Banda Aceh | SaranNews – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala menyoroti kebijakan Pemerintah Aceh yang menganggarkan Rp4,6 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk rehabilitasi rumah dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Kebijakan ini dinilai tidak memiliki sensitivitas sosial di tengah kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh yang masih memprihatinkan.
Ketua Umum HMI Komisariat FKIP USK, Rivaldi, menyebut bahwa kebijakan tersebut merupakan cerminan pemborosan anggaran publik yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kepentingan yang lebih mendesak bagi masyarakat luas.
“Ketika rakyat berjuang bertahan hidup dengan harga kebutuhan pokok yang naik, pengangguran meningkat, dan daya beli menurun, para elit justru mempercantik rumah dinasnya. Ini bukan sekadar proyek, tapi simbol nyata betapa kekuasaan telah kehilangan empati,” tegas Rivaldi dalam keterangannya, Jumat, 17 Oktober 2025.
Menurutnya, setiap rupiah yang bersumber dari uang rakyat seharusnya menjadi alat perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan publik, bukan untuk memfasilitasi kenyamanan pejabat.
“Rehabilitasi rumah dinas senilai miliaran rupiah di tengah krisis ekonomi rakyat adalah bentuk ironi di atas penderitaan publik. Lagi-lagi, rakyat hanya bisa menelan air ludah di balik beringasnya kekuasaan yang lupa asalnya: dari rakyat,” lanjutnya.
HMI FKIP USK menilai kebijakan ini sangat menyalahi prioritas pembangunan Aceh. Dengan angka kemiskinan yang masih tertinggi di Sumatera, pemerintah seharusnya lebih fokus pada program yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak, seperti pendidikan, beasiswa bagi mahasiswa miskin, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan layanan kesehatan.
“Berapa banyak mahasiswa di Aceh hari ini yang terancam putus kuliah karena tak mampu membayar UKT? Berapa banyak masyarakat yang kesulitan mendapat layanan kesehatan karena minimnya fasilitas? Di situlah seharusnya uang rakyat hadir, bukan di dinding mewah rumah dinas pejabat,” ujar Rivaldi.
Sebagai organisasi mahasiswa, HMI FKIP USK menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mengkritisi setiap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami tidak akan diam. Mahasiswa adalah suara moral bangsa. Kami berdiri untuk mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa nurani hanyalah kesombongan politik. Rumah dinas boleh megah, tapi jangan biarkan nurani publik runtuh bersamanya,” tutupnya.[red]
