SaranNews||BANDA ACEH – Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMAKI) menyoroti dugaan pelaksanaan proyek pengaman tebing sungai dan rabat beton di Dusun Almukarramah, Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meraxa, yang disebutkan warga dan tokoh desa tidak memiliki papan informasi, Kamis (29/5/2025).
Ketua Formaki, Ali Zamzami mengatakan berdasarkan informasi dari warga dan konfirmasi kepada kepala dusun setempat, proyek tersebut dimulai pada bulan September 2024 lalu, dan menggunakan rumah wakaf desa sebagai basecamp, dan sejak bulan September 2024 tagihan air PDAM tidak dibayarkan hingga pemutusan sambungan terjadi pada Januari 2025. Desa terpaksa menggunakan uang kas masjid hingga jutaan rupiah untuk membayar tunggakan dan memasang meteran baru tersebut. Selain itu, warga yang menjaga alat berat proyek juga belum menerima pembayaran sebagaimana dijanjikan.
Adapum permasalahan dan dugaan pelanggaran, antara lain tidak adanya papan proyek dan identitas pelaksana. Pekerjaan diduga tidak memenuhi standar teknis (tanpa gambar kerja, RAB, dan besi tulangan), penggunaan aset desa (rumah wakaf) tanpa ganti rugi, pemakaian uang masjid untuk biaya operasional air proyek,.
“Ini menjadi Wanprestasi terhadap warga yang menjaga aset proyek,”ungkap Ali Zamzami.
Kemudian Dinas PUPR Kota Banda Aceh tidak memberikan klarifikasi resmi mengenai legalitas proyek ini, apakah masuk dalam DPA/APBK 2024–2025.inspektorat Kota Banda Aceh melakukankan audit investigatif terhadap proyek dan pelaksanaannya.
Kemudian Pemerintah Kota Banda Aceh wajib menelusuri dan bertanggung jawab atas dampak sosial dan keuangan terhadap warga dan aset desa.
“Kami mengingatkan pentingnya transparansi dalam setiap proyek publik. Ketika warga menanggung biaya akibat kelalaian, dan pemerintah belum menjawab pertanyaan dasar soal legalitas, maka perlu langkah hukum dan publik yang tegas. Ini bukan tudingan, melainkan ajakan untuk bertanggung jawab.”sebut Ali Zamzami.
Hingga beria ini ditayang SaranNews belum mendapatkan tanggapan dari narasumber.
