ACEH SELATAN | SNN – Harapan ribuan petani di Kecamatan Kluet Utara untuk merasakan manfaat program primadona Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, yakni Bajak Sawah Gratis (BASAGA), dipastikan pupus pada musim tanam gadu tahun ini. Padahal, pada saat peluncuran percontohannya di tahun 2025 lalu, kepala daerah secara terbuka memberikan janji manis bahwa mulai tahun anggaran 2026, program BASAGA akan dilaksanakan secara merata, maksimal, dan menyeluruh di seluruh kecamatan tanpa terkecuali. Namun, realitas pahit justru harus diterima oleh warga Kluet Utara karena kecamatan ini secara mengejutkan tidak masuk dalam daftar alokasi wilayah penerima bantuan bajak gratis tahun 2026, yang praktis mencederai komitmen pemerataan yang sempat digaungkan ke publik.
Kondisi ini menempatkan para petani di Kluet Utara dalam posisi yang sangat terjepit di tengah upaya mengejar target gerakan tanam serentak. Dengan luas hamparan mencapai 1.700 hektare, wilayah ini seharusnya menjadi prioritas utama dalam pemberian bantuan alsintan maupun subsidi biaya pengolahan tanah. Ironisnya, saat para petani berjuang secara swadaya membiayai pengolahan lahan di tengah kondisi infrastruktur irigasi yang baru saja dinormalisasi secara darurat, dukungan dari pemerintah daerah justru sangat minim. Ketiadaan subsidi BASAGA di Kluet Utara otomatis membuat biaya produksi petani membengkak signifikan dibandingkan wilayah lain yang mendapatkan bantuan serupa dari kas daerah.
Ketidaksiapan pemerintah dalam mendukung pertanian di Kluet Utara juga terlihat jelas dari carut-marutnya manajemen distribusi alat mesin pertanian (Alsintan). Berdasarkan keterangan resmi dari pihak Dinas Pertanian Aceh Selatan, kebutuhan alat di wilayah tersebut saat ini tidak sebanding dengan luas lahan yang ada. Sebagaimana diketahui bahwa “untuk wilayah Kluet utara itu jika digarap semua luas lahannya 1700 Ha, dengan kebutuhan Alsintan 10 Unit TR4 dan 15 Unit TR2, sementara alat Dinas dikluet utara sekitar 25 unit R2 sedangkan R4 yang belum di distribusikan kesana, dikabarkan karena alat masih olah tanah diwilayah Labuhanhaji, meukek dan kluet selatan”. Minimnya ketersediaan traktor roda empat (TR4) ini secara teknis akan membuat durasi pengolahan tanah menjadi sangat lama, sehingga jadwal tanam serentak terancam gagal total secara sistematis.
Alih-alih memberikan solusi konkret atau mobilisasi cepat antarwilayah, kebijakan pemerintah daerah Aceh Selatan justru terkesan pasif dan membuat petani dalam ketidakpastian. Kepala Dinas Pertanian H Nyaklah saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa terkait urusan alat sudah disampaikan kepada Camat agar berkoordinasi dengan Bidang SAPRAS, “Urusan alat kaleuh ta sampaikan bak camat agar berkoordinasi dg kabid sapras”, jelasnya. Namun Kepala Bidang Sarana Prasarana (Kabid SAPRAS) Zulkifili nur malah memilih bungkam saat ditanya mengenai kesiapan alsintan Pemkab dan kemungkinan solusi atas kekurangan alat yang sangat mendesak tersebut.
Jika petani Kluet Utara harus menunggu wilayah-wilayah lain yang siap mengolah tanah dalam bulan ini maka ini dinilai sangat berisiko bagi keberlanjutan masa tanam gadu, mengingat keterlambatan pengolahan lahan akan berdampak domino pada serangan hama dan potensi kegagalan panen masal akibat pergeseran musim.
Absennya Kluet Utara dari peta Program BASAGA tahun 2026 merupakan tamparan keras bagi narasi swasembada pangan di Aceh Selatan. Kebijakan alokasi anggaran yang dinilai tebang pilih ini menunjukkan adanya kegagalan dalam skala prioritas pembangunan pertanian daerah. Sementara anggaran daerah tersedot untuk kepentingan lain, ribuan petani di Kluet Utara harus menelan kenyataan pahit bahwa janji pemerataan pengolahan lahan gratis hanyalah komoditas lisan semata. Kini, publik menanti keberanian pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan janji-janji yang telah dikhianati tersebut sebelum dampak kerugian ekonomi petani semakin meluas akibat keterlambatan musim tanam tahun ini.[red]
