Pencarian
JAKARTA | Sarannews – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) akan membuka 45 Sekolah Rakyat pada bulan Juli 2025, sebagai bagian dari program nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Program ini merupakan langkah awal dari target pembangunan 211 Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Sekolah ini menyasar siswa dari kelompok ekonomi desil 1 hingga desil 3 berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekolah Rakyat ini adalah bentuk komitmen negara untuk menghadirkan pendidikan gratis yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai rapat bersama Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya.
Menurut Gus Ipul, sekolah ini menerapkan sistem berbasis asrama, di mana seluruh biaya pendidikan, akomodasi, dan kebutuhan hidup siswa ditanggung negara. “Dari total 211 lokasi, 45 titik telah siap menerima pendaftaran siswa tahun ajaran baru 2025,” tambahnya.
Ke-45 lokasi yang siap beroperasi tersebar di berbagai provinsi, mencakup:
Sumatera: Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Padang, Solok
Jawa: Jakarta, Bogor, Bandung, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, hingga Mojokerto
Bali dan Nusa Tenggara: Bali, NTB, Kupang
Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua: Banjarbaru, Makassar, Palu, Manado, Ternate, Jayapura
Termasuk pula kerja sama dengan Poltekesos, Universitas Brawijaya, dan Universitas Negeri Surabaya, serta dukungan dari sejumlah pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
Dari 211 titik, sebanyak 38 lokasi telah memiliki bangunan siap pakai, sedangkan 126 titik lainnya masih dalam tahap penyediaan lahan. Beberapa titik tambahan yang diusulkan oleh universitas akan disurvei terlebih dahulu oleh Kementerian PUPR.
“Kami ingin memastikan semua titik yang dibangun layak dan mendukung kualitas pendidikan secara holistik,” ujar Gus Ipul.
Melalui konsep sekolah berasrama dengan pengajar profesional – termasuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) – program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan, sekaligus menyempitkan jurang ketimpangan sosial-ekonomi.
“Program Sekolah Rakyat ini bukan hanya soal pendidikan, tapi juga tentang keadilan sosial. Anak-anak miskin berhak punya masa depan,” tegas Menteri Sosial.
Masyarakat diimbau untuk memantau pengumuman resmi Kemensos RI terkait mekanisme pendaftaran siswa dan lokasi pembangunan tahap selanjutnya.(Red)
JAKARTA | Sarannews – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) akan membuka 45 Sekolah Rakyat pada bulan Juli 2025, sebagai bagian dari program nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Program ini merupakan langkah awal dari target pembangunan 211 Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Sekolah ini menyasar siswa dari kelompok ekonomi desil 1 hingga desil 3 berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekolah Rakyat ini adalah bentuk komitmen negara untuk menghadirkan pendidikan gratis yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai rapat bersama Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya.
Menurut Gus Ipul, sekolah ini menerapkan sistem berbasis asrama, di mana seluruh biaya pendidikan, akomodasi, dan kebutuhan hidup siswa ditanggung negara. “Dari total 211 lokasi, 45 titik telah siap menerima pendaftaran siswa tahun ajaran baru 2025,” tambahnya.
Ke-45 lokasi yang siap beroperasi tersebar di berbagai provinsi, mencakup:
Sumatera: Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Padang, Solok
Jawa: Jakarta, Bogor, Bandung, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, hingga Mojokerto
Bali dan Nusa Tenggara: Bali, NTB, Kupang
Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua: Banjarbaru, Makassar, Palu, Manado, Ternate, Jayapura
Termasuk pula kerja sama dengan Poltekesos, Universitas Brawijaya, dan Universitas Negeri Surabaya, serta dukungan dari sejumlah pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
Dari 211 titik, sebanyak 38 lokasi telah memiliki bangunan siap pakai, sedangkan 126 titik lainnya masih dalam tahap penyediaan lahan. Beberapa titik tambahan yang diusulkan oleh universitas akan disurvei terlebih dahulu oleh Kementerian PUPR.
“Kami ingin memastikan semua titik yang dibangun layak dan mendukung kualitas pendidikan secara holistik,” ujar Gus Ipul.
Melalui konsep sekolah berasrama dengan pengajar profesional – termasuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) – program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan, sekaligus menyempitkan jurang ketimpangan sosial-ekonomi.
“Program Sekolah Rakyat ini bukan hanya soal pendidikan, tapi juga tentang keadilan sosial. Anak-anak miskin berhak punya masa depan,” tegas Menteri Sosial.
Masyarakat diimbau untuk memantau pengumuman resmi Kemensos RI terkait mekanisme pendaftaran siswa dan lokasi pembangunan tahap selanjutnya.(Red)
