Banda Aceh | SaranNews – Gelombang kegelisahan kolektif terhadap berbagai persoalan fundamental yang membelit Aceh kembali menguat. Merespons kondisi ini, ribuan mahasiswa dari seluruh Aceh akan menyelenggarakan konsolidasi besar yang bertujuan untuk menyatukan sikap dan langkah strategis. Rapat Akbar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Aceh dijadwalkan digelar pada 22 November 2025, mempertemukan perwakilan kampus lintas kabupaten/kota.
Konsolidasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan daring para Presiden Mahasiswa (Presma) se-Aceh yang telah diselenggarakan melalui Zoom Meeting pada Rabu, 5 November 2025. Pertemuan virtual tersebut menghasilkan kesepakatan bulat untuk mengadakan pertemuan tatap muka. Inisiatif ini menandai kesadaran kolektif yang kuat, di mana gerakan tersebut tidak didominasi oleh satu kampus, melainkan didorong oleh seluruh Presma sebagai satu kesatuan moral.
Sorotan Utama: Pelemahan Kekhususan Aceh
Dalam pernyataan yang dirilis jelang pertemuan, mahasiswa menyoroti dua isu utama: krisis internal daerah dan ancaman sistematis terhadap kekhususan Aceh.
Isu yang paling ditekankan adalah dugaan upaya pemerintah pusat yang dinilai secara sistematis mempermainkan kekhususan Aceh. Mahasiswa menganggap butir-butir penting dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki telah diabaikan, implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) berjalan setengah hati, dan kewenangan Aceh terus direduksi melalui berbagai kebijakan yang dinilai dipaksakan.
“Di tengah janji damai dan otonomi khusus, Aceh justru sering diperlakukan bukan sebagai daerah istimewa yang dijanjikan, melainkan sebagai objek eksperimen politik pusat,” tulis naskah yang menjadi landasan konsolidasi tersebut.
Krisis Internal: Kemiskinan hingga Tata Kelola Buruk
Selain tekanan dari pusat, mahasiswa menilai kondisi internal Aceh sendiri tidak jauh lebih baik. Selama bertahun-tahun, Aceh terus berada dalam pusaran persoalan yang tak kunjung selesai.
Beberapa masalah krusial yang diidentifikasi meliputi:
- Tingginya angka kemiskinan yang stagnan.
- Buruknya tata kelola sumber daya alam.
- Kasus korupsi yang terus berulang dan lemahnya penegakan hukum.
- Minimnya transparansi dan keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan daerah.
Lebih lanjut, berbagai kebijakan daerah dinilai jauh dari aspirasi rakyat, dengan program pembangunan yang sering tidak tepat sasaran. Mahasiswa melihat pemerintah daerah lamban, tidak transparan, dan sering gagal menghadirkan solusi yang layak, sementara konflik kepentingan elite dituding membuat banyak agenda publik terbengkalai.
Konsolidasi pada 22 November ini menjadi momentum bagi mahasiswa Aceh untuk menegaskan kembali posisi mereka. Bukan hanya sekadar pengkritik, tetapi sebagai kekuatan moral yang siap berdiri di garis depan untuk menjaga marwah Aceh dan memastikan kekhususan daerah tidak diabaikan.
Melalui pertemuan ini, mahasiswa Aceh hendak mengirimkan pesan tegas: bahwa mereka siap mengambil langkah kolektif dan tidak akan membiarkan hak rakyat dipinggirkan atau kebijakan publik dijalankan tanpa keberpihakan yang jelas. Gerakan ini bukan sekadar rapat, tetapi penegasan bahwa suara mahasiswa Aceh masih ada, masih kuat, dan tidak akan dibungkam oleh siapa pun.[red]
