ACEH SELATAN | Sarannews.net – Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMAKI) menanggapi keras pernyataan publik dari Tio Achriyat yang menyoroti kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Dalam pernyataan terbukanya, Tio menyebut utang daerah mencapai ratusan miliar rupiah dan menyinggung dugaan penyalahgunaan dana earmark sebesar lebih dari Rp132 miliar.
Namun, FORMAKI menilai pernyataan tersebut terkesan paradoksal dan tidak memiliki nilai keberanian yang sepadan dengan posisi strategis yang dimiliki Tio Achriyat, yang diketahui merupakan anggota tim inti pemenangan Bupati aktif Aceh Selatan serta saat ini menjabat sebagai Dewan Pengawas di salah satu OPD penting Pemkab Aceh Selatan.
“Apa yang disuarakan beliau hari ini ibarat pueseuum gule basi – memanaskan gulai yang sudah basi. Persoalan ini sudah lama dikritisi oleh banyak pihak. Kalau memang serius, jangan hanya bicara di media. Gunakan posisi beliau dalam kekuasaan untuk mendorong langkah hukum atas kebijakan keuangan yang menyimpang,” tegas Koordinator FORMAKI Aceh selatan ALONG dalam siaran pers yang diterima redaksi.
Dalam catatan FORMAKI, kerusakan fiskal Pemkab Aceh Selatan yang kini menumpuk utang hingga ratusan miliar, serta penggunaan dana earmark yang melenceng dari peruntukan, sudah berkali-kali dipersoalkan oleh elemen sipil dan aktivis antikorupsi. Oleh karena itu, FORMAKI menganggap pernyataan Tio tak lebih dari upaya membangkitkan wacana lama tanpa tindakan nyata.
FORMAKI mendesak agar Tio Achriyat, dengan segala pengaruh politik dan posisinya saat ini, mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mengambil langkah hukum terhadap eks-Pj Bupati yang dinilai bertanggung jawab atas kekacauan anggaran tersebut.
“Jika memang memiliki komitmen antikorupsi, buktikan dengan mendorong Bupati dan jajaran hukum Pemkab untuk melaporkan pelanggaran ini ke Kejaksaan atau KPK. Bukan malah melempar isu tanpa keberanian mengambil tindakan,” lanjut Along.
Dalam pernyataannya, FORMAKI juga mengingatkan bahwa kritik dari lingkaran kekuasaan yang tidak diikuti langkah konkrit berpotensi menjadi bentuk kemunafikan politik.
“Kritik yang tidak disertai keberanian bertindak hanya akan menjadi panggung politik. Kami harap ini bukan pengalihan atau manuver elite semata. Publik sudah cukup cerdas untuk menilai,” pungkas FORMAKI.
