BANDA ACEH – SARANNEWS.NET | Berdasarkan penelusuran redaksi terhadap dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Syariat Islam Aceh tahun anggaran 2025 yang bersifat terbuka dan dapat diakses publik, ditemukan sejumlah alokasi yang dinilai janggal, tidak prioritas, hingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah. Total anggaran dari dua dokumen RUP, baik pengadaan penyedia maupun swakelola diperkirakan mencapai Rp 36,5 miliar.
Dari jumlah itu, sekitar Rp 2,9 miliar dianggarkan untuk pengadaan barang keperluan masjid seperti sajadah dan mimbar. Meski terkesan bernilai keagamaan, tidak ada penjelasan rinci soal siapa penerimanya dan bagaimana proses pendistribusiannya dilakukan. Beberapa pengadaan lainnya juga dilakukan melalui sistem e-purchasing tanpa rincian teknis terbuka.
“Publik bisa bertanya, apa urgensinya menghabiskan hampir setengah miliar hanya untuk sajadah di satu kabupaten, sementara problem literasi syariat atau radikalisme digital di kalangan remaja belum tersentuh serius,” ujar salah satu pegiat anggaran dari LSM lokal.
Tak kalah mencolok, pos honorarium untuk dewan hakim MTQ mencapai Rp 990 juta, sementara tim seleksi kegiatan disiapkan anggaran hingga Rp 200 juta. Puluhan kegiatan lain menyisipkan honor untuk moderator, narasumber, panitia, bahkan pembawa acara. Jumlahnya secara akumulatif mencapai miliaran rupiah.
Redaksi juga menemukan pola kegiatan berulang dengan nama berbeda. Misalnya, “Pembinaan Dai Muda”, “Workshop Keuangan Syariah”, hingga “Sosialisasi Qanun”, semuanya mencantumkan struktur belanja identik: sewa gedung, seminar kit, ATK, makanan, dan honorarium. Ini menimbulkan dugaan duplikasi program.
“Kalau hanya ganti judul tapi substansinya sama, itu pemborosan,” kata sumber internal DSI Aceh yang tak ingin namanya disebut.
Di sisi lain, anggaran untuk publikasi dan media juga tidak kecil. Greeting Ramadhan di TV dan radio mencapai Rp 89 juta, iklan media cetak Rp 80 juta, serta pemuatan tulisan online Rp 36 juta. Seluruhnya dikerjakan tanpa rencana komunikasi publik yang terukur.
Kecurigaan makin menguat dengan banyaknya paket pengadaan kecil: alat tulis, bahan cetak, seminar kit, hingga makanan rapat, semuanya dipisah menjadi paket-paket kecil agar lolos sebagai pengadaan langsung.
Redaksi merekomendasikan agar DPRA, Inspektorat, serta BPKP segera melakukan audit menyeluruh atas realisasi kegiatan Dinas Syariat Islam Aceh tahun 2025, serta mendorong refocusing anggaran ke program berbasis dampak nyata. Hingga berita ini dirilis, pihak Dinas Syariat Islam Aceh belum berhasil dikonfirmasi. Redaksi akan memuat tanggapan resmi jika telah diperoleh. segera melakukan audit menyeluruh atas realisasi kegiatan Dinas Syariat Islam Aceh tahun 2025, serta mendorong refocusing anggaran ke program berbasis dampak nyata.
Redaksi SARANNEWS.NET
Untuk laporan, klarifikasi, atau tanggapan terhadap berita ini, hubungi kami di: redaksi.sarannews@gmail.com
