Banda Aceh | SNN – Pemerintah Kota Banda Aceh mencatat total rencana pengadaan barang dan jasa (RUP) mencapai Rp604,970 miliar. Data tersebut menunjukkan bahwa skema swakelola menjadi yang paling dominan dari sisi anggaran, meskipun jumlah paket kegiatan lebih banyak melalui penyedia atau pihak ketiga.
Dalam rekapitulasi yang dirilis, swakelola tercatat menyerap anggaran Rp312,847 miliar dari 2.506 kegiatan, melampaui pengadaan melalui penyedia yang mencapai Rp292,123 miliar dari 3.789 paket. Sementara itu, skema penyedia dalam swakelola tidak digunakan sama sekali. Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait alasan tidak dimanfaatkannya skema kombinasi yang berpotensi meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Secara keseluruhan, total paket dan kegiatan pengadaan di Banda Aceh mencapai 6.295 dengan akumulasi anggaran lebih dari Rp600 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah kota masih mengandalkan dua pendekatan utama, yakni pelibatan pihak ketiga untuk proyek-proyek tertentu serta pelaksanaan mandiri untuk kegiatan yang bersifat internal dan pemberdayaan. Di sisi lain, meski jumlah paket melalui penyedia lebih banyak, nilai anggarannya justru lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa proyek-proyek bernilai besar cenderung dikelola secara internal oleh pemerintah, bukan melalui pihak ketiga yang memiliki sistem seleksi lebih transparan.
Situasi ini menjadi ironi di tengah klaim Pemerintah Kota Banda Aceh yang terus menekankan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menimbulkan harapan, tidak hanya laporan yang tepat waktu, tetapi juga akses yang lebih terbuka terhadap rincian penggunaan anggaran, khususnya pada sektor pengadaan yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. [TP]
