ACEH SELATAN | SaranNews – Program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto menghadapi anomali serius di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Sebuah fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola oleh mitra bernama “Yayasan Permata Harapan Madani” dilaporkan mangkrak dan tak bertuan, meski infrastruktur fisiknya telah berdiri kokoh selama dua bulan terakhir.
Investigasi lapangan menunjukkan ironi birokrasi yang parah: Pemerintah Desa tempat fasilitas berdiri tidak mengetahui siapa pengelolanya, sementara Dinas Pendidikan Kabupaten mengaku tidak memiliki data pemilik yayasan tersebut dan merasa dilangkahi dalam koordinasi.
Fasilitas Siap, Aktivitas Nol
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi pada Selasa, 25 November 2025, bangunan SPPG yang terletak di Jalan Kota Fajar – Menggamat, Dusun Genting, Desa Malaka, tampak sepi tanpa aktivitas. Spanduk besar bergambar Presiden dan Wakil Presiden serta logo Badan Gizi Nasional terpasang jelas, namun pintu tertutup rapat di tengah guyuran hujan.
Tokoh masyarakat sekaligus Keuchik Gampong Malaka, Kamel Amal, yang meninjau lokasi tersebut mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyebutkan bahwa fasilitas dapur umum tersebut sebenarnya berada di posisi strategis, tepat bersebelahan dengan Gudang Pemadam Kebakaran (Damkar) Kecamatan Kluet Tengah.
“Keberadaan Dapur MBG tersebut sudah sejak Dua bulan yang lalu, cuman sudah pertengahan November ini belum ada realisasi operasionalnya,” ungkap Kamel kepada Sarannews.
Dalam laporannya di lokasi, Kamel menyampaikan keluhan terbuka kepada para pimpinan di Aceh Selatan. Ia membandingkan kondisi desanya dengan kecamatan lain yang programnya sudah berjalan. “Ijin melaporkan kepada pimpinan, pimpinan yang ada di Aceh Selatan, baik itu pimpinan dinas terkait, prihal memberikan informasi yang bahwa MBG Kecamatan Kluet Tengah Menggamat sampai hari ini, Selasa tanggal 25 bulan 11 tahun 2025, belum melakukan pemberian makanan gizi gratis kepada anak-anak kita di sekolah,” ujarnya.
Pemerintah Desa dan Dinas “Buta” Informasi
Kamel menyoroti ketertutupan informasi dari pihak pengelola. Sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa, ia mengaku tidak pernah diajak berkomunikasi. “Penyebabnya di Kecamatan Kluet Tengah, kita selaku pemerintahan gampong, belum pernah dikonfirmasi apa penyebab dan apa kendala,” tambahnya. Lebih jauh, Kamel mengakui bahwa pihak desa “tidak mengetahui siapa mitra pengelola SPPG tersebut hingga saat ini.”
Kebingungan di tingkat desa ternyata sejalan dengan ketidaktahuan di tingkat kabupaten. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Aceh Selatan, saat dikonfirmasi secara terpisah memberikan pengakuan mengejutkan. Ia membenarkan bahwa pihak dinas sama sekali tidak memegang data mengenai yayasan mitra yang tertulis di spanduk lokasi.
“Pihak dinas tidak tau siapa pemilik Yayasan Mitra ‘YAYASAN PERMATA HARAPAN MADANI’ selaku pengelola SPPG Kluet Tengah yang mangkrak tersebut,” tegas Sekdis.
Koordinasi yang Terputus
Menurut Sekdis, akar masalah dari kekacauan ini adalah pola koordinasi yang tidak berjalan semestinya. Pihak yayasan atau mitra diduga menggunakan jalur koordinasi “langsung ke pusat” (Badan Gizi Nasional) tanpa melapor atau berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan daerah selaku pemangku kepentingan siswa sekolah.
“Pengelola SPPG tersebut tidak ada koordinasi apapun dengan pihaknya, yayasan (mitra) langsung hubungannya dengan Pusat,” jelas Pak Sekdis.
Lebih parah lagi, Sekretaris Dinas mengungkap adanya pola komunikasi yang janggal dari pihak pengadaan. Dinas baru akan dilibatkan atau menerima laporan justru setelah kegiatan selesai dilaksanakan, bukan saat perencanaan atau persiapan. “Setelah jadi dan penerima menikmati baru ada pihak pengadaan lapor ke dinas,” ungkapnya. Akibatnya, ketika terjadi kendala operasional seperti sekarang, terjadi kekosongan penanganan karena Dinas merasa belum menerima laporan resmi untuk bertindak.
Harapan Masyarakat
Kondisi saling lempar tanggung jawab dan ketidaktahuan antar instansi ini merugikan anak-anak sekolah di Kluet Tengah yang seharusnya sudah mendapatkan hak asupan gizi mereka. Masyarakat mendesak agar sumbatan komunikasi ini segera dibuka dan operasional dapur segera dimulai tanpa alasan birokrasi yang berbelit.
Menutup keterangannya, Kamel menegaskan harapan warga agar program ini tidak menjadi sekadar janji manis di atas spanduk. “Jika ini memang program pak presiden Prabowo, sebaiknya jangan diperlama-lama,” pungkasnya.
Hingga berita Laporan Utama ini diturunkan, redaksi sarannews terus berupaya mendapatkan nomor kontak pihak “YAYASAN PERMATA HARAPAN MADANI” tersebut, untuk dikonfirmasi.[red]
