ACEH BESAR | SNN — Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Darussalam untuk penyusunan RKPD 2027 diwarnai peringatan mengenai kondisi keuangan daerah yang semakin menantang. Staf Ahli Bupati Aceh Besar, Drs. Sulaimi, M.Si, mengungkapkan bahwa pendapatan daerah yang stagnan kini harus berhadapan dengan lonjakan belanja pegawai pasca pengangkatan hampir 2.300 PPPK paruh waktu, Rabu (11/2/2026).
Dalam forum yang digelar di Gedung UDKP tersebut, Sulaimi menegaskan bahwa Musrenbang bukanlah sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak penetapan APBK 2027. Ia meluruskan persepsi publik bahwa alokasi anggaran satu miliar per kecamatan tidak hanya diperuntukkan bagi pembangunan fisik, melainkan mencakup sektor sosial budaya dan penguatan ekonomi melalui UMKM.
Merespons beratnya beban fiskal, pemerintah kabupaten mendorong kecamatan dan gampong untuk lebih kreatif dalam menggali Pendapatan Asli Gampong (PAG) melalui unit usaha produktif. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, camat dan para keuchik diminta sangat selektif dengan hanya mengajukan maksimal tiga usulan prioritas yang benar-benar urgen demi menjamin keberlanjutan pembangunan di tengah krisis fiskal. (Sr)
