Pencarian
Aceh Selatan – Sarannews | Penanganan saluran irigasi Gampong Gunung Pudung resmi berakhir pada Minggu (29/6), memasuki hari ketiga sekaligus hari terakhir pengerjaan normalisasi menggunakan alat berat. Namun, alih-alih tuntas, penanganan irigasi ini justru meninggalkan banyak pekerjaan rumah karena keterbatasan anggaran dan dukungan pemerintah yang dinilai hanya formalitas.
Pengerjaan yang menggunakan escavator milik pihak ketiga ini terhenti sore tadi, minggu,(29/6) setelah nya alat akan ditarik dari lokasi jika tidak ada kepastian dana untuk dilanjutkan, dengan sisa sekitar 40–50 meter saluran yang masih dangkal dan belum dikeruk yang merupakan areal yang urgen diatasi, pengerjaan hanya dapat memperdalam air didepan intek saja, sehingga hanya menggenang disitu saja sementara daya alir kebawah tetap lemah karena masih dangkal, hal ini berdampak pada ketidaklancaran distribusi air ke sawah petani, padahal masa tanam sudah dekat.
Menurut informasi lapangan, anggaran yang turun dari Pemprov Aceh hanya sekitar Rp20 juta, jumlah yang oleh masyarakat disebut sebagai “dana receh” karena hanya cukup untuk operasional tiga hari pengerjaan. Akibatnya, normalisasi tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh sesuai kebutuhan.
Yang lebih memprihatinkan, Pemkab Aceh Selatan baik dari Dinas PUPR maupun Wakil Bupati yang sempat hadir ke lokasi, tidak memberikan kontribusi dana sepeser pun. Sementara itu, masyarakat menilai kehadiran mereka hanya untuk “numpang panggung” dan mengambil momen pencitraan semata tanpa solusi nyata bagi rakyat.
“Kalau hanya datang foto-foto lalu pulang, itu bukan membantu. Yang dibutuhkan petani adalah air, bukan sekadar janji dan pencitraan,” ujar salah satu petani Gunung Pudung.
Padahal, Pemkab Aceh Selatan diketahui memiliki escavator sebagai aset daerah. Namun, alat berat milik Pemkab tidak digunakan untuk penanganan irigasi ini, penanganan hanya mengandalkan dana Pemrov yang menurut pelaksana dilapangan hanya dikirimi Rp 20 juta, itu untuk semua, sewa alat, mobilisasi, Solar, jaga malam dan kebutuhan lapangan lainnya.
Penanganan irigasi Gunung Pudung sebelumnya telah disoroti publik karena kondisinya yang mendesak untuk ditangani sebelum musim tanam. Keterbatasan anggaran dan minimnya perhatian pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Pemkab Aceh selatan kini menimbulkan kekecewaan public, kurang peka terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup pada pertanian.
Masyarakat meminta Pemkab dan Pemprov Aceh segera menindaklanjuti sisa normalisasi saluran dengan penganggaran yang layak dan mengerahkan alat berat milik daerah untuk penanganan irigasi secara menyeluruh. Jika tidak segera diatasi, petani Kluet utara berpotensi menghadapi keterlambatan masa tanam dan penurunan hasil produksi akibat aliran air yang tidak lancar.(*)
Reporter/Wartawan : Zuhar Nizan
Editor : Redaksi
Aceh Selatan – Sarannews | Penanganan saluran irigasi Gampong Gunung Pudung resmi berakhir pada Minggu (29/6), memasuki hari ketiga sekaligus hari terakhir pengerjaan normalisasi menggunakan alat berat. Namun, alih-alih tuntas, penanganan irigasi ini justru meninggalkan banyak pekerjaan rumah karena keterbatasan anggaran dan dukungan pemerintah yang dinilai hanya formalitas.
Pengerjaan yang menggunakan escavator milik pihak ketiga ini terhenti sore tadi, minggu,(29/6) setelah nya alat akan ditarik dari lokasi jika tidak ada kepastian dana untuk dilanjutkan, dengan sisa sekitar 40–50 meter saluran yang masih dangkal dan belum dikeruk yang merupakan areal yang urgen diatasi, pengerjaan hanya dapat memperdalam air didepan intek saja, sehingga hanya menggenang disitu saja sementara daya alir kebawah tetap lemah karena masih dangkal, hal ini berdampak pada ketidaklancaran distribusi air ke sawah petani, padahal masa tanam sudah dekat.
Menurut informasi lapangan, anggaran yang turun dari Pemprov Aceh hanya sekitar Rp20 juta, jumlah yang oleh masyarakat disebut sebagai “dana receh” karena hanya cukup untuk operasional tiga hari pengerjaan. Akibatnya, normalisasi tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh sesuai kebutuhan.
Yang lebih memprihatinkan, Pemkab Aceh Selatan baik dari Dinas PUPR maupun Wakil Bupati yang sempat hadir ke lokasi, tidak memberikan kontribusi dana sepeser pun. Sementara itu, masyarakat menilai kehadiran mereka hanya untuk “numpang panggung” dan mengambil momen pencitraan semata tanpa solusi nyata bagi rakyat.
“Kalau hanya datang foto-foto lalu pulang, itu bukan membantu. Yang dibutuhkan petani adalah air, bukan sekadar janji dan pencitraan,” ujar salah satu petani Gunung Pudung.
Padahal, Pemkab Aceh Selatan diketahui memiliki escavator sebagai aset daerah. Namun, alat berat milik Pemkab tidak digunakan untuk penanganan irigasi ini, penanganan hanya mengandalkan dana Pemrov yang menurut pelaksana dilapangan hanya dikirimi Rp 20 juta, itu untuk semua, sewa alat, mobilisasi, Solar, jaga malam dan kebutuhan lapangan lainnya.
Penanganan irigasi Gunung Pudung sebelumnya telah disoroti publik karena kondisinya yang mendesak untuk ditangani sebelum musim tanam. Keterbatasan anggaran dan minimnya perhatian pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Pemkab Aceh selatan kini menimbulkan kekecewaan public, kurang peka terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup pada pertanian.
Masyarakat meminta Pemkab dan Pemprov Aceh segera menindaklanjuti sisa normalisasi saluran dengan penganggaran yang layak dan mengerahkan alat berat milik daerah untuk penanganan irigasi secara menyeluruh. Jika tidak segera diatasi, petani Kluet utara berpotensi menghadapi keterlambatan masa tanam dan penurunan hasil produksi akibat aliran air yang tidak lancar.(*)
Reporter/Wartawan : Zuhar Nizan
Editor : Redaksi
