ACEH SELATAN | SaranNews – Pemandangan semrawut di Jalan Nasional kawasan Labuhanhaji, Aceh Selatan, menjadi potret nyata dampak bencana alam yang merembet ke krisis energi dan transportasi. Antrean kendaraan pemburu Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengular hingga satu kilometer tidak hanya memakan badan jalan, tetapi juga memicu polemik mengenai siapa sebenarnya yang bertanggung jawab menata kekacauan ini.
Selama beberapa hari terakhir, keluhan pengguna jalan terus memuncak. Adi (45), seorang sopir truk, mengaku terjebak berjam-jam dalam situasi yang disebutnya “kacau”. Rahmat, pengendara motor, bahkan menyebut kondisi jalan “sangat semrawut dan bahaya” karena penyempitan jalur yang ekstrem akibat antrean ganda di badan jalan.
Dishub Mengaku Tak Berdaya
Sorotan publik mulanya tertuju pada Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh Selatan yang dinilai absen di lokasi. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Selatan, Filda Yulisbar, mengakui keterbatasan instansinya.
“Personil Dishub bidang darat sangat terbatas, semuanya non ASN,” ungkap Filda saat dikonfirmasi, Minggu (14/12/2025).
Lebih jauh, Filda menegaskan bahwa secara regulasi, pihaknya tidak memiliki wewenang penuh untuk menindak perilaku pengendara yang menyerobot atau memarkir kendaraan di badan jalan.
“Dishub lebih ke aspek teknis dan administrasi kendaraan umum/barang (kelayakan KIR, pelat kuning), sedangkan Polantas menangani pelanggaran perilaku pengendara (surat-surat, SIM, rambu lalu lintas) dan penegakan hukum umum di jalan,” jelasnya.
Filda menyarankan agar persoalan penertiban di lapangan dikonfirmasi langsung ke pihak kepolisian. “Seharusnya berkaitan perihal ini konfirmasi dulu dgn pihak kepolisian (satlantas), jgn salah penafsiran di masyarakat,” tambahnya, sembari menyebut bahwa manajemen antrean juga merupakan tanggung jawab pengelola SPBU.
Sisi Lain: Kapolsek Hingga Jatuh Sakit
Terkait bahwa terpantau tidak ada petugas yang mengatur lalu lintas pada saat macet sebagaimana diberitakan sebelumnya, Manajer SPBU Labuhanhaji, Nasir. Ia justru mengungkap fakta memilukan di balik upaya pengaturan lalu lintas tersebut. Menurut Nasir, pihaknya sudah meminta bantuan TNI-Polri secara intensif sejak dua pekan terakhir.
“Sudah 2 minggu ini kami Minta tolong Polisi 2 Orang Pak. 1 TNI.. kami lihat setiap hari mereka ada di jalan,” ujar Nasir.
Saking padatnya aktivitas pengaturan siang dan malam, Nasir menyebut Kapolsek Labuhanhaji bahkan harus dilarikan ke rumah sakit.
“Termasuk Pak Kapolsek Iptu Amril Bakhri, S.H ikut hampir setiap hari. 2 hari Lalu Pak Kapolsek harus Rawat inap karena kelelahan mengatur lalu lintas siang malam Pak,” ungkap Nasir.
Nasir mengaku pihaknya sudah berusaha maksimal, termasuk menambah pekerja internal untuk mengatur antrean. Namun, ia menyebut situasi diperparah oleh adanya pedagang kaki lima di sekitar lokasi yang membuat pihaknya sulit bertindak. “Tapi keadaan Jalan Di depan Spbu juga Ada yg jualan. kami tidak bisa menegur pembeli yg memakai badan jalan,” keluhnya.
Polisi: Ini Tanggung Jawab Bersama
Sementara itu, Kasat Lantas Polres Aceh Selatan Iptu Irawan Kusumo, S.Tr.K., S.H., S.I.K., memberikan pandangan yang lebih diplomatis. Ia menolak jika beban penertiban hanya ditumpukan pada satu instansi. Menurutnya, ada tiga pilar yang harus bergerak bersama: Satlantas, Dishub, dan Pengelola SPBU.
“Dinas Perhubungan setempat juga dapat berperan dalam menertibkan antrian SPBU yang menggunakan badan jalan, terutama jika antrian tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas,” tegas Kasat Lantas, meluruskan anggapan bahwa Dishub tidak memiliki peran di lapangan.
Meski demikian, pihak kepolisian meminta masyarakat memaklumi kondisi saat ini sebagai dampak ikutan dari bencana alam yang melanda Aceh. Kasat Lantas menilai situasi lalu lintas, meski padat, masih dalam batas toleransi.
“Posisi sekarang seluruh SPBU terjadi hal yg sama bukan hanya di wilayah kecamatan labuhan haji, tapi dampak karena kejadian bencana alam pak. Karena keadaan dan panik nya masyarakat sehingga terjadi nya antrian yg panjang,” paparnya.
“Intinya selama jalan msh bisa di lalui oleh pengguna jalan yg lain msh normal saja pak,” pungkas Kasat Lantas.
Kini masyarakat hanya bisa berharap sinergitas ketiga instansi tersebut benar-benar terwujud di lapangan, bukan sekadar saling lempar argumen via pesan singkat, demi keselamatan pengguna jalan dan kelancaran distribusi logistik pasca-bencana.[red]
