Oleh : RIVALDI, Ketua Umum HMI FKIP USK
Sudah lebih dari dua puluh tahun sejak Aceh menutup lembaran konflik panjang dengan penandatanganan perjanjian damai, membuka babak baru sebagai daerah dengan otonomi khusus. Sejak 2008, mengalir dana raksasa bernama Dana Otsus, yang totalnya telah mencapai sekitar Rp 105,7 Triliun hingga saat ini. Dana ini digadang-gadang sebagai mesin utama kesejahteraan, kompensasi atas sejarah panjang konflik, dan eksploitasi sumber daya. Namun, setelah perjalanan dua dekade, muncul pertanyaan yang semakin sulit dihindari: siapa sebenarnya yang menikmati manfaat Otsus, dan siapa yang justru tersisih?
Pertanyaan tersebut menjadi sangat relevan mengingat realitas sosial Aceh hari ini jauh dari mimpi yang dulu dijanjikan. Infrastruktur dasar masih compang-camping, indeks pendidikan tertinggal di papan bawah nasional, dan ekonomi rakyat masih mencekik. Jika benar Dana Otsus mengalir triliunan setiap tahun, lantas mengapa Aceh seolah masih berjalan di tempat?
Yang Diuntungkan: Lingkaran Elite dan Jejaring Kekuasaan
Fakta yang harus diakui adalah: aliran Dana Otsus sejauh ini jauh lebih banyak menguntungkan elite politik lokal, para pengambil keputusan, dan jejaring kekuasaan di sekitar mereka. Dana Otsus tidak pernah berjalan sebagai skema pemberdayaan rakyat secara merata, tetapi lebih sering berfungsi sebagai “kue” proyek yang diperebutkan dan dibagi-bagi oleh lingkar kekuasaan di daerah.
Publik kerap disuguhi cerita tentang proyek fiktif, pembangunan yang hanya setengah jadi, hingga program pemberdayaan yang tidak pernah menyentuh akar rumput. Fenomena ironis pun terjadi, di mana tidak sedikit pejabat yang beralih dari tokoh perjuangan menjadi pengusaha proyek, berubah dari suara rakyat menjadi pelindung jaringan rente. Dana Otsus, yang seharusnya menjadi alat pemulihan sosial-ekonomi, justru sering menjadi sumber kekayaan baru bagi kelompok elite. Mobil mewah bertambah, rumah pribadi tumbuh, dan jaringan politik menguat, sementara fasilitas publik yang dibangun dengan dana itu malah rapuh, mudah rusak, atau tidak pernah rampung.
Yang Dirugikan: Rakyat Biasa dan Generasi Masa Depan
Jika ada yang paling dirugikan oleh tata kelola Otsus yang gagal, jawabannya jelas: rakyat biasa. Petani dengan lahan sempit, nelayan dengan perahu sederhana, pedagang kecil yang bergantung pada daya beli rendah, hingga anak sekolah yang bermimpi melampaui batas kemiskinan, semuanya menjadi korban dari sistem yang tidak berjalan.
Dua dekade setelah damai, banyak desa masih kekurangan irigasi dan jalan produksi yang layak. Sekolah-sekolah di pedalaman masih kekurangan guru berkualitas. Akibatnya, banyak pemuda Aceh memilih merantau karena ekonomi lokal tidak sanggup menampung mereka. Padahal, jika Dana Otsus digunakan tepat sasaran, Aceh seharusnya mampu menjadi daerah dengan infrastruktur unggul, kualitas pendidikan meningkat, dan ekonomi rakyat yang berdaya.
Yang terjadi adalah fasilitas publik yang tidak merata, kemiskinan yang tetap tinggi dibandingkan provinsi lain, angka pengangguran dari kalangan muda yang menonjol, dan kendala ekonomi rakyat yang nyaris tidak berubah. Rakyat adalah pihak yang paling dirugikan, bahkan bisa dikatakan lebih merugi dari masa sebelum Otsus, karena hari ini mereka melihat peluang perbaikan yang seharusnya ada, tetapi hilang ditelan oleh mismanajemen.
Kegagalan di Sektor Krusial: Infrastruktur dan Pendidikan
Sektor infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan, seharusnya menjadi prioritas utama. Namun, Aceh tidak tampak seperti daerah yang diguyur dana luar biasa selama 20 tahun. Masih banyak wilayah menghadapi jalan rusak bertahun-tahun, jembatan darurat yang tak kunjung permanen, rumah sakit yang tidak merata, dan fasilitas publik yang rusak meski baru dibangun. Masalahnya bukan kekurangan dana, melainkan kurangnya kejujuran, perencanaan, dan pengawasan.
Ironisnya, di tengah melimpahnya Dana Otsus, indeks pendidikan Aceh justru bergerak lambat. Banyak sekolah dasar dan menengah kekurangan tenaga pengajar kompeten. Program peningkatan kualitas guru berjalan tidak efektif, sementara beasiswa luar negeri dan proyek pendidikan cenderung dinikmati segelintir kelompok yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Akibatnya, generasi muda Aceh tumbuh dengan modal pendidikan yang kurang kompetitif.
Akar Masalah: Kurang Arah, Bukan Kurang Dana
Ekonomi Aceh hingga kini masih sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), bukan pada ekonomi produktif. Petani masih sendirian menghadapi harga pasar, nelayan bergantung pada cuaca dan bahan bakar, sementara UMKM terseok-seok tanpa pendampingan serius. Dengan volume dana sebesar Otsus, Aceh seharusnya mampu membangun industri kecil-menengah yang kuat, memperkuat produksi pertanian dan kelautan, bahkan menjadi pusat investasi regional. Namun, Otsus lebih sering menjadi sumber belanja konsumtif, bukan investasi jangka panjang.
Jika kita jujur, akar masalahnya bukan terletak pada besaran dana, tetapi pada arah kebijakan dan kepemimpinan di tingkat lokal. Otsus terlalu lama dijadikan ruang pembiayaan proyek, alih-alih pembangunan yang berorientasi kerakyatan. Rakyat Aceh hanya menuntut hal yang sederhana: jalan yang baik, pendidikan layak, layanan kesehatan yang bermutu, dan ekonomi yang memberi harapan. Ketika dana habis untuk program yang tidak jelas, proyek setengah hati, dan perencanaan yang tidak visioner, rakyat hanya mendapat sisa dari meja kekuasaan.
Penutup: Otsus Mengalir, Tetapi Harapan Bocor
Pertanggungjawaban atas kegagalan ini tidak bisa dibebankan hanya pada satu pihak; ini adalah kegagalan kolektif elite politik Aceh, para pemimpin lembaga daerah, dan birokrasi yang gagal membangun sistem transparan. Rakyat juga ikut dirugikan oleh minimnya kontrol publik dan lemahnya ruang kritik.
Dua dekade Dana Otsus seharusnya cukup untuk mengubah wajah Aceh menjadi daerah yang maju. Namun realitas berkata lain. Yang diuntungkan adalah elite kekuasaan, sementara rakyat tetap merasakan pahitnya janji kosong. Otsus bukan gagal karena kurang dana, tetapi karena gagal dimaknai sebagai amanah. Selama Aceh tidak membenahi tata kelola, tidak memperkuat pengawasan, dan tidak menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan, maka berapa pun dana yang datang hanya akan mengalir di permukaan dan hilang sebelum sampai ke akar. Generasi masa depan Aceh adalah pihak yang paling dirugikan karena kehilangan kesempatan yang seharusnya mereka miliki.[red]
