JAKARTA | SNN – Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia secara resmi menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan ini diambil setelah menggelar Sidang Isbat penetapan awal Ramadan yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta, pada Selasa malam. Penetapan ini didasarkan pada hasil pemantauan hilal di sejumlah titik di seluruh Indonesia yang menunjukkan bahwa hilal belum terlihat dan belum memenuhi kriteria visibilitas yang disepakati oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).
Dalam konferensi pers usai pelaksanaan sidang yang digelar secara tertutup tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan hasil kesepakatan sidang yang dihadiri oleh perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, Duta Besar negara-negara sahabat, serta Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama. Ia menegaskan bahwa posisi hilal saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia masih berada di bawah ufuk atau belum memenuhi syarat ketinggian yang ditentukan, sehingga bulan Syaban tahun ini digenapkan menjadi 30 hari atau istikmal.
“Berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di bawah ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta laporan rukyatul hilal tidak melihat hilal. Oleh karena itu, sidang isbat secara mufakat menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, tanggal 19 Februari 2026,” ujar Nasaruddin Umar saat membacakan keputusan sidang di hadapan awak media.
Keputusan pemerintah ini berbeda dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal dan telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada hari Rabu, 18 Februari 2026. Menanggapi adanya perbedaan awal puasa di kalangan umat Islam tahun ini, Menteri Agama mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap mengedepankan sikap saling menghormati dan menjaga persatuan. Ia berharap perbedaan metode penetapan ini tidak mengurangi kekhusyukan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa serta tetap memelihara ukhuwah islamiyah selama bulan suci Ramadan.[red]
JAKARTA | SNN – Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia secara resmi menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan ini diambil setelah menggelar Sidang Isbat penetapan awal Ramadan yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta, pada Selasa malam. Penetapan ini didasarkan pada hasil pemantauan hilal di sejumlah titik di seluruh Indonesia yang menunjukkan bahwa hilal belum terlihat dan belum memenuhi kriteria visibilitas yang disepakati oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).
Dalam konferensi pers usai pelaksanaan sidang yang digelar secara tertutup tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan hasil kesepakatan sidang yang dihadiri oleh perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, Duta Besar negara-negara sahabat, serta Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama. Ia menegaskan bahwa posisi hilal saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia masih berada di bawah ufuk atau belum memenuhi syarat ketinggian yang ditentukan, sehingga bulan Syaban tahun ini digenapkan menjadi 30 hari atau istikmal.
“Berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di bawah ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta laporan rukyatul hilal tidak melihat hilal. Oleh karena itu, sidang isbat secara mufakat menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, tanggal 19 Februari 2026,” ujar Nasaruddin Umar saat membacakan keputusan sidang di hadapan awak media.
Keputusan pemerintah ini berbeda dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal dan telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada hari Rabu, 18 Februari 2026. Menanggapi adanya perbedaan awal puasa di kalangan umat Islam tahun ini, Menteri Agama mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap mengedepankan sikap saling menghormati dan menjaga persatuan. Ia berharap perbedaan metode penetapan ini tidak mengurangi kekhusyukan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa serta tetap memelihara ukhuwah islamiyah selama bulan suci Ramadan.[red]
