untuk menentang titah dari pucuk pimpinan. Wakli rakyat dari selatan ditempatkan tidak lebih dari sekadar perpanjangan tangan institusi yang harus siap digeser kapan saja demi mengakomodasi kepentingan dapil lain yang mungkin memiliki bargaining power lebih besar.
Kedua, tersandera kepentingan. Di ranah politik anggaran, silence is often a deal. Sikap diam atau imbauan untuk “tidak terprovokasi” sering kali menjadi indikator adanya negosiasi atau kompromi tingkat tinggi. Apakah pencopotan ini merupakan bagian dari barter politik? Atau mungkinkah ada tekanan terkait pertanggungjawaban proyek-proyek masa lalu yang membuat sang wakil rakyat memilih langkah aman (play safe) dengan mundur dari pusaran Banggar?
Menuntut Pertanggungjawaban Politik
Dapil 9 tidak boleh hanya dijadikan lumbung suara (vote getter) menjelang Pemilu, namun dianaktirikan ketika tiba masanya mendistribusikan kewenangan strategis. Hilangnya posisi di Banggar adalah preseden buruk yang menunjukkan lemahnya posisi tawar wilayah selatan dalam konstelasi politik Aceh.
Masyarakat dan kelompok sipil, terutama yang fokus memantau kebijakan anggaran, harus mulai menagih penjelasan rasional, bukan sekadar imbauan normatif. Jika dalih reposisi ini adalah penyegaran institusi, maka publik berhak tahu kompensasi politik apa yang didapatkan oleh Dapil 9 sebagai gantinya. Tanpa daya tawar yang kuat di parlemen, janji-janji pemerataan pembangunan dan penuntasan infrastruktur daerah hanyalah retorika manis di atas kertas.[red]
Pencopotan T. Heri Suhadi (Abu Heri) dari keanggotaan Badan Anggaran (Banggar) DPRA baru-baru ini menyisakan tanda tanya besar, khususnya bagi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 9. Di tengah riuhnya manuver elite di Banda Aceh, respons Abu Heri yang meminta pendukungnya untuk “tetap tenang” dan menerima keputusan partai dengan dalih “ada hikmahnya” justru memicu diskursus baru: Apakah ini wujud kedewasaan politik, atau sekadar etalase dari krisis daya tawar wakil rakyat wilayah selatan di mata elite partai?
Banggar bukanlah alat kelengkapan dewan yang biasa. Di sanalah urat nadi pembangunan Aceh ditentukan. Di meja Banggar, Rencana Umum Pengadaan (RUP), alokasi dana Pokir, hingga rasionalisasi anggaran dibedah dan diputuskan. Kehilangan kursi di Banggar sama artinya dengan kehilangan hak veto informal untuk melindungi jatah pembangunan daerah.
Ilusi “Legawa” di Tengah Kebutuhan Mendesak
Bagi konstituen Dapil 9, sikap legawa tanpa perlawanan dari sang wakil rakyat adalah sebuah kerugian. Masyarakat memilih representasi bukan sekadar untuk menjadi prajurit partai yang patuh, melainkan untuk menjadi petarung yang memastikan kue APBA mengalir deras ke pesisir selatan.
Sikap pasrah ini menjadi sangat ironis ketika dihadapkan pada realitas lapangan. Wilayah selatan masih dihadapkan pada berbagai persoalan infrastruktur dasar dan transparansi anggaran. Mengingat nasib proyek vital seperti SPAM di Kota Bahagia yang hingga kini terkesan mangkrak dan jalan di tempat, serta desas-desus seputar pengaturan fee proyek tahun 2026 yang kian meresahkan, kehadiran “mata dan telinga” Dapil 9 di Banggar adalah harga mati. Tanpa pengawalan ketat dari dalam, siapa yang berani menggaransi bahwa proyek-proyek mangkrak ini tidak akan sekadar dicoret dari prioritas atau menjadi korban rasionalisasi sepihak?
Loyalitas Buta vs. Tersandera Kepentingan
Publik berhak bersikap skeptis. Ketika seorang politisi senior rela melepaskan instrumen paling strategis di parlemen tanpa argumen pembelaan yang memadai, ada dua kemungkinan yang terjadi di balik layar.
Pertama, hegemoni elite dan loyalitas buta. Hal ini menunjukkan betapa sentralistisnya pengambilan keputusan di internal partai. Suara dan aspirasi dari Dapil 9 dianggap tidak cukup kuat untuk menentang titah dari pucuk pimpinan. Wakli rakyat dari selatan ditempatkan tidak lebih dari sekadar perpanjangan tangan institusi yang harus siap digeser kapan saja demi mengakomodasi kepentingan dapil lain yang mungkin memiliki bargaining power lebih besar.
Kedua, tersandera kepentingan. Di ranah politik anggaran, silence is often a deal. Sikap diam atau imbauan untuk “tidak terprovokasi” sering kali menjadi indikator adanya negosiasi atau kompromi tingkat tinggi. Apakah pencopotan ini merupakan bagian dari barter politik? Atau mungkinkah ada tekanan terkait pertanggungjawaban proyek-proyek masa lalu yang membuat sang wakil rakyat memilih langkah aman (play safe) dengan mundur dari pusaran Banggar?
Menuntut Pertanggungjawaban Politik
Dapil 9 tidak boleh hanya dijadikan lumbung suara (vote getter) menjelang Pemilu, namun dianaktirikan ketika tiba masanya mendistribusikan kewenangan strategis. Hilangnya posisi di Banggar adalah preseden buruk yang menunjukkan lemahnya posisi tawar wilayah selatan dalam konstelasi politik Aceh.
Masyarakat dan kelompok sipil, terutama yang fokus memantau kebijakan anggaran, harus mulai menagih penjelasan rasional, bukan sekadar imbauan normatif. Jika dalih reposisi ini adalah penyegaran institusi, maka publik berhak tahu kompensasi politik apa yang didapatkan oleh Dapil 9 sebagai gantinya. Tanpa daya tawar yang kuat di parlemen, janji-janji pemerataan pembangunan dan penuntasan infrastruktur daerah hanyalah retorika manis di atas kertas.[red]
