Badan Layanan Umun Daerah (BLUD) RSUD Yulidin Away (RSUDYA) Tapaktuan tengah menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan rumah sakit.
Baru saja, Direktur RSUDYA, dr. Syahmadi, mengajukan pengunduran diri kepada Bupati Aceh Selatan dengan alasan ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.
Begitupun, berbagai permasalahan yang melanda rumah sakit ini, mulai dari manajemen keuangan hingga kualitas pelayanan, menimbulkan keresahan di masyarakat dan menjadi sorotan publik.
Miris nya lagi, Rumah Sakit kebanggaan masyarakat Aceh Selatan itu disinyalir terlilit hutang pada pihak ketiga hampir mencapai Rp.43 Milliar.
Permasalahan Utama di RSUDYA
Sejumlah permasalahan yang mencuat di RSUDYA mencerminkan adanya krisis manajerial yang perlu segera ditangani. Itu sebab, Bupati Aceh Selatan H.Mirwan kiranya perlu melakukan langkah strategis untuk peningkatan pelayanan kesehatan di RSUDYA tersebut.
Beban Utang BLUD
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh mengindikasikan adanya beban utang yang signifikan dalam pengelolaan RSUDYA, yang berdampak pada kelancaran operasional dan pengadaan fasilitas kesehatan.
Pelayanan yang Kurang Optimal
Banyak pasien mengeluhkan kualitas layanan di RSUDYA, termasuk kurangnya dokter spesialis dan proses administrasi yang rumit.
Fungsi Dewan Pengawas yang Lemah
Jajaran Dewan Pengawas RSUDYA dinilai tidak berfungsi maksimal dalam memastikan rumah sakit dikelola dengan baik sesuai prinsip BLUD.
Solusi dan Langkah Konkret
Untuk mengatasi berbagai permasalahan ini, pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret, antara lain:
Menunjuk Direktur Baru yang Kompeten
– Harus memiliki pengalaman manajerial di sektor kesehatan, bukan sekadar tenaga medis senior.
– Memahami tata kelola BLUD dan mampu meningkatkan fleksibilitas keuangan RSUD.
– Bebas dari kepentingan politik agar dapat bekerja secara profesional.
Merombak Jajaran Dewan Pengawas RSUDYA
– Mengisi dewan pengawas dengan individu yang memiliki kompetensi di bidang manajemen rumah sakit dan keuangan.
– Memastikan fungsi pengawasan berjalan efektif untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan.
Audit Menyeluruh terhadap Keuangan BLUD
– Mengidentifikasi penyebab utama beban utang dan merancang strategi untuk memperbaikinya.
– Menjamin transparansi dalam pengelolaan dana dan anggaran rumah sakit.
Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan
– Memastikan ketersediaan obat dan alat medis agar pelayanan kepada pasien tidak terganggu.
– Meningkatkan kesejahteraan tenaga medis agar tidak ada lagi aksi protes akibat ketidakpuasan terhadap sistem pengelolaan rumah sakit.
Reformasi Administrasi dan SOP
– Menyederhanakan prosedur administrasi agar pelayanan lebih cepat dan efisien.
– Mengoptimalkan sistem informasi rumah sakit untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data pasien.
Kesimpulan:
Krisis di RSUDYA Tapaktuan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Bupati Aceh Selatan sebagai pemegang kebijakan harus segera mengambil langkah tegas dengan menunjuk direktur yang kompeten dan merombak dewan pengawas yang dinilai tidak berfungsi.
Selain itu, perlu dilakukan reformasi menyeluruh dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan agar RSUDYA dapat kembali menjadi rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Aceh Selatan.
Tulisan ini bertujuan untuk memberikan analisis dan rekomendasi terhadap permasalahan yang terjadi di RSUDYA Tapaktuan saat ini.
Diharapkan pemerintah daerah, tenaga medis, dan masyarakat dapat bersama-sama mendorong perbaikan dalam sistem kesehatan di daerah ini.
Penulis : Alizamzami (Ketua LSM FORMAKI)
