ACEH SELATAN – Sarannews | Polemik banjir yang terus menghantui warga Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, memasuki babak baru yang lebih panas. Anggota DPRA, Irpannusir, tidak hanya menyoroti kegagalan teknis proyek normalisasi sungai senilai Rp 911 juta, tetapi kini secara blak-blakan mengungkap adanya dugaan praktik mafia tender yang melibatkan inisial tertentu di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Aceh.
Sebagai informasi, proyek yang menjadi sorotan adalah Normalisasi Krueng Trumon dengan nilai kontrak Rp 911.999.000,00 bersumber dari APBA 2025. Proyek ini dikerjakan oleh CV. DATUK RAJA DEWA dan diawasi oleh CV. MOZARINDO CONSULTANT, dengan masa kerja yang tercatat telah berakhir pada 4 November 2025. Namun, realisasi di lapangan dinilai gagal meminimalisir banjir.
Menyikapi hal ini, Irpannusir awalnya menyoroti aspek teknis. “Banjir yg melanda ladang rimba tentu di akibatkan belum normalnya saluran-saluran pasca banjir beberapa tahun lalu, sehingga mengakibatkan krueng trumon tidak mampu menampung debit air, kedepan tentu kita harapkan kepada pak gubernur melalui dinas pengairan untuk menganggarkan normalisasi krueng trumon yg maksimal,” ujarnya.
Padahal, menurutnya, anggaran pokir tahun 2025 sebesar Rp 1 miliar sudah disiapkan dengan target galian 40 ribu kubik sepanjang 2 Kilometer, Irpannusir menduga kekgagalan ini bermula dari proses tender yang memenangkan perusahaan yang tidak kompeten. “Tapi dari laporan masyarakat bahwa pekerjaan tidak maksimal di lakukan, itu dikarenakan BPBJ Aceh memenangkan perusahaan pelaksana yang tidak kualifaid untuk mengerjakan pekerjaan di lapangan,” ungkapnya.
Puncaknya, Irpannusir membuka suara mengenai dalang di balik carut-marutnya proses tender di BPBJ Aceh. Ia menyebut praktik pengaturan proyek ini bukan lagi rahasia dan melibatkan pemain lama.
“itu sudah menjadi Rahasia umum dimasyarakat, dan informasinya sudah kami terima, makanya menurut Dewan kasus ini patut menjadi Atensi APH saat ini, bahwa adanya Mafia di BPBJ Aceh dan Oknum pemainnya juga sudah tidak asing lagi yang berinisial SM dan AK,” tambah Irpannusir dalam keterangannya dengan penyebutan inisial yang spesifik.
Irpannusir kemudian “kami di DPRA selaku refresentasi Rakyat juga mempertanyakan Komitmen Kejaksaan dan Kepolisian di Aceh terkait pembenrantasan korupsi dan penegakan hukum, persoalan ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek Normalisasi Krueng Trumon tersebut sudah disuarakan oleh banyak pihak selama ini”, tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, sarannews berupaya mengkonfirmasi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan klarifikasi.[Redaksi]
