Ini Bukan Drama Korea
Pencarian
Beredar kabar bahwa Bupati Aceh Selatan H.Mirwan sudah membatalkan point f terkait pengurangan gaji tenaga kontrak sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang tertera dalam surat edaran efesiensi anggaran nomor 900/291 tertanggal 09 April 2025.
Menariknya, kabar gembira bagi tenaga kontrak tersebut beredar melalui pesan whatsapp yang disampaikan oleh salah satu staf BPKD Aceh Selatan yang kemudian menjadi konsumtif publik. Padahal, Bupati Aceh Selatan belum mengeluarkan surat keputusan resmi terkait revisi point f tersebut.
Dalam pesan singkat yang diteruskan berkali – kali itu berbunyi “Assalamualaikum,kepada seluruh SKPK, untuk pemotongan gaji Non ASN sebesar 70% tidak jadi lakukan, dan masih tetap 100%. Untuk penganggaran gaji Non ASN masih tetap selama 6 bulan,terimakasih wassalam.
Informasi yang diperoleh SaranNews.Net, Minggu 13 April 2025, bahwa surat resmi pembatalan point f tersebut belum di sampaikan kepada SKPK dan instansi terkait lainnya.
Di sisi lain, isu tersebut sudah merebak di masyarakat Aceh Selatan, bahkan di beberapa media online ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Bupati Aceh Selatan H.Mirwan sudah diucapkan.
Jikapun poin f tersebut sudah direvisi dengan berbagai pertimbangan, namun harus disampaikan secara resmi oleh pejabat daerah yang memiliki kapasitas seperti Wakil Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) atau Kepala BPKD melalui konferensi pers kepada masyarakat.
Sebab, ini menyangkut dengan marwah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang memiliki aturan dan prosedur dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Ini bukan drama korea yang skenario ceritanya bisa di susun semau kita.
Begitupun, semua kita memaklumi dan paham dengan kondisi keuangan daerah saat ini yang belum pulih. Defisit anggaran yang ditinggalkan pemerintahan lalu menjadi beban berat bagi H.Mirwan dan Baital Mukadis untuk membangun Aceh Selatan kedepan.
Kita belum tahu berapa defisit anggaran Aceh Selatan tahun 2024 setelah hasil audit BPKP, apa bertambah atau berkurang. Kalau berkurang syukurlah, tapi sebaliknya jika bertambah,maka ini juga akan mejadi momok tersendiri bagi Pemerintah saat ini.
Kita yakin dan optimis, sebagai Bupati Aceh Selatan, H.Mirwan mampu menyelesaikan prahara defisit anggaran dan membangun Aceh Selatan menjadi lebih baik kedepan menuju Aceh Selatan Maju dan Produktif.(Red)
Beredar kabar bahwa Bupati Aceh Selatan H.Mirwan sudah membatalkan point f terkait pengurangan gaji tenaga kontrak sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang tertera dalam surat edaran efesiensi anggaran nomor 900/291 tertanggal 09 April 2025.
Menariknya, kabar gembira bagi tenaga kontrak tersebut beredar melalui pesan whatsapp yang disampaikan oleh salah satu staf BPKD Aceh Selatan yang kemudian menjadi konsumtif publik. Padahal, Bupati Aceh Selatan belum mengeluarkan surat keputusan resmi terkait revisi point f tersebut.
Dalam pesan singkat yang diteruskan berkali – kali itu berbunyi “Assalamualaikum,kepada seluruh SKPK, untuk pemotongan gaji Non ASN sebesar 70% tidak jadi lakukan, dan masih tetap 100%. Untuk penganggaran gaji Non ASN masih tetap selama 6 bulan,terimakasih wassalam.
Informasi yang diperoleh SaranNews.Net, Minggu 13 April 2025, bahwa surat resmi pembatalan point f tersebut belum di sampaikan kepada SKPK dan instansi terkait lainnya.
Di sisi lain, isu tersebut sudah merebak di masyarakat Aceh Selatan, bahkan di beberapa media online ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Bupati Aceh Selatan H.Mirwan sudah diucapkan.
Jikapun poin f tersebut sudah direvisi dengan berbagai pertimbangan, namun harus disampaikan secara resmi oleh pejabat daerah yang memiliki kapasitas seperti Wakil Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) atau Kepala BPKD melalui konferensi pers kepada masyarakat.
Sebab, ini menyangkut dengan marwah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang memiliki aturan dan prosedur dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Ini bukan drama korea yang skenario ceritanya bisa di susun semau kita.
Begitupun, semua kita memaklumi dan paham dengan kondisi keuangan daerah saat ini yang belum pulih. Defisit anggaran yang ditinggalkan pemerintahan lalu menjadi beban berat bagi H.Mirwan dan Baital Mukadis untuk membangun Aceh Selatan kedepan.
Kita belum tahu berapa defisit anggaran Aceh Selatan tahun 2024 setelah hasil audit BPKP, apa bertambah atau berkurang. Kalau berkurang syukurlah, tapi sebaliknya jika bertambah,maka ini juga akan mejadi momok tersendiri bagi Pemerintah saat ini.
Kita yakin dan optimis, sebagai Bupati Aceh Selatan, H.Mirwan mampu menyelesaikan prahara defisit anggaran dan membangun Aceh Selatan menjadi lebih baik kedepan menuju Aceh Selatan Maju dan Produktif.(Red)
