Banda Aceh | SNN – Di tengah kondisi ekonomi Aceh yang diprediksi melambat dan angka kemiskinan yang masih menjadi “juara” di Sumatera, sebuah kabar mengejutkan jika tidak bisa disebut menyakitkan datang dari dokumen evaluasi APBA 2026. Ada lonjakan angka yang tak masuk akal, fantastis, dan melukai rasa keadilan publik dalam pos belanja gaji dan tunjangan Lembaga Wali Nanggroe.
Berdasarkan penelusuran redaksi Sarannews yang menyandingkan dokumen RKA Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Tahun 2025 dengan data evaluasi Kemendagri untuk APBA 2026, kita menemukan adanya “anomali matematika” yang sulit diterima akal sehat.
Jika pada tahun 2025 total belanja gaji, tunjangan, dan uang representasi perangkat lembaga ini berada di angka Rp5.009.068.000 (lima miliar rupiah), tiba-tiba di tahun 2026 angkanya meledak hampir tiga kali lipat menjadi Rp13.970.096.000 (hampir empat belas miliar rupiah).
Pertanyaannya sederhana: Kinerja apa yang meroket hingga penghargaan finansialnya harus naik 300 persen dalam setahun?
Misteri Tunjangan Keluarga 1,5 Miliar
Sorotan paling tajam patut kita arahkan pada pos Tunjangan Keluarga Wali Nanggroe. Mari kita bicara data.
Dalam dokumen RKA 2025 yang kami bedah, tunjangan keluarga untuk Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe dianggarkan sebesar Rp5.040.000 per tahun. Angka yang sangat wajar dan normatif. Namun, dalam APBA 2026, pos yang sama berubah menjadi monster anggaran dengan nilai Rp1.506.000.000.
Bagaimana mungkin tunjangan keluarga melonjak dari 5 juta rupiah menjadi 1,5 miliar rupiah? Apakah ini salah ketik (typo) yang fatal dari Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), ataukah sebuah kesengajaan yang mencoba diselundupkan di tengah tertutupnya dokumen APBA dari akses publik? Jika ini bukan salah ketik, maka rakyat Aceh berhak bertanya: Definisi “keluarga” seperti apa yang membutuhkan tunjangan sebesar itu dari uang rakyat?
Gemuknya Birokrasi Majelis
Tak hanya soal pimpinan, pembengkakan struktur juga terlihat nyata. Pada 2025, anggaran tunjangan jabatan terkonsentrasi pada Majelis Syura dengan nilai sekitar Rp2,4 miliar. Namun di 2026, muncul pos raksasa untuk “Majelis Fungsional” yang menelan tunjangan jabatan hingga Rp5,5 miliar.
Di saat kita meminta efisiensi anggaran untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, Lembaga Wali Nanggroe justru terlihat sedang membangun “kerajaan birokrasi” baru yang gemuk dan boros. Apa output nyata dari Majelis Fungsional ini bagi perut rakyat Aceh yang lapar? Sampai detik ini, publik bahkan kesulitan mengakses laporan kinerja konkret dari majelis-majelis yang sudah ada.
Transparansi Setengah Hati
Lonjakan anggaran ini semakin mencurigakan karena dokumen APBA 2026 seolah menjadi barang haram untuk dilihat publik. Pemerintah Aceh dan DPRA terkesan kucing-kucingan. Jika memang kenaikan ini memiliki landasan hukum dan urgensi yang jelas, mengapa harus disembunyikan?
Sebagai penjaga nalar publik, Sarannews mendesak Pemerintah Aceh untuk tidak bermain api. Gubernur dan TAPA harus menjelaskan secara terbuka rincian kenaikan Rp9 miliar tersebut. Jangan biarkan Lembaga Wali Nanggroe, simbol adat yang kita muliakan, terdegradasi marwahnya hanya karena nafsu anggaran yang tak terkendali.
Ingat, setiap rupiah dalam APBA adalah amanah dari keringat rakyat Aceh. Menggunakannya untuk kemewahan elit di saat rakyat sedang sulit, adalah bentuk pengkhianatan yang paling nyata.[red]
