Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami
Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.
Oleh: Redaksi SaranNews
Jeritan petani di Kluet Utara pekan ini bukan sekadar keluhan biasa tentang harga gabah. Itu adalah bunyi alarm tanda bahaya bagi ketahanan pangan Aceh Selatan. Ketika petani dipaksa membayar biaya panen (kombin) dan angkut hingga Rp38.000 per karung, sementara harga gabah hanya Rp6.500 per kilogram, maka sesungguhnya mereka sedang “dirampok” secara sistematis oleh keadaan.
Ironisnya, keadaan ini tercipta karena absennya negara. Jalan usaha tani yang belum tersedia secara masif dan yang sudah rusak parah memaksa petani mengeluarkan biaya ganda untuk melansir gabah. Mesin panen (combine harvester) yang seharusnya menjadi alat bantu, justru berubah menjadi alat monopoli harga oleh swasta karena minimnya intervensi pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, khususnya Plt. Bupati dan Dinas Pertanian, tidak bisa lagi berlindung di balik alasan klasik “anggaran terbatas”. Solusi ada di depan mata jika ada kemauan politik (political will).
Redaksi mencatat setidaknya tiga langkah darurat yang harus diambil sekarang, bukan tahun depan:
Ingat, kegagalan menangani masalah di Kluet Utara hari ini adalah cerminan kegagalan Pemkab dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya. Jangan sampai petani kita memilih berhenti menanam karena merasa pemerintahnya lebih sibuk mengurus politik daripada mengurus perut rakyat. Selamatkan petani Aceh Selatan, atau kita bersiap menghadapi krisis pangan yang nyata.[red]
Oleh: Redaksi SaranNews
Jeritan petani di Kluet Utara pekan ini bukan sekadar keluhan biasa tentang harga gabah. Itu adalah bunyi alarm tanda bahaya bagi ketahanan pangan Aceh Selatan. Ketika petani dipaksa membayar biaya panen (kombin) dan angkut hingga Rp38.000 per karung, sementara harga gabah hanya Rp6.500 per kilogram, maka sesungguhnya mereka sedang “dirampok” secara sistematis oleh keadaan.
Ironisnya, keadaan ini tercipta karena absennya negara. Jalan usaha tani yang belum tersedia secara masif dan yang sudah rusak parah memaksa petani mengeluarkan biaya ganda untuk melansir gabah. Mesin panen (combine harvester) yang seharusnya menjadi alat bantu, justru berubah menjadi alat monopoli harga oleh swasta karena minimnya intervensi pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, khususnya Plt. Bupati dan Dinas Pertanian, tidak bisa lagi berlindung di balik alasan klasik “anggaran terbatas”. Solusi ada di depan mata jika ada kemauan politik (political will).
Redaksi mencatat setidaknya tiga langkah darurat yang harus diambil sekarang, bukan tahun depan:
Ingat, kegagalan menangani masalah di Kluet Utara hari ini adalah cerminan kegagalan Pemkab dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya. Jangan sampai petani kita memilih berhenti menanam karena merasa pemerintahnya lebih sibuk mengurus politik daripada mengurus perut rakyat. Selamatkan petani Aceh Selatan, atau kita bersiap menghadapi krisis pangan yang nyata.[red]
