Banda Aceh | Sarannews – Proyek relokasi dan pembangunan Gedung UPTD Puskesmas Lampaseh yang berlokasi di Gampong Keudah, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh telah berjalan lebih dari satu bulan sejak kontrak dimulai pada 25 Juni 2025 lalu. Namun informasi public masih ada yang tertutup.
Salah seorang Personil Lapangan Riki menyampaikan bahwa pekerjaan berjalan lancar, kalaupun ada kendala itu masalah kondisi Cuaca saja, “pekerjaan lancar tanpa kendala yang berarti, dan soal K3 hingga saat ini pekerja masih patuh dan tertib dalam hal penggunaan APD sesuai arahan perusahaan” ujar Riki kepada sarannews.
Proyek dengan nilai kontrak Rp8,9 miliar dan bersumber dari APBD Banda Aceh Tahun 2025 tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 180 hari kalender, atau hingga 20 Desember 2025. Pelaksana proyek adalah PT. Alaska Karya Mandiri dengan konsultan pengawas CV. Alpin Patiraya Consultant.
Minim Keterbukaan Informasi, Saat tim Sarannews melakukan peninjauan lapangan, kegiatan konstruksi memang tampak berlangsung aktif. Pekerja dan material proyek tersedia di lokasi, namun ketika ditanyakan mengenai progres realisasi pekerjaan, Perwakilan pihak pelaksana Alfairusi di lapangan yang ditanyai justru mengarahkan wartawan untuk meminta penjelasan langsung dari Dinas Kesehatan selaku pengguna anggaran. Demikian juga upaya konfirmasi kepada pihak konsultan pengawas yang tidak berada dilokasi dihubungi melalui pesan WhatsApp juga belum mendapat tanggapan.
Lebih jauh, di area Direksi Keet (pos pengawasan proyek), tim tidak menemukan adanya dokumen schedule atau Kurva-S yang biasanya menjadi alat kontrol utama dalam manajemen waktu proyek konstruksi.
Kondisi ini mengindikasikan lemahnya mekanisme keterbukaan informasi dan pelaporan progres, yang seharusnya menjadi standar dalam setiap proyek fisik pemerintah, terutama menyangkut layanan dasar publik seperti fasilitas kesehatan.
Pihak Konsultan Pengawas CV. Alpin Patiraya Consultant sepertinya tertutup dan alergi dengan keterbukaan informasi, pasalnya ini bukan yang pertama kali pihaknya tidak bersedia memberikan informasi, sebelumnya Redaksi juga sudah pernah meminta informasi yang sama melalui surat nomor : 017/SN-KONFIRMASI/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025 yang lalu melalui personilnya Ijal.
Pentingnya Pengawasan dan Partisipasi Publik, LSM FORMAKI (Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia), menyayangkan sikap tertutup dari pihak pelaksana dan konsultan pengawas terhadap permintaan klarifikasi progres proyek. “Padahal keterbukaan informasi ini sangat penting untuk memastikan tidak terjadi keterlambatan atau deviasi pekerjaan di lapangan,” Sikap Perusahaan Konsultan Pengawas yang dikontrak oleh Pemerinah yang seperti ini patut dipertanyakan Kapabilitas dan Profesionalitasnya, apalagi kalau jarang hadir dilokasi proyek.” Ujar Ketua Formaki.
FORMAKI juga mendorong Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh agar secara berkala mengumumkan realisasi fisik dan keuangan proyek melalui kanal resmi pemerintah, sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban publik.
Tentang Proyek
Pekerjaan yang dibiayai dengan pagu anggaran Rp9,2 miliar ini mencakup pembangunan gedung pelayanan Puskesmas, rumah dinas tenaga kesehatan, rumah genset, cold storage, rumah IPAL, sistem elektrikal dan AC, sound system, pagar pembatas, serta pekerjaan landscape kawasan. Berdasarkan dokumen rencana teknis, seluruh pekerjaan ini harus selesai paling lambat tanggal 20 Desember 2025.
Sarannews dengan Mitra Investigasinya akan terus melakukan pemantauan secara berkala dan akan mengabarkan kepada public atas perkembangan Proyek yang menggunakan uang rakyat tersebut.
Namun demikian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media pemantau proyek publik seperti Sarannews akan terus melakukan pemantauan secara independen guna memastikan proyek berjalan tepat waktu, sesuai spesifikasi teknis, dan tanpa adanya penyimpangan anggaran.[Red]
