Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya patut diapresiasi atas langkah cepatnya merelokasi para pengungsi korban banjir dan longsor ke Hunian Sementara atau Huntara. Tekad pemerintah daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran, tertib administrasi, dan tidak terbengkalai menunjukkan adanya iktikad baik dalam fase tanggap darurat pascabencana. Namun di balik seremonial percepatan dan niat mulia tersebut, terselip sebuah ironi yang sangat melukai hati masyarakat setempat.
Proyek pembangunan hunian yang menelan anggaran besar itu justru diberitakan mengabaikan keberadaan tenaga kerja lokal karena pihak kontraktor pelaksana proyek secara nyata lebih memilih mendatangkan buruh bangunan dari luar daerah, tepatnya dari Palembang. Narasi pemulihan pascabencana seharusnya tidak hanya dimaknai sebatas mendirikan bangunan fisik semata, melainkan juga menghidupkan kembali urat nadi perekonomian warga terdampak yang sedang hancur.
Redaksi memandang bahwa masuknya pekerja dari luar daerah ini merupakan bentuk kelalaian serius dari pemerintah daerah dan balai terkait dalam menyusun serta mengawasi implementasi kontrak kerja proyek. Anggaran miliaran rupiah yang seharusnya berputar di pasar lokal Pidie Jaya melalui upah pekerja, kini justru mengalir ke luar daerah, menyisakan peribahasa Aceh yang kembali terbukti nyata di lapangan yaitu buya kreung te dong-dong, buya tameung meraseuki.
Momentum rehabilitasi ini sejatinya adalah peluang emas untuk memberdayakan masyarakat Pidie Jaya yang mungkin baru saja kehilangan mata pencaharian mereka akibat bencana. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus segera turun ke lapangan mengevaluasi kebijakan proyek ini, memanggil pihak kontraktor, dan memastikan bahwa sisa pekerjaan atau proyek pemulihan ke depan wajib mengakomodasi pekerja lokal agar pemulihan ekonomi bisa berjalan selaras dengan pemulihan infrastruktur.[Tim Kajian Redaksi]
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya patut diapresiasi atas langkah cepatnya merelokasi para pengungsi korban banjir dan longsor ke Hunian Sementara atau Huntara. Tekad pemerintah daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran, tertib administrasi, dan tidak terbengkalai menunjukkan adanya iktikad baik dalam fase tanggap darurat pascabencana. Namun di balik seremonial percepatan dan niat mulia tersebut, terselip sebuah ironi yang sangat melukai hati masyarakat setempat.
Proyek pembangunan hunian yang menelan anggaran besar itu justru diberitakan mengabaikan keberadaan tenaga kerja lokal karena pihak kontraktor pelaksana proyek secara nyata lebih memilih mendatangkan buruh bangunan dari luar daerah, tepatnya dari Palembang. Narasi pemulihan pascabencana seharusnya tidak hanya dimaknai sebatas mendirikan bangunan fisik semata, melainkan juga menghidupkan kembali urat nadi perekonomian warga terdampak yang sedang hancur.
Redaksi memandang bahwa masuknya pekerja dari luar daerah ini merupakan bentuk kelalaian serius dari pemerintah daerah dan balai terkait dalam menyusun serta mengawasi implementasi kontrak kerja proyek. Anggaran miliaran rupiah yang seharusnya berputar di pasar lokal Pidie Jaya melalui upah pekerja, kini justru mengalir ke luar daerah, menyisakan peribahasa Aceh yang kembali terbukti nyata di lapangan yaitu buya kreung te dong-dong, buya tameung meraseuki.
Momentum rehabilitasi ini sejatinya adalah peluang emas untuk memberdayakan masyarakat Pidie Jaya yang mungkin baru saja kehilangan mata pencaharian mereka akibat bencana. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus segera turun ke lapangan mengevaluasi kebijakan proyek ini, memanggil pihak kontraktor, dan memastikan bahwa sisa pekerjaan atau proyek pemulihan ke depan wajib mengakomodasi pekerja lokal agar pemulihan ekonomi bisa berjalan selaras dengan pemulihan infrastruktur.[Tim Kajian Redaksi]
