Pencarian
JAKARTA | SNN – Presiden Prabowo Subianto menegaskan fokus pemerintahannya dalam memajukan sektor kelautan nasional melalui program pembangunan desa nelayan terintegrasi. Dalam pidatonya pada acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/02/2026), Presiden menetapkan target operasional 1.000 desa nelayan pada tahun 2026 sebagai langkah awal dari target jangka panjang sebanyak 5.000 desa hingga tahun 2029.
Presiden menyoroti kondisi kesejahteraan nelayan yang dinilai masih minim perhatian dari negara selama puluhan tahun. Keterbatasan infrastruktur dasar menjadi kendala utama yang menghambat produktivitas mereka. “Selama Republik Indonesia berdiri, belum pernah disentuh oleh pemerintah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita belum pernah dapat perhatian. Mereka kadang-kadang tidak bisa punya es, tidak ada pabrik es di desa mereka, mereka sulit dapat solar, mereka sulit untuk dapat akses ke pasar. Ini kita ubah,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya.
Sebagai solusi, pemerintah merancang skema desa nelayan modern yang dilengkapi fasilitas penunjang lengkap, mulai dari pabrik es, gudang pendingin (cold storage), dermaga, kapal, hingga kendaraan operasional. Fasilitas ini bertujuan menjaga kualitas hasil tangkapan dan efisiensi distribusi. Presiden menekankan bahwa program ini akan dikelola melalui badan usaha koperasi dan bukan merupakan bantuan sosial cuma-cuma, melainkan investasi yang harus dipertanggungjawabkan. “Ini semua bukan hand out, bukan kita bagi-bagi ini, kita organisasi dalam koperasi, semua pengeluaran mereka akan bayar kembali ke bank-bank dan ke pemerintah,” jelas Presiden.
Meski demikian, pemerintah menjanjikan skema pembayaran yang tidak memberatkan para nelayan. Presiden membandingkan kelonggaran kredit yang diberikan kepada nelayan dengan perlakuan terhadap pengusaha besar, demi menciptakan asas keadilan ekonomi. “Kita beri kelonggaran pengembaliannya bisa di atas 10 tahun, 11 sampai 12 tahun, yang tidak ada masalah karena para pengusaha-pengusaha besar juga kadang-kadang minta kredit juga belasan tahun. Itu pun sering minta restrukturisasi,” ungkapnya.
Program ini juga akan disinergikan dengan pembentukan Koperasi Merah Putih yang ditargetkan segera beroperasi di berbagai desa. Koperasi ini akan menyediakan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, hingga pembiayaan mikro untuk memutus ketergantungan masyarakat pada rentenir. Presiden memastikan pengawasan ketat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat. “Semua barang subsidi akan punya akses. Rakyat akan punya akses langsung sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran,” tegas Presiden.
Adapun pendanaan untuk program ambisius ini bersumber dari optimalisasi dana desa yang akan dikelola secara lebih terstruktur dan produktif. Langkah ini diharapkan mampu mengubah wajah desa nelayan dari wilayah pinggiran menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan berdaya saing global.[red]
JAKARTA | SNN – Presiden Prabowo Subianto menegaskan fokus pemerintahannya dalam memajukan sektor kelautan nasional melalui program pembangunan desa nelayan terintegrasi. Dalam pidatonya pada acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/02/2026), Presiden menetapkan target operasional 1.000 desa nelayan pada tahun 2026 sebagai langkah awal dari target jangka panjang sebanyak 5.000 desa hingga tahun 2029.
Presiden menyoroti kondisi kesejahteraan nelayan yang dinilai masih minim perhatian dari negara selama puluhan tahun. Keterbatasan infrastruktur dasar menjadi kendala utama yang menghambat produktivitas mereka. “Selama Republik Indonesia berdiri, belum pernah disentuh oleh pemerintah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita belum pernah dapat perhatian. Mereka kadang-kadang tidak bisa punya es, tidak ada pabrik es di desa mereka, mereka sulit dapat solar, mereka sulit untuk dapat akses ke pasar. Ini kita ubah,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya.
Sebagai solusi, pemerintah merancang skema desa nelayan modern yang dilengkapi fasilitas penunjang lengkap, mulai dari pabrik es, gudang pendingin (cold storage), dermaga, kapal, hingga kendaraan operasional. Fasilitas ini bertujuan menjaga kualitas hasil tangkapan dan efisiensi distribusi. Presiden menekankan bahwa program ini akan dikelola melalui badan usaha koperasi dan bukan merupakan bantuan sosial cuma-cuma, melainkan investasi yang harus dipertanggungjawabkan. “Ini semua bukan hand out, bukan kita bagi-bagi ini, kita organisasi dalam koperasi, semua pengeluaran mereka akan bayar kembali ke bank-bank dan ke pemerintah,” jelas Presiden.
Meski demikian, pemerintah menjanjikan skema pembayaran yang tidak memberatkan para nelayan. Presiden membandingkan kelonggaran kredit yang diberikan kepada nelayan dengan perlakuan terhadap pengusaha besar, demi menciptakan asas keadilan ekonomi. “Kita beri kelonggaran pengembaliannya bisa di atas 10 tahun, 11 sampai 12 tahun, yang tidak ada masalah karena para pengusaha-pengusaha besar juga kadang-kadang minta kredit juga belasan tahun. Itu pun sering minta restrukturisasi,” ungkapnya.
Program ini juga akan disinergikan dengan pembentukan Koperasi Merah Putih yang ditargetkan segera beroperasi di berbagai desa. Koperasi ini akan menyediakan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, hingga pembiayaan mikro untuk memutus ketergantungan masyarakat pada rentenir. Presiden memastikan pengawasan ketat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat. “Semua barang subsidi akan punya akses. Rakyat akan punya akses langsung sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran,” tegas Presiden.
Adapun pendanaan untuk program ambisius ini bersumber dari optimalisasi dana desa yang akan dikelola secara lebih terstruktur dan produktif. Langkah ini diharapkan mampu mengubah wajah desa nelayan dari wilayah pinggiran menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan berdaya saing global.[red]
