Apresiasi Program BASAGA Aceh Selatan, FORMAKI Desak Transparansi dan Penguatan Tata Kelola
Pencarian
Banda Aceh|SaranNews.Net – Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMAKI) menyampaikan apresiasi atas langkah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang telah meluncurkan Program Bajak Sawah Gratis (BASAGA) sebagai bagian dari komitmen membangun sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan.
Program BASAGA yang dicanangkan oleh Bupati H. Mirwan dan Wakil Bupati H. Baital Mukadis dalam 100 hari kerja merupakan langkah afirmatif untuk membantu petani mengurangi beban produksi dan meningkatkan efisiensi pengolahan lahan.
“Kami menilai, jika dijalankan dengan tepat dan transparan, program ini dapat menjadi salah satu model intervensi langsung yang berpihak kepada masyarakat bawah,” kata Koordinator Formaki Alizamzami dalam rilis yang diterima Redaksi SaranNews.Net , Selasa malam 13 Mei 2025.
Namun demikian, FORMAKI juga mencatat sejumlah catatan penting yang perlu diperhatikan agar program ini tidak terjebak dalam jebakan populisme atau penyimpangan pelaksanaan.
“Keterbukaan informasi anggaran sampai saat ini belum ada publikasi resmi mengenai asal usul anggaran BASAGA dalam dokumen APBK atau DPA SKPK terkait,” lanjut Alizamzami.
Lebih lanjut, FORMAKI mendesak Bappeda, Dinas Pertanian, dan TAPD Aceh Selatan agar membuka informasi tersebut secara publik.
Begitupun, dengan distribusi wilayah dan penerima Mlmanfaat BASAGA disebutkan akan mencakup 14 kecamatan, namun tidak disertai informasi transparan terkait nama desa, luas lahan, dan kelompok tani penerima manfaat.
“Hal ini penting agar publik dapat mengawasi realisasi program secara adil dan merata,” sambung Alizamzami,”
FORMAKI juga mempertanyakan apakah pelaksanaan BASAGA dikerjakan secara swakelola atau menggunakan jasa pihak ketiga. Jika menggunakan rekanan, maka harus dipastikan proses pemilihan penyedia dilakukan tanpa intervensi politik atau kepentingan kelompok tertentu.
“Pengawasan lintas sektor diperlukan peran aktif DPRK, Inspektorat, dan masyarakat sipil dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan di lapangan, termasuk pengawasan output dan efektivitas biaya,” sebut Alizamzami.
Ali Zamzami menambahkan, pemerintah daerah segera menerbitkan dan mempublikasikan dokumen teknis pelaksanaan BASAGA (termasuk SK lokasi, SOP layanan, dan daftar penerima manfaat).Membangun sistem pelaporan berbasis digital yang dapat diakses petani dan publik secara berkala.
Tidak hanya itu, pemerintah juga harus mengikutsertakan LSM dan lembaga independen dalam evaluasi dampak program di akhir tahun anggaran 2025.
Begitupun, FORMAKI menegaskan, apresiasi terhadap program rakyat tidak boleh menghilangkan kewajiban akuntabilitas.
“Setiap kebijakan pro-petani perlu didampingi dengan tata kelola yang terbuka, partisipatif, dan bebas dari konflik kepentingan,” jelas Alizamzami.
“Kita dukung program BASAGA untuk rakyat, tapi kita juga wajib mengawal agar tidak jadi proyek elitis yang tidak tepat sasaran,” tutup Ketua FORMAKI, Ali Zamzami.[]
Banda Aceh|SaranNews.Net – Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMAKI) menyampaikan apresiasi atas langkah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang telah meluncurkan Program Bajak Sawah Gratis (BASAGA) sebagai bagian dari komitmen membangun sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan.
Program BASAGA yang dicanangkan oleh Bupati H. Mirwan dan Wakil Bupati H. Baital Mukadis dalam 100 hari kerja merupakan langkah afirmatif untuk membantu petani mengurangi beban produksi dan meningkatkan efisiensi pengolahan lahan.
“Kami menilai, jika dijalankan dengan tepat dan transparan, program ini dapat menjadi salah satu model intervensi langsung yang berpihak kepada masyarakat bawah,” kata Koordinator Formaki Alizamzami dalam rilis yang diterima Redaksi SaranNews.Net , Selasa malam 13 Mei 2025.
Namun demikian, FORMAKI juga mencatat sejumlah catatan penting yang perlu diperhatikan agar program ini tidak terjebak dalam jebakan populisme atau penyimpangan pelaksanaan.
“Keterbukaan informasi anggaran sampai saat ini belum ada publikasi resmi mengenai asal usul anggaran BASAGA dalam dokumen APBK atau DPA SKPK terkait,” lanjut Alizamzami.
Lebih lanjut, FORMAKI mendesak Bappeda, Dinas Pertanian, dan TAPD Aceh Selatan agar membuka informasi tersebut secara publik.
Begitupun, dengan distribusi wilayah dan penerima Mlmanfaat BASAGA disebutkan akan mencakup 14 kecamatan, namun tidak disertai informasi transparan terkait nama desa, luas lahan, dan kelompok tani penerima manfaat.
“Hal ini penting agar publik dapat mengawasi realisasi program secara adil dan merata,” sambung Alizamzami,”
FORMAKI juga mempertanyakan apakah pelaksanaan BASAGA dikerjakan secara swakelola atau menggunakan jasa pihak ketiga. Jika menggunakan rekanan, maka harus dipastikan proses pemilihan penyedia dilakukan tanpa intervensi politik atau kepentingan kelompok tertentu.
“Pengawasan lintas sektor diperlukan peran aktif DPRK, Inspektorat, dan masyarakat sipil dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan di lapangan, termasuk pengawasan output dan efektivitas biaya,” sebut Alizamzami.
Ali Zamzami menambahkan, pemerintah daerah segera menerbitkan dan mempublikasikan dokumen teknis pelaksanaan BASAGA (termasuk SK lokasi, SOP layanan, dan daftar penerima manfaat).Membangun sistem pelaporan berbasis digital yang dapat diakses petani dan publik secara berkala.
Tidak hanya itu, pemerintah juga harus mengikutsertakan LSM dan lembaga independen dalam evaluasi dampak program di akhir tahun anggaran 2025.
Begitupun, FORMAKI menegaskan, apresiasi terhadap program rakyat tidak boleh menghilangkan kewajiban akuntabilitas.
“Setiap kebijakan pro-petani perlu didampingi dengan tata kelola yang terbuka, partisipatif, dan bebas dari konflik kepentingan,” jelas Alizamzami.
“Kita dukung program BASAGA untuk rakyat, tapi kita juga wajib mengawal agar tidak jadi proyek elitis yang tidak tepat sasaran,” tutup Ketua FORMAKI, Ali Zamzami.[]
