LABUHAN HAJI | SaranNews – Klaim Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh yang menyatakan pengerjaan rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji telah tuntas 100 persen, menuai respons kritis dari berbagai pihak. Sorotan tajam datang dari Forum Masyarakat untuk Keadilan dan Integritas (Formaki) yang menemukan sejumlah kejanggalan fisik di lapangan, serta peringatan keras dari Anggota DPRA terkait mekanisme pencairan anggaran akhir tahun.
Tim Investigasi Formaki yang turun ke lokasi pada Sabtu (6/12/2025), menemukan fakta bahwa meski secara administratif proyek diklaim selesai, kondisi fisik dermaga dinilai belum sepenuhnya menunjang pelayanan prima. Temuan paling krusial adalah kondisi lantai jembatan penghubung (movable bridge) yang tidak rata dan bergelombang.
Koordinator Formaki Aceh Sekatan, Along, mengungkapkan, perubahan spesifikasi dari sistem hidrolik menjadi konstruksi statis seharusnya membuat akses menjadi lebih stabil. “Namun faktanya, lantai jembatan justru bertingkat dan bergelombang. Ini dikeluhkan para sopir truk karena hentakannya sangat keras dan berisiko mematahkan per kendaraan saat bermuatan berat,” ujarnya.
Selain menyoroti kualitas lantai, Formaki juga mempertanyakan keberadaan tumpukan material besi baja bekas bongkaran dermaga lama yang masih berserakan di lokasi. Aset daerah yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah tersebut didesak untuk segera diperjelas status administrasinya agar tidak raib tanpa bekas.
Respons Anggota DPRA: Jangan Hanya Kejar Amprah
Menanggapi polemik tersebut, sarannews meminta tanggapan Anggota DPRA, Dapil 9 yang juga merupakan Putra Labuhanhaji, Irpannusir, yang saat ini sedang berada di Labuhan Haji, turut angkat bicara. Politisi senior ini mengaku telah memonitor pemberitaan terkait klaim PPTK Dishub Aceh dan temuan masyarakat tersebut.
Irpannusir menilai, penanganan masalah di sektor perhubungan ini terkesan tidak tuntas dan berulang setiap tahunnya. “Hampir setiap tahun Pemerintah Aceh menganggarkan untuk pelabuhan ini demi pelayanan maksimal, namun faktanya penanganannya terkesan ‘tambal sulam’,” tegas Irpannusir kepada Sarannews.net, Sabtu (6/12).
Terkait pengerjaan tahun ini yang diklaim sudah 100 persen, Irpannusir memberikan peringatan keras kepada dinas terkait agar tidak gegabah menerima laporan rekanan. Ia mewanti-wanti agar kualitas pekerjaan tidak dikorbankan hanya demi mengejar tenggat waktu pencairan anggaran.
“Kita mengingatkan Pihak Dinas, jangan hanya menerima begitu saja laporan 100 persen. Coba dicek kembali secara detail spek dan kualitasnya, apa sudah sesuai atau hanya ‘kejar tayang’ untuk syarat amprah tagihan akhir tahun ini?” cetusnya.
Guna memastikan kondisi riil uang rakyat yang digelontorkan untuk proyek tersebut, Irpannusir menjadwalkan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pelabuhan sebelum bertolak ke Provinsi.[red]
