BANDA ACEH | SNN – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Aceh telah merilis dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk tahun anggaran 2026 yang memuat 133 daftar paket pekerjaan. Dokumen pengadaan yang didominasi oleh pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini menunjukkan cetak biru pemerintah dalam memajukan sektor pariwisata lokal. Secara garis besar, kucuran dana tahun ini difokuskan pada pembenahan fasilitas fisik destinasi wisata, pelestarian peninggalan situs bersejarah, perawatan fasilitas museum, hingga strategi promosi pariwisata yang lebih modern.
Sorotan utama dari publikasi pengadaan tersebut terletak pada alokasi dana bernilai fantastis untuk proyek pencahayaan dan infrastruktur pariwisata. Proyek dengan nilai pagu tertinggi dialokasikan untuk pengadaan lampu penerangan bertenaga surya di berbagai objek wisata Kabupaten Aceh Besar yang mencapai angka 1,84 miliar rupiah. Langkah serupa dengan anggaran besar juga diterapkan di Kabupaten Pidie Jaya senilai 1,76 miliar rupiah. Selain itu, pemerintah menaruh perhatian besar pada kelayakan dan keamanan lokasi wisata cagar budaya di malam hari, yang dibuktikan dengan ketersediaan dana masing-masing sebesar 1,125 miliar rupiah untuk pencahayaan situs di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.
Pada sektor pelestarian warisan budaya, revitalisasi makam-makam pahlawan dan tokoh bersejarah menjadi salah satu agenda yang cukup menonjol. Proyek revitalisasi Makam Malikussaleh tercatat mendapat alokasi dana sebesar 900 juta rupiah yang akan dikerjakan melalui sistem lelang atau tender. Di sisi lain, operasional dan perawatan fasilitas edukasi seperti Museum Tsunami dan Museum Aceh tidak mengandalkan satu kucuran dana masif, melainkan dipecah ke dalam puluhan paket pengadaan berskala kecil hingga menengah. Anggaran museum dialokasikan secara spesifik untuk kebutuhan esensial yang mencakup pemeliharaan atap dan drainase, perbaikan bingkai tata pameran koleksi, hingga pengadaan jasa pembuatan video dokumentasi sejarah dan pengelolaan akun media sosial.
Upaya berkelanjutan untuk memperkenalkan daya tarik Aceh ke kancah yang lebih luas juga terlihat dari tingginya alokasi anggaran untuk kegiatan promosi dan pemberdayaan ekonomi kreatif. Pemerintah daerah telah menyiapkan dana sebesar 900 juta rupiah untuk jasa penyelenggaraan acara festival ekonomi kreatif, serta lebih dari 814 juta rupiah khusus untuk pameran dan promosi wisata Aceh di luar provinsi. Beradaptasi dengan tren masa kini, strategi promosi Disbudpar Aceh juga mulai merambah dunia digital dengan menggandeng para pembuat konten atau “influencer”. Kegiatan eksplorasi atraksi wisata bersama para pemengaruh digital di daerah Aceh Jaya, Aceh Singkil, dan Subulussalam masing-masing mendapatkan suntikan dana sebesar 200 juta rupiah.
Dari kacamata manajerial pengadaan, sebagian besar paket pekerjaan dengan nilai di bawah batas 200 juta rupiah akan dieksekusi melalui metode Pengadaan Langsung. Sementara itu, metode E-Purchasing menjadi pilihan utama untuk proyek-proyek bernilai menengah hingga besar, khususnya yang berkaitan dengan pembelian perangkat fisik seperti lampu surya dan kebutuhan promosi cetak. Tender atau lelang terbuka sangat jarang digunakan, dan hanya dikhususkan bagi proyek fisik berskala besar seperti revitalisasi makam serta konstruksi pengecoran jalan beton di kawasan wisata Labuhan Cut. Keterbukaan informasi awal terkait paket-paket pekerjaan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi publik dan seluruh elemen masyarakat dalam mengawal arah pembangunan pariwisata Aceh di tahun 2026 ini.[red]
