OLEH: TIM REDAKSI
TAPAKTUAN (21/1/2026) – Suasana mencekam yang menyelimuti Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Selatan pada Rabu (21/1) pagi, bukanlah sekadar peristiwa kriminal biasa. Aksi empat pria yang mengamuk hingga nekat menyiramkan bensin di ruang perbendaharaan adalah lonceng peringatan paling keras yang pernah berbunyi di kabupaten ini.
Sebagai media yang menjunjung tinggi hukum, Sarannews tentu tidak membenarkan segala bentuk teror dan kekerasan. Tindakan anarkis, apalagi yang mengancam keselamatan nyawa pegawai publik, harus ditindak tegas sesuai koridor hukum. Tidak ada toleransi untuk premanisme.
Namun, berhenti pada penghakiman terhadap pelaku saja adalah cara pandang yang naif dan dangkal. Kita harus berani melihat akar persoalan yang lebih dalam: Mengapa warga negara sampai nekat membawa bensin ke kantor pemerintah?
Jawabannya menyakitkan namun harus diakui: Keputusasaan akibat jalan buntu.
Insiden di BPKD ini tidak berdiri sendiri di ruang hampa. Ia adalah ledakan dari akumulasi kekecewaan yang gagal dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK Aceh Selatan. Ini adalah efek domino dari ketidakpastian nasib pembayaran jerih payah rekanan untuk Tahun Anggaran 2024 yang hingga kini tak kunjung cair.
Beberapa hari sebelumnya, pada “Senin Keramat” (12/1), harapan sempat digantungkan pada Rapat Kerja di Gedung DPRK. Namun, apa yang didapat publik? Pimpinan rapat justru memilih menutup pintu, membatasi akses informasi, dan mendiskriminasi media. Alih-alih memberikan ketenangan melalui transparansi, lembaga legislatif malah menciptakan ruang gelap yang menyuburkan kecurigaan dan frustrasi.
Ketika saluran dialog di “rumah rakyat” tersumbat, dan transparansi dianggap barang haram, maka “bahasa kekerasan” seringkali menjadi pilihan terakhir bagi mereka yang merasa terhimpit. Apa yang terjadi di BPKD adalah manifestasi nyata dari pepatah: “Ketika kata-kata dibungkam, tindakan (nekad) yang berbicara.”
Ironisnya lagi, di tengah situasi genting di mana para rekanan menuntut hak hidupnya, nakhoda keuangan daerah justru tidak ada di tempat. Kepala BPKD diketahui sedang melaksanakan Dinas Luar (DL) dan belum kembali. Absennya kepemimpinan di saat krisis memuncak ini patut disesalkan. Seorang pemimpin seharusnya hadir sebagai pemadam kebakaran masalah, bukan menghilang sengaja atau tidak saat “api” kemarahan warga sedang berkobar.
Kejadian hari ini harus menjadi shock therapy bagi Pemkab Aceh Selatan. Jika birokrasi terus bermain ulur waktu tanpa kepastian pembayaran, dan DPRK terus bermain “petak umpet” di balik pintu rapat tertutup, kita khawatir insiden penyiraman bensin ini hanyalah permulaan dari gejolak sosial yang lebih besar.
Jangan biarkan Aceh Selatan berubah menjadi zona konflik hanya karena pemerintah gagal menunaikan kewajiban dasarnya: membayar keringat rakyat yang telah bekerja. Selesaikan hak mereka sekarang, buka akses informasi seluas-luasnya, dan hentikan drama birokrasi ini sebelum terlambat.
Sudah cukup bensin yang tumpah, jangan sampai ada darah atau air mata yang menyusul.[red]
