TAPAKTUAN | SaranNews – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan, H. Baital Mukadis, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) perdana bersama seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan para Camat, Kamis (12/12/2025). Dalam pertemuan yang digelar pasca penunjukan dirinya menggantikan bupati definitif yang dinonaktifkan tersebut, Baital menekankan pentingnya soliditas dan integritas birokrasi. Namun, retorika semangat pembenahan ini dihadapkan pada kenyataan pahit data keuangan daerah yang menunjukkan kondisi kritis menjelang tutup tahun.
Dalam arahannya, H. Baital Mukadis meminta seluruh jajaran pemerintahan untuk menghilangkan ego sektoral yang selama ini dinilai menghambat pelayanan publik. Ia menegaskan perlunya harmonisasi kerja antar-instansi, terutama dalam situasi daerah yang sedang berupaya bangkit pascabencana banjir bandang. Plt Bupati menekankan bahwa integritas kinerja adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik, seraya mengingatkan agar aparatur sipil negara tetap fokus pada fungsi pelayanan dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik transisi kepemimpinan.
Namun, ajakan untuk meningkatkan kinerja tersebut bertolak belakang dengan capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Aceh Selatan Tahun 2025. Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 11 Desember 2025, realisasi keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan berada di lampu kuning. Dari sisi pendapatan, daerah ini baru mampu mengumpulkan 57,62 persen atau sekitar Rp843,30 miliar dari target Rp1,46 triliun. Rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya Pajak Daerah yang baru menyentuh angka 27,53 persen, menjadi indikasi kuat bahwa mesin birokrasi belum bekerja optimal sepanjang tahun ini.
Sorotan yang lebih tajam mengarah pada kinerja belanja yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Hingga pekan kedua Desember, total realisasi belanja daerah baru mencapai 63,54 persen. Angka yang paling mengkhawatirkan terlihat pada pos Belanja Modal, yang mencakup pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan gedung sekolah. Realisasinya tercatat sangat rendah, yakni hanya 28,92 persen.
Angka ini menyiratkan bahwa mayoritas proyek fisik di Aceh Selatan berpotensi mangkrak, atau setidaknya belum terbayarkan kepada pihak ketiga, yang berisiko menimbulkan utang daerah di tahun mendatang.
Ironi juga terlihat pada penanganan bencana yang menjadi salah satu fokus pidato Plt Bupati. Meski Baital Mukadis menekankan percepatan pemulihan, data menunjukkan bahwa pos Belanja Tidak Terduga (BTT), yang seharusnya menjadi dana siap pakai untuk darurat masih tersisa cukup besar dengan realisasi baru 55,17 persen. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kecepatan respons teknis dinas terkait di lapangan dalam menerjemahkan instruksi pimpinan menjadi eksekusi anggaran yang nyata.
Dengan waktu efektif tahun anggaran 2025 yang hanya tersisa kurang dari tiga minggu, Plt Bupati Aceh Selatan kini memikul beban berat. Ia tidak hanya dituntut memulihkan moral birokrasi melalui pidato-pidato motivasi, tetapi juga harus melakukan langkah luar biasa untuk mendongkrak serapan anggaran.
Tanpa percepatan ekstrem, visi “soliditas dan integritas” yang didengungkan dalam rakor perdana ini terancam hanya menjadi slogan di atas kertas, sementara risiko gagal bayar dan lambatnya pembangunan menjadi warisan nyata di akhir tahun.[red]
