Menunggu Langkah H.Mirwan Mewujudkan Pertambangan Rakyat di Aceh Selatan
Pencarian
Salah satu visi dan misi pasangan MANIS adalah fokus pada sektor pertambangan dengan upaya memfasilitasi perizinan pertambangan untuk mewujudkan wilayah pertambangan rakyat (WPR).
Sebab, ini merupakan salah satu langkah strategis bagi H.Mirwan dan Baital Mukadis untuk keluar dari jalur defisit yang saat ini semakin rumit dan sulit. Defisit hanya bisa diselesaikan dengan efisiensi anggaran dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Jika hanya berharap dari pajak hotel dan lainnya, susah untuk terwujud. Tengok saja, tahun 2024 target pajak hotel Rp.25 juta,namun hanya Rp.13 juta yang mampu tercapai. Sektor pariwisata, parah lagi.
Dinas yang satu ini hanya menang di publikasi tapi kalah di aksi. Buktinya, hampir setiap tahun ratusan juta fulus APBK di gelontorkan untuk membuat video promosi dan biaya iklan pariwisata yang hasilnya belum seberapa.
Faktanya apa, pendapatan yang diperoleh dari Dinas Pariwisata tidak sebanding dengan duit yang dikeluarkan, alias besar pasak dari pada tiang. Tidak percaya, coba cek berapa PAD yang diperoleh setiap tahunnya dari sektor wisata di Aceh Selatan.
H.Mirwan dan Baital Mukadis harus membuka sektor lain dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Selatan. Sebut saja sektor pertambangan yang jika ini dikelola dengan baik dan benar akan membantu peningkatan pendapatan daerah.
Caranya bagaimana, pikir sendiri, apalagi H.Mirwan memiliki tim asistensi yang mumpuni di bidang pertambangan dan lainnya. Intinya, H.Mirwan harus membuka sektor baru untuk peningkatan pendapatan daerah,jika tidak, maka kejadian nya akan sama seperti yang lalu, ibarat judul lagu” aku masih seperti yang dulu”.
H.Mirwan juga harus berani mengambil langkah konkrit terkait perusahaan tambang yang saat ini masih beroperasi di Aceh Selatan. Meskipun izinnya dari Pemerintah Pusat, tapi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan diberi kewenangan untuk melakukan evaluasi terkait perusahaan tersebut.
Caranya bagaimana, pikir sendiri, apalagi H.Mirwan memiliki tim asistensi yang mungkin setara dengan ekonom Alm.Paisal Basri. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kabarnya sungai di Gampong Malaka Kluet Tengah sudah mulai keruh airnya.(Red)
Salah satu visi dan misi pasangan MANIS adalah fokus pada sektor pertambangan dengan upaya memfasilitasi perizinan pertambangan untuk mewujudkan wilayah pertambangan rakyat (WPR).
Sebab, ini merupakan salah satu langkah strategis bagi H.Mirwan dan Baital Mukadis untuk keluar dari jalur defisit yang saat ini semakin rumit dan sulit. Defisit hanya bisa diselesaikan dengan efisiensi anggaran dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Jika hanya berharap dari pajak hotel dan lainnya, susah untuk terwujud. Tengok saja, tahun 2024 target pajak hotel Rp.25 juta,namun hanya Rp.13 juta yang mampu tercapai. Sektor pariwisata, parah lagi.
Dinas yang satu ini hanya menang di publikasi tapi kalah di aksi. Buktinya, hampir setiap tahun ratusan juta fulus APBK di gelontorkan untuk membuat video promosi dan biaya iklan pariwisata yang hasilnya belum seberapa.
Faktanya apa, pendapatan yang diperoleh dari Dinas Pariwisata tidak sebanding dengan duit yang dikeluarkan, alias besar pasak dari pada tiang. Tidak percaya, coba cek berapa PAD yang diperoleh setiap tahunnya dari sektor wisata di Aceh Selatan.
H.Mirwan dan Baital Mukadis harus membuka sektor lain dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Selatan. Sebut saja sektor pertambangan yang jika ini dikelola dengan baik dan benar akan membantu peningkatan pendapatan daerah.
Caranya bagaimana, pikir sendiri, apalagi H.Mirwan memiliki tim asistensi yang mumpuni di bidang pertambangan dan lainnya. Intinya, H.Mirwan harus membuka sektor baru untuk peningkatan pendapatan daerah,jika tidak, maka kejadian nya akan sama seperti yang lalu, ibarat judul lagu” aku masih seperti yang dulu”.
H.Mirwan juga harus berani mengambil langkah konkrit terkait perusahaan tambang yang saat ini masih beroperasi di Aceh Selatan. Meskipun izinnya dari Pemerintah Pusat, tapi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan diberi kewenangan untuk melakukan evaluasi terkait perusahaan tersebut.
Caranya bagaimana, pikir sendiri, apalagi H.Mirwan memiliki tim asistensi yang mungkin setara dengan ekonom Alm.Paisal Basri. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kabarnya sungai di Gampong Malaka Kluet Tengah sudah mulai keruh airnya.(Red)
