SINGAPURA – Aceh | SaranNews – Forum Mahasiswa Aceh Dunia (FORMAD) menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas keputusan Bupati Aceh Selatan yang melakukan perjalanan ibadah umrah di saat daerah tersebut masih berada dalam masa krisis bencana dan pemulihan ekonomi. Kritik tajam ini dilayangkan karena keberangkatan tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan secara tertulis menyatakan ketidaksanggupan menangani bencana kepada Pemerintah Pusat, namun kemudian secara kontradiktif menyebut bahwa penanganan bencana telah memasuki tahap akhir.
Menurut FORMAD, inkonsistensi sikap pemerintah daerah ini mengikis kredibilitas kepemimpinan publik serta menandakan hilangnya sense of crisis di tengah situasi yang dinilai masih jauh dari kata pulih. Perwakilan FORMAD, Hafiz Ma’ruf Akbar, memberikan pandangan tegas mengenai situasi ini. “Air bisa jadi surut, tetapi beban hidup rakyat masih tinggi. Kepemimpinan tidak boleh ikut surut,” ujarnya. Absennya pemimpin daerah di tengah kondisi darurat dinilai berisiko karena kepala daerah seharusnya berfungsi sebagai komandan krisis (crisis commander) yang menjadi pusat koordinasi lintas sektor, baik energi, logistik, kesehatan, maupun infrastruktur.
Kondisi lapangan di Aceh Selatan saat ditinggalkan Bupati dilaporkan masih memprihatinkan. FORMAD mencatat bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) masih langka sehingga menghambat mobilitas, pasokan listrik belum stabil yang membatasi layanan publik, jaringan internet buruk, serta aktivitas ekonomi warga yang belum pulih. Dalam kondisi infrastruktur dan layanan dasar yang belum tertangani ini, pemerintah daerah dinilai seharusnya hadir secara fisik di kantor maupun lapangan untuk memimpin rapat koordinasi, bukan meninggalkan wilayah.
Hafiz Ma’ruf Akbar kembali menekankan bahwa kewajiban memimpin rakyat dalam kondisi bencana tidak semestinya dikesampingkan. “Ibadah umrah adalah suatu kemuliaan, tetapi mandat publik tidak boleh ikut ditinggalkan, Umrah masih dapat direschedule, tapi tidak dengan penanganan bencana yang darurat,” ungkap Hafiz. FORMAD juga menilai narasi bahwa bencana telah memasuki “tahap akhir” adalah klaim sepihak yang menyepelekan kedaruratan serta berpotensi menutup mata terhadap dampak sosial dan ekonomi yang masih berkepanjangan.
Selain menyoroti kepergian Bupati, FORMAD juga mengkritik penanganan banjir di wilayah Trumon dan daerah rawan lainnya yang selama bertahun-tahun menjadi koridor banjir berulang tanpa adanya peta jalan (roadmap) mitigasi yang jelas. Hingga kini, belum ada rencana komprehensif yang diumumkan ke publik terkait penataan ulang tata ruang, penguatan infrastruktur pengendali, perlindungan kawasan resapan, maupun sistem peringatan dini. FORMAD mendesak agar Bupati Aceh Selatan segera memberikan penjelasan resmi kepada publik terkait keberangkatannya dan meminta agar narasi penanganan bencana ditinjau ulang berdasarkan data yang terverifikasi.[Aw]
