Aceh Selatan|SaranNews – Awalnya Kabupaten Singkil dan Aceh Barat Daya (Abdya) merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Selatan. Saat itu, Singkil dan Abdya merupakan wilayah kewedanan atau istilah awam sering disebut sebagai wilayah pembantu bupati.
Di Aceh Selatan, saat itu ada 3 (tiga) wilayah kewedanaan yang bertugas membantu kerja Bupati Aceh Selatan, antara lain, kewedanaan Singkil, Kewedanaan Bakongan dan kewedanaan Tapaktuan di Blangpidie yang saat ini menjadi ibukota Aceh Barat Daya (Abdya).
Namun, seiring dengan perjalanan waktu dan diberlakukan nya UU.Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menjadi pemicu terjadinya fenomena pemekaran daerah di Indonesia. Banyak wilayah kewedanaan saat ini berubah menjadi Kabupaten baru yang berdiri sendiri.
Di Aceh Selatan misalnya, kewedanaan Singkil menjadi Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 1999. Begitupun dengan kewedanaan Tapaktuan menjadi Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) pada tahun 2002. Lalu, bagaimana dengan eks kewedanaan Bakongan yang hingga saat ini masih tersisa.
Pada kesempatan ini, penulis coba merunut sedikit cerita tentang upaya dan perjuangan masyarakat yang tinggal di wilayah eks kewedanaan Bakongan yang sejak lama telah berusaha untuk bisa berdiri sendiri dan menjadi daerah otonomi.
Pada kesempatan ini, penulis juga tidak ingin menceritakan proses yang terjadi sehingga sampai saat ini eks kewedanaan Bakongan belum juga menjadi daerah otonomi. Sebab, biarlah itu menjadi cerita yang akan menjadi penyemangat generasi selanjutnya.
Kalau tidak salah, di Indonesia saat ini, satu-satunya wilayah eks kewedanaan yang belum menjadi daerah otonomi baru (DOB) adalah eks kewedanaan Bakongan.
Begitupun, kita berharap setelah dibukanya kembali moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat, eks kewedanaan Bakongan akan menjadi Kabupaten ketiga yang dimekarkan oleh Kabupaten Aceh Selatan meskipun dalam waktu yang berbeda.
Semoga, panitia CDOB Asja yang saat ini sedang berusaha mendapatkan hasil yang maksimal sebagaimana diharapkan. Biarlah Bakongan menjadi Ibukota, asalkan pemekaran daerah bisa terlaksana.***
