Oleh: Redaksi Sarannews.net
TAPAKTUAN (10/12) – Keputusan Mendagri menonaktifkan Bupati H. Mirwan MS (HMW) selama 3 bulan ibarat membuka kotak pandora. Di balik blunder fatal “Umrah tanpa izin saat bencana”, tercium aroma busuk manajemen kekuasaan yang selama ini dikendalikan bukan oleh regulasi, melainkan oleh segelintir orang di lingkaran dalam (inner circle).
Tim Investigasi Sarannews dan LSM FORMAKI mencatat, selama rezim pemerintahan “MANIS” berjalan, HMW seolah tersandera dalam gelembung yang diciptakan oleh para “penumpang gelap” kekuasaan. Mereka yang seharusnya menjadi filter, justru menjadi racun.
Siapa saja mereka? Berdasarkan penelusuran mendalam dan laporan masyarakat, berikut adalah 6 Figur Sentral yang diduga kuat menjadi “Remote Control” pemerintahan HMW hingga terseret ke jurang sanksi:
- Sang “Donatur Utama” (Inisial KK)
Sosok ini disebut-sebut sebagai The Godfather dalam pemerintahan MANIS. Berawal dari peran sebagai donatur utama saat pemenangan, posisi KK bertransformasi menjadi “Bayangan Bupati”.
- Peran Fatal: KK diduga kuat menjadi pintu gerbang penempatan pejabat. Fenomena “impor pejabat” dari luar daerah yang sempat meresahkan ASN lokal Aceh Selatan kabarnya adalah skenario dia. Tujuannya jelas: menempatkan orang yang bisa dikendalikan.
- Jejak Proyek: KK juga disebut menguasai sejumlah proyek kakap dalam APBK saat ini. Baginya, APBK adalah ‘return of investment’ (pengembalian modal), bukan uang rakyat.
- Sang Pengepul Upeti (Inisial Jai)
Masih muda, namun sepak terjangnya membuat banyak pejabat senior geleng kepala. Berposisi sebagai ajudan yang melekat sejak masa kampanye, “Jai” menjelma menjadi tembok tebal yang memisahkan Bupati dari realitas.
- Peran Fatal: Ia bukan sekadar ajudan, tapi broker. Kabar santer di kalangan kontraktor dan ASN, “Jai” adalah pintu masuk untuk mutasi dan pembagian paket proyek bagi Timses.
- Modus: Diduga kuat ia berperan sebagai pengumpul “upeti” dari calon pejabat yang ingin dilantik dan fee dari kontraktor yang ingin mem-booking proyek. Laporan ABS (Asal Bapak Senang) dari Jai inilah yang membuat HMW merasa aman-aman saja meski bencana melanda.
- Sang Penasehat Strategis (Inisial Ty)
Mantan petinggi Timses yang naik kelas menjadi “Penasehat Khusus”. Untuk melegitimasi posisinya, HMW bahkan memberikan jabatan strategis sebagai Dewan Pengawas (Dewas) di salah satu instansi/OPD basah.
- Peran Fatal: Sebagai penasehat, “Ty” seharusnya memberikan pertimbangan hukum dan etika yang matang. Namun, faktanya HMW justru terjerumus dalam pelanggaran undang-undang. Ke mana suara “Ty” saat Bupati hendak melanggar aturan izin Kemendagri?
- Sang Keluarga Penguasa (Inisial RD)
Tidak lengkap rasanya drama kekuasaan tanpa unsur nepotisme. Sosok “RD” yang merupakan kerabat dekat/keluarga HMW, mengambil peran sentral dalam distribusi “kue pembangunan”.
- Peran Fatal: RD dikenal leluasa membagi-bagikan jatah proyek, baik kepada Timses yang belum kebagian jatah maupun pihak luar yang siap berkolusi. Kehadirannya mempertegas citra “Pemerintahan Keluarga” yang membuat profesionalisme birokrasi mati suri.
- Operator Pendopo (Inisial Mtr)
Sosok anak muda yang memiliki akses istimewa di lingkungan Pendopo Bupati. Meski tidak memiliki jabatan struktural yang jelas dalam pemerintahan, “Mtr” memiliki pengaruh dalam menentukan siapa yang bisa bertemu dan siapa yang ditolak menghadap Bupati sehari-hari, selain itu juga berperan pengutip dan pengumpul Upeti, sosok ini kabarnya sudah pernah diperiksa ole APH.
- Remote Control Jakarta (Inisial Alms)
Seorang pengusaha yang berbasis di Jakarta. Meski fisiknya jauh, pengaruh “Alms” terasa sangat dekat dalam setiap kebijakan strategis anggaran.
- Peran Fatal: Ia diduga memegang kendali jarak jauh (remote control) atas kebijakan HMW, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek besar dalam APBK. HMW tak ubahnya boneka yang digerakkan oleh kepentingan bisnis Alms dari ibu kota.
Peringatan Keras untuk Plt Bupati LSM FORMAKI mengingatkan Plt Bupati Baital Mukadis: Jangan Pakai Orang Lama! Keenam sosok ini (KK, Jai, Ty, RD, Ptr, Alms) adalah benalu yang telah merusak pohon kepemimpinan HMW. Jika Plt Bupati masih mengakomodir manuver mereka selama masa transisi 3 bulan ini, maka Anda pun sedang menggali kubur politik yang sama.
Rakyat Aceh Selatan sudah muak dengan gaya pemerintahan oligarki dan nepotisme. Saatnya bersih-bersih, atau rakyat yang akan membersihkannya!
“Redaksi membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan ini sesuai UU Pers.”[red]
Salam Perubahan, FORMAKI
